PHP Dev Cloud Hosting

Pansus DPR Papua: Pempus hentikan Otsus jika dibahas hanya dua pasal saja

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Panitia Khusus Otonomi Khusus (Pansus Otsus) dari DPR Papua menegaskan Pemerintah Pusat (Pempus) segera hentikan pembahasan UU Nomor 21 tahun 2001 Otsus di Jakarta jika hanya difokuskan pada dua pasal saja yakni pasal 34 soal keuangan dan pasal 76 soal pemekaran daerah.

“Yang rakyat Papua minta itu bukan soal uang dan pemekaran daerah, rakyat melalui kami DPR Papua dan MRP sudah menyatakan sikap kepada Pemerintah Pusat bahwa pasal-pasal itu harus direvisi seluruhnya atau sebagian (50 persen) direvisi,” ujar Ketua Pansus Otsus DPR Papua, Thomas Zondegau kepada Jubi, Rabu, (7/7/2021).

Menurut Sondegau, wacana tanggal 15 Juli 2021 Pempus bakal menetapkan dua pasal saja. Ia mempertanyakan, dua pasal itu untuk siapa? “Yang rakyat Papua dan Papua Barat minta itu revisi total,” ujarnya.

“Jangan memaksakan Otsus Papua dilanjutkan, mestinya dievaluasi berdasarkan 20 tahun Otsus berlaku di tanah Papua. Jika ditetapkan, Pemerintah Pusat harus tahu apa yang akan terjadi di Papua, ini dampak yang perlu dipikirkan,” kata Thomas.

Jika Pempus berkeinginan agar adanya perubahan di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) melalui Otsus jilid II mestinya Pempus bersama Pansus DPR RI harus revisi total.

“Ini masih beberapa pasal belum berjalan selama 20 tahun berlaku, tapi dipaksa untuk dilanjutkan, ini sangat tidak bisa. Jangan sampai, Pemerintah Pusat memaksakan. Kalau mau (Pemerintah Pusat) supaya perubahan Otsus Jilid II itu benar-benar terjadi di tanah Papua maka revisi ulang,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, Pansus Otsus DPR RI yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat juga tidak bisa memaksakan untuk merevisi total, terutama DPR perwakilan dari Papua dan Papua Barat harus bersatu dan menyuarakan.

“Yang kami usulkan adalah selain Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta MRP dan MRPB adalah orang asli Papua, harus melakukan revisi dalam sebuah pasal bahwa Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota harus orang asli Papua. Sedangkan DPRD se Kabupaten dan Kota di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua, sementara DPR Papua harus 80 persen harus orang asli Papua sisanya diisi oleh saudara-saudara kita dari Nusantara,” ungkapnya. [*]

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *