PHP Dev Cloud Hosting

Tolak Otsus; PRP akui dapatkan dukungan 714.066 suara rakyat ketimbang Pansus DPR RI hanya sepihak

  • Bagikan

 

Jayapura, [WAGADEI] – Petisi Rakyat Papua (PRP) dengan tegas menolak Otonomi Khusus (Otsus) jilid II yang disahkan pada Kamis, 15 Juli 2021 oleh DPR Republik Indonesia. Pasalnya, PRP sejak dideklarasikan pada 4 Juli 2020, yang dilauncing via online di kantor Dewan Adat Papua (DAP) Ekspo Waena, Kota Jayapura, Papua itu justru banyak antusias rakyat Papua, Indonesia dan Internasional terhadap isu yang di galang dan didorong oleh Petisi Rakyat Papua untuk menolak keberlanjutan Otsus Jilid II.

Samuel Awom selaku juru bicara PRP dalam negeri mengatakan, hingga Juni 2021, telah terdata 112 organisasi (baik dalam maupun luar negeri) yang berfront bersama Petisi Rakyat Papua (PRP) dengan total suara sementara yang berhasil digalang sebanyak 714.066 suara yang bertekad menolak kesejahteraan semu dalam wujud Otsus buatan Jakarta.

“Otsus adalah solusi Jakarta yang dipaksakan kepada rakyat Papua, untuk membungkam aspirasi murni rakyat Papua dalam menentukan kemerdekaan pada awal reformasi Indonesia tahun 1998,” ujar Sem Awom saat menggelar jumpa pers via online pada Jumat, (16/7/2021).

Pihaknya mengutuk sikap elit Jakarta dan elit Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua dalam penngesahan UU Otsus Jilid II serta mengabaikan sikap aspirasi Murni Rakyat Papua dalam menolak keberlanjutan Otonomi Khusus Jilid II melalui PRP.

“Kami menolak dengan tegas perpanjangan pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid II dalam bentuk dan nama apapun di teritori West Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat,” tegasnya.

Pihaknya juga menolak segala bentuk kompromi sepihak serta agenda-agenda pembahasan dan keputusan yang tidak melibatkan rakyat Papua selaku subjek dan objek seluruh persoalan di Papua.

Dimulai dengan 17 organisasi pelopor dan mengalami perkembangan jumlah organisasi dan suara sebagaimana tugas utama terbentuknya front persatuan ini, yakni terkonsolidasinya seluruh rakyat Papua dalam isu Penolakan Otonomi Khusus.

“Isu penolakan Otonomi Khusus yang didorong oleh Petisi Rakyat Papua, merupakan rangkaian sejarah yang telah terbentuk di Tanah Papua. PRP berdiri bersama rakyat Papua dan sejarah Penolakan Otsus yang terjadi pada tahun 2005, tahun 2010 dan tahun 2013 yang merupakan rangkaian dialetika dan semangat perjuangan bangsa Papua dalam memutus mata rantai penindasan terhadap manusia dan tanah Papua dalam wujud Otsus,” ungkap Awom.

Petisi Rakyat Papua lanjut dia, adalah manifestasi sikap politik rakyat West Papua yang menolak keberadaan dan keberlanjutan Otsus di West Papua.

“Petisi Rakyat Papua akan mengawal sikap rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri secara damai dan demokratis,” katanya.

Pihaknya bahkan meminta kepada Pemerintah Indonesia agar segera kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri, apakah menerima Otsus atau merdeka sebagai sebuah negara.

“Bila petisi ini tidak ditanggapi maka kami akan melakukan Mogok Sipil Nasional secara damai di seluruh wilayah West Papua,” tegasnya.

Juru bicara PRP luar negeri, Victor Yeimo sekalipun masih berada dalan Rutan Mako Brimob Polda Papua, namun dalam rilis itu Yeimo mengatakan semua proses tersebut merupakan cara Jakarta untuk mengabaikan kekhususan Papua dalam wujud Otsus atau secara hukum disebut azas Lex Specialis Derogate Legi Generali yang artinya azas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampaingkan hukum yang bersifat umum.

Rakyat Papua yang menyatakan penolakannya dengan aksi lapangan di Jayapura, Mnukwar, Kaimana, Timika dan Jakarta dihadang dengan kekuatan militer skala besar yang berujung penangkapan, penyiksaan dan intimidasi terhadap rakyat Papua.

“Praktek rasis Jakarta terhadap orang Papua (kolonisasi) yang terbaru, yaitu pada Kamis, 15 Juli 2021 (kemarin). Ketika RUU disahkan menjadi Undang-undang secara sepihak oleh segelintir elit Jakarta dan elit Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua dengan mengabaikan amanat Otsus itu sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 77 yakni perubahan UU Otsus harus murni dari keputusan rakyat Papua, seperti yang telah dipraktekkan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) dengan 714.066 suara yang menyatakan menolak keberlanjutan Otsus Jilid II,” ujarnya. [*]

Reporter: Abeth A. You

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *