Otsus jilid II ibarat Pepera 2021 yang malapetaka dan tidak demokratis!

  • Bagikan

 

 

Jayapura, [WAGADEI] – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) di Kota Bandung, Jawa Barat melakukan aksi bisu pada, Rabu, 14 Juli 2021 lalu sebagai bentuk penolakan atau protes terhadap penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969 ilegal dan tidak demokratis, dan perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua.

Kordinator lapangan (Korlap) Sey Wanimbo mengatakan, pihaknya melakukan aksi bisu lantaran hingga kini rakyat Papua dibungkam dari berbagai sisi kehidupan entah hak politik, aspirasi, kedaulatan dan berbagai sendi kehidupan lainnya.

 

“Sebagai “gula-gula politik” berupa UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Kamis, (15/7/2021) DPR-RI bersama Rezim Jokowi-Maruf beserta rombongannya menetapkan UU Otsus untuk 20 tahun kedepan lagi, namun tidak melibatkan rakyat Papua satupun, atau mempertimbangkan aspirasi rakyat, sehingga kami mengatakan Otsus Jilid II adalah PEPERA 2021 yang malapetaka dan tidak demokratis,” ujar Set Wanimbo kepada wagadei.com melalui selulernya, Senin, (19/7/2021).

Pihaknya juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan handzenetaizer dan memakai masker serta menjaga jarak saat melakukan aksi.

Menurut dia, pihaknya melakukan aksi bisu di depan gedung sate atau Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 14:30 WIB, beberapa ormas datangi pihaknya namun diamankan polisi. Selain itu, ormas dari pemuda mandiri peduli rakyat Indonesia (PMPRI) juga datang menggangu dengan melakukan aksi tandingan di sebelahnya dengan pakaian seragam tetapi diamankan juga oleh pihak keamanan.

“Kami melakukan aksi hingga jam 15:10 WIB, lalu kami kembali ke asrama Papua Kamasan II Cilaki Bandung,” ucapnya.

Juru bicara (jubir) Sich Ikhae mengatakan, pihaknya melihat manipulasi sejarah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan beberapa negara yang turut mengambil bagian di dalamnya demi sejumlah kepentingan di atas tanah Papua padahal Papua telah merdeka pada 1 Desember 1969, tetapi kemerdekaan itu tidak bertahan lama. Kabar kemerdekaan itu membuat geram Pemerintah Indonesia yang pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Belanda dan berupaya merebut wilayah West Papua.

“Pada bulan yang sama, delapan belas hari kemudian di alun-alun Utara Kota Yogyakarta, Presiden Soekarno dalam pidatonya mengumandankan Tiga Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut wilayah West Papua, lalu membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima untuk mempersiapkan dan melaksanakan operasi militer ke West Papua. Realisasi dari isi Trikora, berbagai gelombang operasi militer dilakukan ke Papua,” ungkapnya.

Pasca Trikora, lanjut dia, Belanda yang semestinya bertanggung jawab untuk melakukan dekolonisasi sebagaimana janji sebelumnya, justru menandatangani Perjanjian New York (New York Agreement) terkait sengketa wilayah West Papua pada tanggal 15 Agustus 1961 dan disusul dengan Perjanjian Roma (Roma Agreement) pada 30 September 1962. Perjanjian roma memberikan legitimasi bagi pemerintah Indonesia untuk mengkoloni West Papua.

“Sehingga berdasarkan perjanjian tersebut, klaim Indonesia atas tanah Papua sudah dilakukan pasca penyerahan kekuasan Wilayah Papua Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Mei 1963,” jelasnya.

Perjanjian-perjanjian tersebut kata dia, hanya melibatkan tiga pihak diantaranya Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat sebagai penengah. Meski terang bahwa perjanjian-perjanjian terebut berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat West Papua, tetapi tidak satupun rakyat West Papua dilibatkan.

Tepat 14 Juli sampai 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan secara “musyawarah” dengan cara Indonesia sendiri. Dari total 809.337 orang Papua Barat yang memiliki hak suara, hanya diwakili 1.025 orang yang sebelumnya telah dikarantina, diancam, dan didoktrin oleh milter untuk pro-Indonesia. Hanya 175 orang saja yang menyampaikan hak pilihnya dan membaca teks yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk memenangkan Pepera secara tidak demokratis dan manipulatif.

“Alasan penolakan rakyat West Papua terhadap hasil Pepera sangat jelas yaitu, ketidak-demokratisan dalam penyelenggaraannya dan sangat bertentangan dengan hukum internasional, tidak sesuai isi perjanjian New York. Pepera dilakukan dengan penuh pemaksaan, teror, dibawah tekanan moncong senjata militer Indonesia terhadap rakyat West Papua,” tegasnya.

Keadaan yang demikian seperti teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasi saat ini. Hak asasi rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia. Sebelum dan sesudah Pepera dilakukanpun, DOM (Daerah Operasi Militer) dilakukan di seluruh tanah Papua, dari tujuannya Indonesia mengkoloni Papua Barat sebagai daerah jajahan sampai saat ini dengan kekuatan militernya.

Gelombang protes dan penolakan atas hasil Pepera terus terjadi di seluruh wilayah West Papua, namun pemerintah Indonesia lewat militer yang telah dikirim ke wilayah West Papua menembak secara membabi buta ke arah para demonstran yang menyampaikan aspirasinya damai, penolakan terus terjadi hingga masa berakhirnya Orde Baru yang kemudian ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa di Indonesia. [*]

Reporter: Enaakidabii Carvalho
Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *