Sesuai aturan Aser Gobai masih jabat Ketua PC FSP KEP SPSI Mimika

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Aser Gobai mengakui dirinya masih menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PC FSC KEP SPSI) Kabupaten Mimika periode 2017-2022.

Ia juga memiliki hak untuk realisasi ketentuan Anggaran Dasar FSC KEP SPSI Pasal 44 ayat (2) pendistribusian keuangan dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga FSC KEP SPSI. Hal itu sekaligus ia mengklarifikasi tuduhan penggelapan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar yang menjadi hal PC SPKEP SPSI

“Proses pengaduan ke PP FSP KEP SPSI belum ada langkah konkrit, sehingga permasalahn kepengurusan Aser Gobai masih dalam proses berjalan. Tidak tepat klaim sepihak Lukas Saleo, sebelum ada tanggapan terhadap pengaduan yang telah diajukan ke PP FSP KEP SPS. Selama kepimpinan Aser Gobai, tidak ada keluhan yang dimaksud, yang menyatakan Aser Gobai tidak sanggup membela buruh. Tuduhan yang harus di dibuktikan oleh Lukas Saleo secara kongkrit,” ujar Aser Gobai melalui keterangannya, Jumat, (9/7/2021).

Kebijakan untuk menyimpan iuaran para buruh kata Gobai, tetap menyimpan mengandung arti utuh tak digunakan, tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam penggunaan yang ada dalam laporan pertanggungjawaban.

“Bertolak belakang dengan pernyataan Lukas Saleo, dana disimpan, dana yang disisihkan itu digunakan untuk keperluan advokasi jalur hukum yang mana, hal itu tidak dimuat dalam AD/ART, bahwa dana penggugat boleh digunakan untuk proses melawan penggugat. Dalam hal ini juga, pernyataan Lukas Saleo, ‘dia Kalah di MA’, hal itu tidaklah benar, karena MA hanya menyatakan bahwa, MA tidak memiliki wewenang mengadili pokok perkara ( a quo),” ujarnya.

Ia menjelaskan, tujuan organisasi serikat pekerja membela, melindungi dan memperjuang kesejahteraan anggota dan keluarganya. Maka putusan MA kepengurusan Aser Gobai tidak bubarkan dan tetap ada sesuai ketentuan UU Serikat Pekerja Nomor 21/2000.

“Tuduhan yang sangat mengada-ada jika PC Pimpinan Aser Gobai selalu mengakomodir keinginan PUK-PUK, dengan mengundang PUK-PUK dalam beberapa pertemuan yang ‘diduga’ berkonspirasi mengkudeta kepimpinan Aser Gobai,” tegasnya.

Hal ini lanjut dia, menyusul adanya muscablub yang dilaksanakan tanpa sepengtahuan dirinya sehingga dianggap bertentangan dengan AD/ART yagn menyatakan pihak Aser Gobai yang seharunya mengadakan Muscablub.

“Jikapun muscablub harus dilaksanakan, mekansisme ini telah dan sedang berlangusng sebagaimana pasal 47 AD/ART SP KEP SPSI,” katanya.

Lukas Saleo, Ketua PUK Freeport Indonesia menjelaskan, pihaknya tidak mengakui kepemimpinan Aser Gobay yang masa jabatannya telah berakhir pada 2020 melalui Musyawarah Cabang Luarbiasa (Muscablub).

“Penggantian Aser pada Muscablub, karena para buruh menilai Aser tidak lagi sanggup menjadi ketua organisasi yang dapat membela hak para buruh,” kata Lukas.

Kata dia, pihaknya berkoordinasi dengan ketua di pusat dan diambil secara konkrit. Kebijakan untuk tetap menyimpan iuaran parah buruh di tahun tersebut juga, Aser Gobay menempuh jalur hukum karena menilai bahwa PUK SPSI PTFI telah cacat prosedur.

“Hingga akhirnya, dia kalah di MA. Semua biaya untuk sampai ke sana itu gunakan uang yang selama ini disisihkan itu,” ujar Lukas.

Agus Patiung, Ketua PC FSP KEP SPSI versi Muscablub tahun 2020 kepemimpinan Aser sudah berakhir sejak dirinya terpilih dalam
Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) pada tahun 2020 lalu.

“Kalau Pak Aser klaim dia sah, orang lain tidak sah, harusnya kita lakukan mekanisme di organisasi. Bukan kita buat klaim di media,” tegas Agus. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *