Ironis, data penduduk palsu dan laju kematian OAP menuju kepunahan

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Jumat 7 Juli 2021, pukul 07.26 WIT, seorang kepala kampung di salah satu distrik kabupaten Jayawijaya, Papua, meminta bantuan untuk dibikin data jumlah penduduk di desanya. Permintaan ditujukan kepada wartawan wagadei.com, Yas Wenda, dengan tujuan membantu menaikkan jumlah penduduk karena diharuskan pemerintah daerah setempat agar bisa menerima uang miliaran bahkan sampai triliunan rupiah.

“Kita diminta untuk buat data penduduk baru. Orang yang sudah meninggal juga kasih masuk. Pemerintah bilang kalau mau terima uang miliaran sampai triliunan rupiah, harus tambah penduduk di kampung,” kata kepala tersebut yang enggan dimediakan kepada Yas.

Yas mengaku mendengar tawaran itu langsung ditolaknya. Alasannya tak mau mengulang hal serupa yang pernah dilakukannya pada 2006 silam.

“Saya bilang saya tidak bisa bantu. Ini karena persis mengingatkan saya pada 2006 dulu. Pada saat itu saya membantu orang tua satu di Wamena. Kami kasih masuk data penduduk itu benar-benar aneh. Orang mati, batu, kayu, nama jenis-jenis babi, burung-burung, rerumputan dan lainnya, semua kasih masuk. Padahal di kampung Yogonima, distrik Itlay Hisage, kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua itu, jumlah penduduknya hanya 20 kepala keluarga atau hanya hampir 80-an jiwa saja,” ujar Yas.

Menurut kepala desa tersebut, kata Yas, sengaja meminta bantuan kepada Yas karena sesuai kesepakatan semua kepala kampung bahwa yang kerjakan data harus orang asli setempat atau orang luar yang bisa menjaga rahasia data.

Dikatakan alasan utama menolak hanya karena menyadari bahwa pekerjaan semacam itu sangat tidak benar. Pemerintah menipu dan merugikan orang Papua pada umumnya dengan iming-iming uang yang tak sesuai jumlah penduduk yang sebenarnya.

“Sangat disayangkan, pemerintah pusat menjanjikan dana miliaran sampai triliunan rupiah. Tujuannya supaya aparat kampung dan pemerintah daerah di Papua menaikkan statistik penduduk populasi orang Papua yang pada kenyataannya tidak demikian,” ungkapnya.

Melihat sikap pemerintah daerah yang demikian, Yas tegaskan kutuk. Karena jelas pemerintah telah memaksakan kehendak dengan memanfaatkan kebodohan, kelemahan, kekurangan dan keterbatasan orang Papua–para kepala kampung.

Pola itu, lanjut dikatakan, mengingatkan data penduduk BPS Papua 2020, dimana gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan bahwa orang Papua di provinsi Papua jumlahnya hanya berkisar dua jutaan.

“Kemudian hasil kajian Petrus Supardi yang dipaparkan di asrama Katolik Tauboria, kota Jayapura di awal tahun ini lalu, jumlah penduduk di provinsi Papua Barat tidak sampai 1 juta, hanya sekitar 500-an.”

“Jadi jumlah penduduk rata-rata di kedua provinsi saat ini kalau digabung, tidak salah hanya kitar 2 juta lebih. Tetapi kalau dipisahkan, provinsi Papua sekarang makin ke arah 1 juta dan Papua Barat semakin ke arah nol atau tidak ada. Ya, karena hampir tiap hari orang Papua terus meninggal, diantaranya karena minuman keras, tabrak lari, timah panas, seks bebas, Covid-19 dan lainnya,” urainya.

Lagi lanjutnya, lebih sadisnya adalah hasil investigasi mendalam perihal laju kematian orang Papua yang dilakukan Benny Mawel, Jurnalis senior Papua bekerjasama dengan media terkemuka Indonesia, Tempo Nasional, di beberapa rumah sakit di Papua seperti RSUD Jayapura, RSUD Wamena dan lainnya pada 2018/2019, yang hasilnya bagaimana standar kematian tertulis diatas kertas dengan kenyataan di rumah-rumah sakit yang ada sangat berbeda jauh.

“Diatas kertas, standar kematian orang kurang lebih 100-an dalam satu bulan. Tapi dalam investasi itu justru melampaui batas. Sampai harus kena kepala 300-an orang mati dalam  rentang waktu 30/31 hari. Bukan orang asli Papua semua. Ada juga migran di dalam angka-angka matematis kematian itu. Tapi bagaimana pun, orang Papua tetap mendominasi dalam statistik kematian kilat,” bebernya.

Jika diproyeksikan, imbuhnya, dalam sebulan orang Papua misal meninggal 200-300 orang, bagaimana dengan 30-50 tahun kondisi orang Papua kedepan?.

“Jelas orang Papua punah. Untuk itu Data BPS soal penduduk di Papua perlu dikaji ulang. Jangan pemerintah memaksa kepala kampung menambah penduduk dari batu, rumput, kayu, orang mati dan lain sebagainya. Tidak boleh,” pintanya.

Lanjutnya, perlu perhatian dan intervensi dari pihak lain yang lebih netral, independen, berkompeten dan profesional dari luar dan dalam negeri untuk memastikan populasi orang Papua yang pada 1969 tercatat 800 juta. Tapi kini hanya tersisah 2 jutaan.

“Saya juga minta Gubernur, para bupati/walikota harus bersatu. Mendorong sebuah lembaga untuk melakukan penelusuran secara intensif, guna melakukan validasi populasi orang Papua dari isu genocida yang sarat dengan pelanggaran HAM dan kepentingan kekuasaan, keutuhan, dan kedaulatan politik dan ekonomi ideologis di tanah Papua,” pungkasnya.

Reporter: Admin

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *