AMPTPI Sebut Pengesahan OTSUS  di Jakarta untuk Jakarta sendiri bukan untuk rakyat Papua

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Ketua Asosiasi Pegunungan tengah Papua Indonesia [AMPTPI] wilayah Indonesia timur mengatakan, Pengesahan Otonomi khusus [Otsus] Jilid II di Jakarta, Kamis,[15/7/2021] merupakan kebijakan dari Jakarta untuk jakarta sendiri, karena seluruh komponen orang asli Papua sudah menolak kelanjutan Otsus di Papua.

 

Hal ini disampaikan Hengky D.Mote, Ketua AMPTPI Indonesia timur kepada wagadei.com,sabtu,[17/7/2021] di Wanggar,Nabire

 

Hengky menjelaskan, pengesahan OTSUS Jilid II di Jakarta Kamis lalu,  oleh elit-elit Papua dan elit-elit Jakarta  tidak melibatkan rakyat Papua.

” Pengesahan Otsus Jilid II ini merupakan kepentingan tertentu oleh Jakarta sendiri untuk Jakarta. Mereka perpanjang Otsus untuk membunuh orang Papua dan  menikmati hasil alam kami,” tuturnya

 

Selama 20 tahun Otsus eksis di tanah Papua, tak ada cermin keberhasilan yang terlihat, karenanya masyarakat tolak tapi tetap saja Jakarta ngotot lanjutkan otsus.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, Negara harus sadar kalau rakyat Papua pada umumnya menolak Otsus. Jangan lagi perpanjang Otsus di Papua karena hanya akan buat penderitaan orang Papua semakin panjang.

” disisi lain, kehadiran otonomi khusus membuat pelanggaran hak asasi manusia [HAM] di mana-mana, kapitalis dengan seenaknya menguras hasil alam, orang Papua semakin terpinggirkan, tapi semua itu tidak di pikirkan oleh Jakarta,” pungkas

 

Ditempat yang sama,Efendi Minai, Sekretaris Jenderal AMPTPI Indonesia timur menambahkan, pengesahan OTSUS Jilid II  bukan aspirasi masyarakat, karena beberapa waktu lalu  Majelis rakyat Papua [MRP], berupaya untuk menyampaikan aspirasi rakyat namun dibatasi dan dihadang oleh pihak tertentu.

”  Semua pengesahan aturan dalam Otsus jilid II  ini kepentingan negara Indonesia, kepentingan masyarakat sama sekali tidak ada. masyarakat benar-benar sudah tolak,” ungkap mina

 

Lanjut Minai, “semua rancangan negara untuk mengatur Papua sudah di rancang sejak deklarasi Papua kemudian Pepera dan lebih  lanjut dengan otonomi khusus untuk membatasi ruang gerak orang Papua dalam bingkai NKR

”  20 tahun berlalu kita SDH menikmati gula-gula dari Jakarta, jangan lagi Jakarta atur Papua untuk Nasib orang Papua, karena orang Papua sendiri bisa berdiri diatas kaki sendiri,” tuturny

 

Lanjutnya lagi, Negara harus adil melihat Papua. Jangan karena mau alamnya lalu manusianya tidak di hargai.

” Stop menginjak-injak harga diri kami dengan perpanjangan gula-gula Otsus dari Jakarta. Kami hanya ingin Bebas atur diri kami sendiri” pungkasnya.

 

Reporter   : Musa Dumukoto

Editor        : TFFT

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *