PHP Dev Cloud Hosting

KNPB wilayah Numbay imbau rakyat Papua bedakan situasi

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Numbay mengimbau orang asli Papua di tanah air Papua agar hendaknya tahu bedakan situasi yang terjadi saat ini, yakni permainan Pemerintah Indonesia yang ingin mengadu domba rakyat sipil.

“Kami Komite Nasional Papua Barat [KNPB] mengimbau kepada masyarakat agar bijaksana melewati situasi yang sedang berkembang,” kata Ketua KNPB wilayah Nuambay, Hosea Yeimo saat menggelar jumpa pers di Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Minggu, [27/6/2021].

Menurut Hosea, hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] memaikan politik adu domba antara sesama orang Papua bertujuan menciptakan konflik horizontal.

“Ini Jakarta sedang memecah bela persatuan orang asli Papua. Seperti kita lihat pergantian pelaksana harian Gubernur Provinsi Papua ini adalah bagaimana mereka amankan seperti Otsus, PON XX dan dampak negatif lainnya,” ujarnya.

Hosea mengatakan, Indonesia melancarkan agenda Jakarta menciptakan konflik di antara orang Papua itu sendiri.

“Supaya orang Papua melihat realita yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kami KNPB dengan tegas menyampaikan kepada rakyak Papua untuk tidak terhasut dalam skenario pengalihan isu yang dimainkan oleh penjajah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” ata Hosea.

Omikzon Balingga, Sekertaris Diplomasi KNPB Pusat mengatakan, Papua akhir-akhir ini banyak pengalihan opini yang dilakukan oleh penjajah Indonesia dan juga ada upaya horizontal di lintas elit politik.

“Yang jelas ini akan berdampak ke rakyat. Rakyat tetap tenang, kita harus tahu ini dengan elit politik jadi rakyak jangan terpancing dengan situasi yang di ciptakan oleh Jakarta,” ujarnya.

Balingga mengatakan, seluruh rakyat Papua bahwa keberadaan Indonesia di West Papua adalah ilegal sehingga diminta satukan langkah untuk menolak Otsus.

Konflik politik bangsa Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang adil dan demokratis melalui mekanisme yang legal di bawah pengawasan hukum Internasional untuk menciptakan perdamaian yang abadi antara bangsa Papua dan bangsa Indonesia agar rakyat Papua dan Indonesia mendapat keadilan.

“Selama 20 tahun undang-undang Otonomi Khusus berlaku di Papua masih banyak ketidakadilan terjadi terhadap rakyat Papua terutama pelanggaran hak asasi manusia di Papua terus terjadi dan akan terjadi. Maka Otsus tidak memberikan jaminan kehidupan bagi rakyat Papua, sehingga rakyat Papua menyatakan tolak Otsus jilid II dan gelar referendum di Papua,” ujarnya. [*]

Reporter: Yulianus Magai
Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *