Aktivis Papua, Masyarakat punya hak tolak vaksinasi 

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Eks tapol rasisme, Alexander Gobai mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menolak vaksin yang dipaksakan pemerintah. Apalagi dipaksakan guna memenuhi persyaratan tertentu.

“Ini sesuatu yang sudah melanggar Hak Asasi Manusia [HAM] dan undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang hak dan kewajiban masyarakat,” Kata Gobai, kepada media wagadei, Minggu, [11/7/2021].

 

Menurut Gobai, Pemerintah harusnya melakukan edukasi dan sosialisasi vaksinisasi terhadap masyarakat sebelum divaksin, Agar masyarakat secara mandiri dapat mematuhi anjuran pemerintah sebelum dipaksakan.

“Masyarakat ini kan, butuh edukasi dan referensi yang bisa membuktikan masyarakat secara kesehatan. bagaiman efeknya setelah divaksin, dan lain-lain sebelum memaksakan masyarakat tanpa edukasi. Ini termasuk kategori pemaksaan dan pemerintah melanggar hak asasi manusia,” Ujar Gobai yang juga mantan Ketua BEM USTJ itu.

 

Melihat dinamika di Sosial Media dan Media cyber yang berkembang, Kata Gobai, Masyarakat merasa takut dan tidak ingin divaksin. Karena hampir sebagian masyarakat yang sudah divaksin mendapatkan efek yang serius hingga tak bernyawa.bahkan yang sudah divaksin saja, imun tubuhnya menurun dan trauma dengan berbagai gejala yang terjadi.

“Pemerintah Stop! paksakan vaksin terhadap Masyarakat. Jika terjadi apa-apa, pemerintah aktor utama dan harus bertanggungjawab atas itu,” tegasnya.

 

Gobai meminta, pemerintan segera perkuat pembatasan sosial dan perketat Menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Kewajiban ini sebagai upaya meminimalisir penyebaran Covid-19.Jika dipaksakan terus olehpemerintah, Rakyat Papua akan turun jalan dan meminta bertanggungjawab atas paksaan vaksin terhadap masyarakat.

“Saya akan pimpin demo,” Terangnya.

 

 

Sementara itu, Ketua BEM Uncen,Yops A.Itlay juga berharap, pemerintah tidak paksakan rakyat untuk vaksin.

“Pemerintah stop memaksakan vaksin ke masyarakat karena masyarakat sudah trauma dengan efek samping, yang mereka tonton di media-media online,” ungkapnya.

 

Sebelumnya, Anggota DPRP, Laurenzus Kadepa, sudah tegaskan, Pemerintah harus melakukan sosialisasi sebelum divaksi terhadap masyarakat.

” Sosialisasi ini sangat di butuhkan, supaya masyarakat trauma,” tuturnya. [*]

 

Reporter : Norbertus Douw

Editor      : TFFT

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *