FKMI Nabire desak Pemda Intan Jaya batalkan vaksinasi sebagai surat ijin

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Mahasiswa asal kabupaten Intan Jaya di Nabire, Papua, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Inta Jaya se-kota studi Nabire (FKMI) mendesak pemerintah kabupaten Intan Jaya untuk segera batalkan pemberlakuan vaksinasi Covid-19 sebagai ijin berangkat jalur udara dari dan ke daerah tersebut yang telah ditetapkan.

“Kami mahasiswa dengan tegas meminta kepada bupati kabupaten Intan Jaya, bapak Natalius Tabuni dan Sekda bapak Aser Mirip segera batalkan vaksin covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai surat ijin keluar masuk untuk masyarakat yang mau pergi atau keluar dari daerah Intan Jaya ,” tegas ketua FKMI Nabire, Yulianus Janambani, Selasa (13/7/2021), ketika ditemui wagadei.com di Nabire.

Janambani katakan kebijakan Pemda tersebut sangat keliru. Sangat tidak layak untuk ditetapkan. Selain daerah Intan Jaya berstatus zona hijau, menurutnya karena kebijakan itu malah akan membuat masyarakat tambah takut dari rasa takut yang sudah ada.

“Pemerintah jangan lagi takutkan masyarakat Intan Jaya dengan kebijakan ini. Harus lihat  apakah ada kasus Corona di Intan Jaya tidak. Kalau ada, ya tidak apa. Kalau tidak ada, jangan. Pemerintah jangan paksa dan sembarangan bikin dan tetapkan kebijakan yang justru bikin tambah keruh situasi,” tegas Janambani.

Salah satu anggota FKMI, Abia Pujau, bahkan menilai kebijakan vaksinasi sama halnya memaksakan kehendak yang bertentangan dengan UU HAM soal kesehatan. Yaitu UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 BAB III tentang Hak dan Kewajiban.

“Bagian kesatu hak pasal 5 poin ketiga (3), disitu menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Lanjutnya, “Ini kan sudah jelas, soal kesehatan tidak bisa memaksa dan dipaksa. Biarkan orang tersebutlah yang menentukan kesehatan atas dirinya. Ini kami katakan karena di daerah Intan Jaya, kasus Corona tidak ada,” bebernya.

Maka pemerintah, dia menegaskan tidak boleh memaksakan masyarakat dan harus segera batalkan vaksinasi tersebut dikeluarkan.

“Apabila tetap jalan dan nanti kalau ada yang meninggal setelah divaksin, pemerintah harus tanggung jawab. Kami dan seluruh masyarakat Intan Jaya akan tunggu,” tukasnya.

Reporter: Martinus Dumupa

Editor: Glow

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *