Pindahkan dua distrik ke Kab. Jayawijaya, Bupati Tolikara didesak sampaikan alasan

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Mahasiswa, Masyarakat dan Intelektual dua distrik asal kabupaten Tolikara, distrik Tagime dan Tagineri di Jayapura menyampaikan tidak terima perpindahan administrasi wilayah kedua distrik tersebut yang telah dilakukan pemerintah daerah setempat belum lama ini ke kabupaten tetangga, Jayawijaya. Mereka meminta pemerintah daerah dalam hal ini bupati Tolikara segera menjelaskan alasan pemindahan.

Dikatakan karena pemindahan dilakukan sepihak, dimana tidak libatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, pemuda, gereja dan bahkan pemerintah distrik serta desa, pemerintah harus menjelaskan alasan mengapa dipindahkan secara detail kepada publik segera.

“Wilayah administrasi kedua distrik kami beberapa waktu lalu sudah dipindahkan ke kabupaten Jayawijaya oleh pemerintah kabupaten Tolikara. Pemerintah lakukan itu secara diam-diam, tidak libatkan semua elemen masyarakat yang ada di sana. Bahkan parahnya, orang-orang pemerintah distrik dan desa tidak dilibatkan juga. Kami minta bupati Tolikara segera sampaikan alasan, kenapa bisa dipindahkan secara detail cepat,” tegas ketua Ikatan Mahasiswa Distrik Tagime dan Tagineri kota studi Jayapura, Iman Yikwa, Minggu (18/7/21) di Waena, Jayapura.

Menurutnya, pemindahan administrasi berpotensi timbul banyak masalah. Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi terlebih dahulu dari masyarakat. Tidak serta merta sebagai penguasa, seenak dan semau bertindak.

“Permintaan kami ini tidak kepada bupati Tolikara saja tetapi bupati Jayawijaya juga. Keduanya harus sampaikan alasannya. Kami minta audens supaya jelas semua,” ujarnya.

Agus Kogoya, intelektual distrik Tagime, meminta sama kepada bupati tolikara Usman Wanimbo dan bupati Jayawijaya John Richar Banua agar segera menyampaikan alasan pemindahan.

“Ini pemindahannya apakah dilakukan untuk kepentingan masyarakat atau tidak, kedua bupati harus sampaikan. Karena kami mahasiswa dan seluruh masyarakat dua distrik ini belum tahu. Kalau baik kami terima tetapi kalau tidak, jelas kami tolak,” ujarnya.

Banyak hal perlu disampaikan untuk diketahui, diantaranya, sebut Agus, menyangkut hak-hak pemerintah distrik dan desa yang kurang lebih sudah 15 tahun diterima dari Pemda Tolikara. Juga termasuk aset bergerak dan tak bergerak milik Pemda Tolikara yang ada.

“Kalau semua ini tidak disampaikan, nasib masyarakat akan terkatung-katung,” ungkapnya.

Sebelumnya terkait kode administrasi wilayah kedua distrik, bupati Tolikara Usman Wanimbo melalui media masa menyampaikan tidak berubah alias tetap menggunakan kode kabupaten Tolikara.

“Ini maksudnya apa, kami sama sekali tidak mengerti. Pakai kode kabupaten lain di kabupaten lain, kan aneh sekali,” tambah Ujums Yikwa, intelektual Distrik Tagineri, dikesempatan sama.

Yikwa menjelaskan kampung dikedua distrik keseluruhannya berjumlah 20 kampung. Sedangkan distrik di kabupaten Jayawijaya berjumlah 40 distrik. Jika ditambah kedua distrik akan menjadi 42 distrik.

“Tetapi belum jelas semua ini. Kami dan masyarakat bingung. Kami minta Pemda tolong jelaskan cepat. Jangan diam. Masalahnya kalau tidak jelaskan kedepan bisa terjadi konflik antara masyarakat Tolikara dengan Jayawijaya gara-gara salah paham,” bebernya.

Tepi Tabuni, mewakili masyarakat kedua distrik juga menegaskan pemerintah jangan seenak dan “main-main” memindahkan kedua distrik itu tanpa melakukan dialog dengan masyarakat.

“Kami punya dua distrik ini dulu waktu masuk kabupaten Tolikara, kami korban banyak. Barang-barang sampai pertumpahan darah. Jadi pemerintah jangan main-main dengan kami. Sekarang yang kami masyarakat minta cepat kasih penjelasan yang baik tentang status dua distrik kami ini. Jangan bikin kami bingung,” terangnya tegas.

Reporter: Yas Wenda

Editor: Glow

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *