Otsus selalu menambah luka dan duka di hati rakyat Papua

  • Bagikan

Oleh: Marius Goo

JAKARTA saat ini sedang membahas Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) untuk diperpanjang 20 tahun ke depan. Jakarta sendiri hingga kini belum bertanggung jawab atas kasus-kasus kematian OAP selama pemberlakukan Otsus di Papua dari 1 Januari 2001 hingga 1 Desember 2021. Sejauh ini, semua kasus kekerasan terhadap kemanusian di Papua tidak pernah diselesaikan secara hukum. Bahkan terlihat negara membela dan mendukung penuh terhadap kejahatan kemanusiaan di Papua. Istilah Otsus yang adalah Otonomi Khusus telah diplesetkan oleh Jakarta sendiri menjadi “Otonomi Kasus”. Selama pemberlakuan Otsus, rentetan kasus berjejer dan tak pernah diselesaikan secara hukum (gentlement). Otsus selalu menambah luka dan duka bagi rakyat Papua.

Siapa yang bertanggung jawab untuk Pelanggaran HAM OAP di Era Otsus?

Kasus pembunuhan, pemerkosaan, labelisasi, pengejaran terhadap OAP di era Otsus makin meningkat. Termasuk revisi atas undang-undang Otsus adalah sebuah pembunuhan karakter dan kehedak OAP. Jakarta harus sadar dan mengetahui bahwa OAP sudah tidak mau menerima dan menolak Otsus. Jakarta jangan paksakan kehendak OAP.

Jika Jakarta memaksakan Otsus dilanjutkan, Jakarta bertanggungjawab terlebih dahulu kasus-kasus kematian, pembunuhan dan kasus kejahatan kemanusiaan yang dialami OAP di era Otsus dari Mahkama Internasional, HAM PBB. Jakarta tidak memiliki rasa malu hanya demi kekuasaan dan politik semata, di samping mengabaikan kemanusiaan dan bidang kehidupan lainnya. Pertahanan terakhir Jakarta adalah Otsus, tapi Jakarta sendiri mempermainkan Otsus. Bahkan pemberlakuan Otsus menjadi satu cara terbaik untuk memnusnahkan OAP.

Jakarta mengirah OAP membutuhkan uang yang banyak, maka melalui Dana Otsus disalurkan ribuan Triliun. Padahal di depan mata OAP mati karena busung lapar, mati dalam kemiskinan dan tidak layak sebagai manusia. Dari presentasi, rakyat Papua adalah rakyat paling termiskin dari suku lain di Indonesia. Jika demikian, Otsus diberikan kepada siapa dan siapa yang menikmati? Yang jelas OAP sadar dan yakin bahwa Jakarta menipu rakyat Papua. Dengan istilah Papua, “tulis lain buat lain”. Artinya, dokumen dilemparkan ke Papua, namun uangnya dinikmati oleh Jakarta.

Kebohongan Jakarta untuk OAP juga meningkat. Hingga kini Jakarta berjanji menyelesaikan semua kasus pembunuhan di Papua sejak tahun 2001 hingga kini di hampir semua daerah Papua, namun hingga kini belum direalisasikan. Sekarang Otsus sudah mau berakhir, siapa yang akan bertanggung jawab? Dapatkan OAP membawa kasus kekerasan kemanusiaan ke meja Internasional? Apalagi dengan mengirim “pasukan setan” ke Papua. Tidak tahu berapa manusia Papua akan diterkam, dilenyapkan dan dihilangkan. Negara menggunakan kuasa setan untuk menghabiskan OAP.

OAP Tetap Tolak Otsus dan Tuntut Referendum

Apa pun yang terjadi OAP tetap akan menolak Otsus. Otsus adalah cara halus yang dipergunakan oleh negara untuk membantai manusia Papua yang tersisa. Otsus menjadi ajang Jakarta untuk membodohi dan membunuh karakter OAP. Otsus sendiri adalah satu bentuk “rasisme” dan “sangat radikal” yang dilakukan negara terhadap OAP.

Rakyat Papua tetap akan menolak Otsus, produk utama penjajahan terhadap rakyat Papua dan bentuk pemusnahan terhadap OAP secara halus, terselubung tersistematis dan terstruktur. Jakarta mengambil satu, cara yang tak manusiawi tanpa ampun, demi “kekuasaan, ketamakan, politik” negara. Bagi rakyat Papua Referendum adalah satu permintaan untuk mengatasi semua permusuhan, pertikaian dan peperangan yang terjadi antara OAP melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM/TPN) dan Indonesia yang diwakili oleh Tentara dan Polisi (TNI/PolRI).

*] Penulis adalah Dosen STK Touye Paapa, Deiyai

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *