Ini alasan rakyat Papua tak terima Sekda sebagai Plh Gubernur

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Sejak hari Jumat, [25/6/2021] berbagai kalangan entah Partai Demokrat Provinsi Papua, mahasiswa, intelektual dan sejumlah kalangan menolak adanya SK penunjukan Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian [Plh] Gubernur Papua oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Sejak saat itu warga Papua yang tergabung dalam Solidaritas Save LE [Lukas Enembe] bereaksi, salah satunya adalah menggembok pintu ruangan Sekda Papua hingga ancaman turun jalan dan melakukan konfrensi pers agar Jakarta cabut kembali SK Plh itu.

Kordinator Solidaritas Save LE, Musa Haluk menegaskan, pihaknya melakukan hal itu lantaran memiliki banyak alasan, salah satunya adalah selama ini pernyataan Sekda Papua selalu melampaui batas sehingga pihaknya meluapkan amarah tersebut pada momen itu hingga kini.

“Yang pertama, pak Sekda Papua ini dilantik di Jakarta oleh Mendagri sementara di Papua Wakil Gubernur (Alm. Klemen Tinal) melantik Doren Wakerkwa sesuai rangking nilai tes. Ini menjadi dasar Sekda selalu tampil dan memberikan sejumlah pernyataan melampaui kapasitas Gubernur Papua,” kata Musa Haluk kepada wagadei.com, Selasa, [29/6/2021].

Musa Haluk yang juga sebagai Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua [KAPP] ini menyatakan bahwa dirinya mendukung Lukas Enembe sebagai Gubernur Provinsi Papua yang dipilih berdasarkan suara dua juta lebih masyarakat Papua dalam dua periode berturut-turut.

“Saya meragukan pernyataan Sekda Papua, tidak punya prasangka lain selain membantu Gubernur Papua,” kata Haluk.

Berawal dari kontra pelantikan itu, dengan besar hati Gubernur Lukas Enembe telah menerima Dance Yulian Flassy sebagai pembantunya, sementara Doren Wakerkwa berhenti dari jabatan Sekda hanya dalam hitungan jam.

“Binatang saja tahu tuannya, pak Flassy harusnya tahu diri siapa yang menerima dengan besar hati walaupun Flassy miliki nilai yang jauh. Dan Doren Wakerkwa harus kembali ke posisinya yang lama yakni Asisten I Setda Provinsi Papua,” ujarnya.

Lanjut Haluk, tugas dan fungsi seorang Sekda yakni membantu Gubernur atau Bupati atau Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan misalnya urusan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

“Intinya mengakomodir semua OPD agar menjalankan tugas masing-masing sesuai SOP/Program Dinas terkait,” katanya.

Ia menegaskan, bila seorang Sekda adalah pembantu Gubernur, maka mengapa Sekda Papua tidak meminta pertimbangan kepada Gubernur Papua untuk mengajukan dirinya sebagai Plh Gubernur Papua.

“Sudah seharusnya berkonsultasi dengan Gubernur Papua apalagi tujuan Plh yang didorong dari Jakarta. Ya itu kemungkinan akan melakukan penandatangan surat-surat yang berkaitan dengan Anggaran seperti DAK, Otsus, PON dan lainnya,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, kami juga merasa heran karena Surat Sekda ke Mendagri melalui Dirjen Otda tanggal 24 Juni, balasan dan diterima siangnya. Proses administrasi surat menyurat yang sangat cepat dari waktu normal. Ini tidak masuk diakal,” tegasnya.

Ia meragukan, persoalan ini akan menambah kecurigaan tentang kepentingan Sekda atas tindakan tidak terpuji ini terhadap masyarakat Papua. pungkasnya [*]

Reporter: Norbertus Douw
Editor: Abeth A. You

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *