Perpanjang Otsus, Praktek Politik Rasisme Indonesia pada OAP

  • Bagikan

 

Jayapura, [WAGADEI] – Menyikapi desas-desus kebijakan Pemerintah Kolonial Indonesia memperpanjang Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) pada 15 Juli 2021, Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk angkat bicara.

Menurut dia, pihaknya tetap menolak tegas kebijakan kolonial Indonesia untuk memperpanjang Otsus Papua Jilid II.

“Kebijakan memperpanjang Otonomi Khusus di Papua secara sepihak oleh Pemerintah Kolonial Indonesia pada masa rezim Jokowi merupakan praktek politik rasisme sistemik Indonesia pada orang Melanesia di West Papua,” ujar Markus Haluk kepada wagadei.com, Rabu, (14/7/2021).

Ia menegaskan, melihat dinamika hidup West Papua saat ini dan selama 20 tahun pelaksanaan Otsus Jilid I pada 2001-2021, orang asli Papua memandang Indonesia bukan
masa depan Papua untuk menjamin kehidupan bangsa Papua.

“Namun sebaliknya, bahwa sejak Mei 1963 sampai saat ini, tanah Papua oleh Indonesia dijadikan sebagai masa
depan bagi 270 juta penduduk Indonesia,” ungkapnya.

Alumnus STFT Fajar Timur ini mengaku, Smsemakin nyata bahwa Papua bersama Indonesia tentunya akan
mengalami nasib tragis. Orang asli Papua cepat atau lambat akan mengalami pemusnahan etnis.

“Pengalaman dan fakta seperti penduduk asli suku Aborigin di Australia, penduduk asli orang Indian di tanah Amerika serta beberapa suku asli lainnya yang menjadi minoritas mulai terjadi pada orang Papua di West Papua selama pendudukan Indonesia sejak Mei 1963,” ujarnya.

20 tahun pelaksanaan Otsus sejak November 2001 hingga Juli 2021, lanjut dia, pemerintah Kolonial Indonesia telah gagal laksanakan di West Papua. Sebaliknya, Otsus menjadi sarana politik pendudukan, mempratekan politik rasisme sistemik dan mempercepat pemusnahan etnis orang Melanesia di West Papua.

“Oleh sebab itu, kami meminta kepada para pemimimpin Melanesia, Pacifik, Afrika, Caribia, Uni Eropa, USA dan
komunitas internasional tanpa terkecuali menghentikan dukungan politik dan dana keberlanjutan pelaksanaan Otsus Papua untuk 20 tahun yang akan datang,” katanya.

Sebaliknya, pihaknya memohon dukungan para pemimpin regional dan komunitas untuk mendorong Indonesia untuk mengijinkan kunjungan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kunjungan diplomat, jurnaslis, para akademisi, peneliti, anggota senator dan kongres untuk mengunjungi West Papua.

“Solusi demokratis bagi West Papua ialah Pemerintah Indonesia memberikan pilihan kepada bangsa Papua untuk menentukan hak penentuan nasib sendiri,” tegasnya.

Solusi ini lebih lanjut ia mengatakan, telah dipraktekan Pemerintah Indonesia kepada Rakyat Timor Leste pada Agustus 1999. Solusi yang sama, tentang penentuan nasib sendiri sejak jaman Presiden Soekarno hingga Joko Widodo Pemerintah Indonesia selalu pro aktif terus secara konsisten mendorong untuk rakyat Palestina. Indonesia juga pernah mendorong hak
kemerdekaan politik bagi rakyat Pakistan dari India dan kemerdekaan banyak Negara Islam lainnya di dunia internasional.

Sementara pada saat yang sama di West Papua, Pemerintah Indonesia karena mayoritas orang Kristiani sehingga hadir sebagai koloni baru untuk melakukan pendudukan, penjajahan, mempratekan politik rasisme sistemik.

Hak bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Sebaliknya dalam mukadimah konstitusi Indonesia 1945
mengijinkannya 100 persen, “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

“Jadi bangsa Papua punya hak untuk merdeka. Dan penjajahan Indonesia pada orang Papua harus dihentikan karena bertentangan Konstitusi dan sila kedua Pancasila. Perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan Politik Bangsa Papua juga tidak bertentangan dengan Kitab Suci Umat Kristiani, Kitab Alquran dan kibat suci agama-agama besar lainnya,” ungkapnya.

Kemerdekaan politik bangsa Papua juga tidak bertentangan dengan Deklarasi Universal PBB. Jadi kini sudah waktunya, pemerintah dan rakyat Indonesia, para pemimpin dan umat
beriman di Indonesia dan pemimpin komunitas Internasional untuk mendoakan dan mendukung penuh perjuangan hak politik bangsa Papua untuk Merdeka dan
berdaulat.

“Kini sudah tiba waktunya untuk bangkit melawan semua sistem politik rasial yang dipratekan oleh Indonesia,” bebernya. [*]

Reporter: Aweidabii Bazil

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *