Lestarikan budaya, perlu ada regulasi perlindungan tempat Sakral di Papua

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Guna melindungi dan melestarikan adat istiadat serta budaya di tanah Papua diperlukan adanya sebuah dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengembangan tempat sakral di masing-masing wilayah adat Papua dari setiap daerah dan suku.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Otsus DPR Papua, Jhon NR Gobai didampingi anggota Fraksi Otsus DPR Papua, Piter Kwano saat melakukan dialog dan kordinasi untuk perlindungan dan pengembangan tempatempat sakral di Papua bersama para tokoh adat dan tokoh masyarakat di kantor Dewan Adat Papua [DAP] Abepura, Senin, [28/6/2021].

“Dari hasil dialog ini, masyarakat mengharapkan agar ada regulasi tentang perlindungan dan pengembangan tempat sakral di Papua, itu agar setiap orang dan badan, baik swasta maupun pemerintah harus mengakui dan menghormati tempat sakral di Papua. Sebab tempat sakral ini kami harap bisa menjadi tempat pendidikan, tempat perestarian budaya, juga dari sisi ekonomi dapat memberikan nilai pendapatan baik bagi masyarakat itu di kembangkan menjadi wisata spritual di Provinsi Papua,” kata Gobai kepada wartawan usai dialog.

Menurut dia, pihaknya mendorong regulasi itu juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sehingga ia harapkan bagi Provinsi Papua langkah awal yang dilakukan adalah pendataan harus didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Itu pendataan dalam rangka pemetaan, sehingga setelah dapat data itu kemudian dipetakan. Maka tempat itu harus dihindari untuk dilakukan pembangunan hindari dalam eksploitasi sumber daya alam dalam hal ini kehutanan kelapa sawit. Itu harus menghindari atau tidak melakukan kegiatan tersebut di tempat-tempat keramat ini,” kata Gobai.

Sebagai kawasan sosial budaya, lanjut dia, yang ada di dalam kalangan suku ada di Kabupaten dan Kota, juga di tingkat Provinsi. “Jadi dari sisi regulasi dia termasuk dalam Undang-undang cagar budaya juga terkait dengan Undang-undang tata ruang, dan terkait juga dengan juga undang undang konservasi,” ujarnya.

“Kalau ada kampung adat itu pasti ada tempat tempat sakral. Untuk itu kami berharap jika ada peraturan kampung [perkam] seperti contoh di Kabupaten Jayapura kan sudah ada kampung adat. Itu dijadikan tempat budaya atau pendididkan agar dilingdungi dan tidak dapat dirusak oleh perusak hutan,” kata Gobai.

Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Piter Kwano mengatakan, pembangunan dan investasi yag dilaksanakan di Papua h
tidak harus merusak tempat sakral di Papua.

“Dalam RT-RW di Provinsi Papua dan Kabupaten Kota harus dimasukan kawasan sakral sebagai kawasan sosial budaya serta dapat dikembangkan sebagai situs budaya dan cagar budaya,” katanya. [*]

Reporter: Yulianus Magai
Editor: Aweidabii Bazil

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *