RUU Otsus, KNPB: Indonesia tunjukan sikap kompromi sepihak

  • Bagikan
Rakyat Papua di Dogiyai saat demonstrasi besar-besaran menolak Otsus jilid II, 2 Maret 2021 - Foto: Yamoye'AB

 

Jayapura, [WAGADEI] – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan sejak Juli 2020, Petisi Rakyat Papua (PRP) telah menyatakan sikap politik untuk menolak Otonomi Khusus (Otsus) dilanjutkan dan menawarkan solusi untuk rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.

Ketua KNPB Pusat, Agus Kossay mengatakan rakyat Papua telah menyatakan menolak mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus atau Otsus Papua jilid II pada tanggal, 15 Juli 2021. Rencana penerapan Otsus jilid II di Papua terkesan sebagai kebijakan yang dipaksakan oleh Pemerintah Pusat kepada rakyat asli Papua.

 

Menurut Kossay, hingga Mei 2021 sebanyak 110 organisasi rakyat Papua saat ini, sudah sekitar 714.066 orang menyatakan sikap menolak keberadaan dan keberlanjutan paket politik Otsus di atas tanah Papua itu suara mutlak.

“Indonesia berupaya merekayasa situasi dan aspirasi rakyat Papua. Indonesia menunjukan sikap kompromi sepihak antara elit politik lokal dan Jakarta untuk meloloskan revisi UU Otsus Papua. Sementara, rakyat Papua tidak dilibatkan dalam menentukan nasib masa depannya,” ujar Agus Kossay, Selasa, (13/7/2021).

Oleh sebab itu, ia menegaskan pihaknya bersama rakyat pemilik tanah Papua menyampaikan kepada Indonesia dan negara bahwa hari ini di Papua tidak baik-baik saja.

“Kami hampir semua komponen dan lapisan rakyat telah menyampaikan bahwa Otsus gagal memihak, memperdayakan dan memproteksi tanah dan manusia Papua. Oleh karena itu, kami beserta alam segalah isinya di Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri secara demokratis,” ungkapnya.

KNPB meminta kepada Jakarta dan para elite birokrat Papua tidak peduli dengan konflik politik berkepanjangan yang terus berdarah-darah di Papua, dan khususnya hari ini operasi militer besar-besaran di Nduga, Intan Jaya, llaga dan daerah lainnya.

Sekretaris umum KNPB Pusat, Mecky Yeimo mengatakan, selama 20 tahun implementasi Otsus di Papua memberikan dampak buruk kepada rakyat Papua, yaitu genosida (pemusnahan ras), perizinan pertambangan, kelapa sawit besar-besaran yang menyebabkan kerusakan alam.

“Kita rakyat Papua untuk memutuskan nasib otsus di atas tanah Papua, dan kitalah yang akan membahas dan menentukan solusinya. Rakyat papua tegas menolak segala upaya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Yeimo.

Karena, pihaknya sampaikan hal ini, bagi rakyat asli Papua DOB merupakan satu paket di dalam Otsus.

“Kami KNPB bersama Rakyat Papua menuntut agar segera dan berhentikan pengesahan RUU Otsus Jilid II tanpa libatkan rakyat Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, Indonesia segera memberikan hak penentuan nasib sendiri melalui referendum bagi Papua.

“Jakarta segera menghentikan konflik bersenjata antara Papua dan Indonesia dan hentikan stigma terorisme untuk rakyat Papua,” katanya tegas. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *