Pemerintah pegang kendali, hak rakyat Papua digunting!

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Bicara soal Hak Asasi Manusia [HAM] adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga diwajibkan dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara.

Hal ini diungkapkan salah satu pemuda peduli darurat kemanusiaan Papua asal Meepago, Adii Ben kepada wagadei.com, Senin, [28/6/2021] bahwa Jakarta mementingkan diri soal revisi Otsus, hanya melibatkan sesama pemerintah, hal ini tidak masuk akal juga melanggar hukum Otsus.

“Apakah benar negara Indonesia adalah negara demokrasi juga negara hukum. Soal Otsus saja Pemerintah yang kendalikan, sementara hak rakyat Papua digunting,” kata Adii Ben.

Ia meminta kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, bahkan Kabupaten dan Kota dalam pembahasan rancangan Otsus Papua tidak boleh berjalan semaunya, namun memenuhi kebutuhan rakyat Papua sesuai aspirasi belum lama ini.

“Aspirasi untuk merdeka memang sedang tinggi-tingginya di tanah Papua dan bulat rakyat Papua ingin lepas dari Indonesia,” ujar dia. [*]

Reporter: Norbertus Douw
Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *