DPRD Dogiyai, Pemekaran 8 distrik baru di Dogiyai ilegal 

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Dogiyai menilai pemekaran sekaligus pelantikan Distrik baru dalam pemerintahan Yakobus Dumupa dan Oskar Makai adalah ilegal.

Yoseph Minai, Anggota DPRD Dogiyai kepada media ini, Minggu, [27/6/2021] menjelaskan pemekaran Distrik di Kabupaten Dogiyai adalah ilegal.

“Saya katakan ilegal karena Negara Indonesia adalah Negara hukum. Untuk itu legalitas hukum sangat dibutuhkan supaya menunjukkan kepastian hukumnya.Kerja sama dengan kami DPRD juga tidak ada untuk mekarkan distrik baru,” ucapnya.

 

Minai juga mengatakan, pihaknya belum paham pelaksanaan permainan yang dilakukan di Dogiyai. Semua pengambil keputusan di Dogiyai dilakukan secara sepihak oleh eksekutif Dogiyai.

Ia mencontohkan, pemekaran delapan Distrik baru dan pelantikan kepala Distrik tanpa diketahui lembaga DPRD Dogiyai.

“Saya anggota DPRD yang dipilih rakyat dan juga orang internal dari lembaga DPR Dogiyai dan Pemerintah Daerah Dogiyai. Tetapi saya dan beberapa anggota DPR tidak tahu menahu soal adanya pemekaran,” ucapnya.

Ia juga berharap, kedepan bila ada pemekaran kampung maupun pemekaran distrik harus bangun koordinasi dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan rakyat Dogiyai supaya pemerintahan Dogiyai Bahagia tertata dengan baik.

“Dan kepercayaan antar kita terus bertumbuh subur,” harap Minai.

 

Ia juga menyayangkan keputusan Pemda Dogiyai yang mekarkan Distrik di tengah-tengah kota.

“Pemekaran distrik yang dilakukan oleh bupati Dogiyai kemarin salah penempatannya juga. Kenapa salah? Salah karena, Distrik baru semua berdekatan dengan Ibukota Kabupaten Dogiyai. Harusnya kan pemerintah bangun kerja sama dengan semu pihak supaya, Pemekaran distrik baru itu berada di daerah-daerah yang berbatasan lansung dengan kabupaten tetangga supaya kita sekalian memagari wilayah administratif kabupaten Dogiyai supaya kedepan itu Jelas perbatasan-perbatasan antar kabupaten tetangga,” jelasnya.

Kedepan, kata dia, harus ada koordinasi antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan visi misi kabupaten Dogiyai yang adalah Dogiyai Bahagia.

“Eksekutif dan legislatif itu seperti suami istri untuk mengatur pemerintahan daerah, maka kedepan Bupati dan Jajarannya harus bangun komunikasi dengan semua pihak demi kemajuan daerah kita Dogiyai,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Minai juga mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung [DPMK] Dogiyai, yang selama ini bangun koordinasi sangat bagus dengan komisi A DPRD Dogiyai.

 

Untuk diketahui bersama, kriteria persyaratan pelaksanaan pemekaran kecamatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kriteria persyaratan Kecamatan. pelaksanaan pemekaran kecamatan yaitu meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa bawahan serta terdapat kriteria lain untuk melengkapi penilaian pemekaran kecamatan yaitu kondisi geografis, potensi wilayah, kantor, personil, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, fasilitas fasilitas perindustrian, koramil yang masing-masing kriteria memiliki penilaian untuk memenuhi kriteria skor untuk pemekaran kecamatan. [*]

 

Reporter : Theresia F.F Tekege

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *