Ketua DPRD dan Komisi I DPRD Deiyai minta Pemda jangan paksa warga ikut vaksinasi

  • Bagikan

 

Jayapura, [WAGADEI] – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa menegaskan dalam melakukan vaksinasi Covid-19 jangan ada unsur pemaksaan kepada warga. Biarkan warga memilih yang terbaik untuk kesehatan mereka sendiri, selebihnya melakukan secara sukarela.

“Sebagai wakil rakyat dengan tegas saya meminta kepada pemerintah dan para petugas kesehatan serta pihak-pihak terkait agar jangan memaksa kepada warga untuk melakukan vaksinasi,” ujar Petrus Badokapa kepada wagadei.com dibalik selulernya, Sabtu, (10/7/2021).

Hal itu dikatakan Badokapa lantaran sudah banyak mendapat masukan dan aspirasi dari warga terutama warga Papua dari wilayah adat Meepago atas keresahan terhadap vaksin.

“Beberapa hari belakangan, warga banyak mengeluh atas kewajiban dari pemerintah untuk wajib vaksin,” ujarnya.

Menurut alumnus STT Walter Pos Sentani ini, jika memaksa warga untuk melakukan vaksin hanya menambah rasa khawatir dan takut terlalu berlebihan.

“Memaksa hanya meresahkan bagi warga. Karena, beberapa waktu belakangan ini banyak warga telah menonton banyak video, melihat gambar dan membaca berita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada tubuh manusia setelah divaksin. Hal ini tentu mempengaruhi jiwa bagi wargaku,” ungkapnya.

Untuk kepentingan keberangakatan lanjut dia, hanya diperketat dengan surat antigen dan PCR yang benar-benar telah dilakukan dari pihak yang berwenang.

Lebih lanjut ditegaskan, World Health Organization (WHO) juga telah meminta agar tidak memaksakan warga untuk melalukan vaksinasi pada beberapa waktu lalu.

Ia menyarankan kepada Pemerintah terutama Dinas Kesehatan harus pro aktif dan perbanyak dalam memberi sosialisasi dan edukasi terkait Vaksin terlebih dulu.

“Dua hari lalu, saya sudah bicara banyak juga kepada petugas di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Agar, jangan memaksa warga untuk melakukan vaksin. Perketat untuk Test Swab dan Test PCR,” kata dia.

Ketua Komisi I DPRD Deiyai, Hendrik Onesmus Madai menegaskan tidak boleh ada denda atau penjara bagi warga yang menolak divaksin.

“Jika wajib, maka itu merupakan paksaan dan telah melanggar hak asasi manusia,” ujar Madai.

Selama ini kata dia, dengan melakukan pengobatan yang sederhana sambil terapkan prokes orang yang terkonfirmasi Covid-19 bisa sembuh.

“Jangan sampai program vaksinasi ini justru membuat masyarakat Papua terutama di Meepago menjadi takut, apalagi masyarakat juga aktif mengikuti perkembangan ini (vaksinasi) di media massa,” pungkasnya. [*]

Reporter: Aweidabii Bazil
Editor: Uka Daida

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *