PHP Dev Cloud Hosting

Mahasiswa kecam keras rencana Pemda Nduga mekarkan distrik dan desa baru

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Pemerintah kabupaten Nduga, Papua, dikecam keras sikapnya yang dinilai sangat tidak peduli dengan kondisi masyarakat Nduga di Nduga yang kini sedang alami mirisnya krisis kemanusiaan diberbagai bidang kehidupan yang semakin meningkat pesat akibat operasi militer oleh negara.

Hal ini disampaikan mahasiswa dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia bersama masyarakat asal kabupaten Nduga di Jayapura, karena ditengah kondisi yang demikian pemerintah setempat malah [sedang] sibuk dorong pemekaran distrik dan desa baru.

“Kami dan semua orang sedang melihat masyarakat Nduga sudah bertahun-tahun sampai hari ini hidup krisis dalam segala bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan utama itu soal hilang nyawa. Nah, dalam keadaan ini sekarang malah pemerintah lagi sibuk dorong pemekaran distrik dan desa baru. Ini kami nilai pemerintah sudah benar-benar tidak peduli lagi dengan nyawa masyarakat di Nduga sana. Kami kecam keras sikap pemerintah ini,” tegas ketua aktivis mahasiswa Nduga, Menny Murib, dalam jumpa pers yang digelar di asrama Nduga, Lingkaran, Waena, Selasa (22/6/2021).

Pemekaran distrik dan desa, menurutnya bukan jaminan hidup aman bagi masyarakat Nduga. Justru sebaliknya malah menambah malapetaka dari yang sudah ada. Sehingga dengan tegas Pemda Nduga dimintanya stop sibuk urus pemekaran.

“Dari keterangan yang kami dapat langsung dari Nduga, sudah 72 orang meninggal hanya karena sakit. Itu yang berhasil di data, yang tidak diketahui kalau dijumlahkan pasti lebih. Untuk itu kami dengan tegas minta kepada Pemda Nduga stop sibuk urus pemekaran. Uruslah masyarakat yang sedang sakit butuh pertolongan supaya korban meninggal tidak tambah. Karena Pemekaran itu malah akan bikin tambah banyak masyarakat meninggal,” tegasnya lagi.

Bersamaan, Yuluku Wassiangge, mahasiswa, mempertanyakan pemekaran dilakukan untuk siapa dan bertujuan apa?. Pasalnya, kata dia, hampir seluruh masyarakat telah mengungsi keluar ke berbagai daerah tetangga maupun jauh dan banyak masyarakat telah meninggal.

“Dalam pertengahan tahun ini saja yang meninggal itu 75 orang. Di Nduga sana sudah tidak ada orang. Sekarang pemekaran itu mau bikin untuk siapa dan Pemda dan negara punya tujuan apa?. Jangan menambah terus malapetaka diatas malapetaka yang sudah ada,” tukasnya dengan tegas.

Berdasarkan penyampaian diatas, ini delapan (8) pernyataan sikap dibuat:

1. Kami mahasiswa bersama masyarakat Nduga menolak dengan tegas pemekaran kecamatan/distrik dan desa/kampung baru.

2. Kami meminta pemerintah Nduga segera batalkan loka karya yang sedang didorong itu, karena dilakukan untuk siapa kalau masyarakatnya tidak diperhatikan.

3. Penolakan Otsus Jilid II yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Nduga bersama Pemprov Papua dan DPRP untuk kembalikan ke Jakarta karena masa kontrak habis sesuai aspirasi yang disampaikan adalah sah dan benar.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia segera bertanggungjawab atas pembunuhan Elias Karunggu, Siu Karunggu, Endrik Lokbere dan masyarakat Nduga sebanyak 257+ 72 orang yang terbunuh akibat dampak dari Presiden Jokowi perintahkan operasi militer TNI vs TPNPB Kodap III Ndugama.

5. Kami mahasiswa dan seluruh masyarakat Nduga tolak Otsus Jilid II dilanjutkan.

6. Pemerintah pusat stop memaksakan pemerintah Nduga dan rakyat Nduga untuk kepentingan politik di Papua dengan pemekaran baru yang hanya menghabisi nyawa kami.

7. Kami menolak tegas pembangunan lapangan terbang dan bandara internasional dan pelabuhan kapal internasional di Nduga yang sedang dirancang Jakarta dan pemerintah daerah.

8. Apabila pernyataan sikap kami ini tidak diindahkan negara Indonesia, kami bersama seluruh masyarakat Nduga siap mengusir rakyat Indonesia non OAP dari atas tanah Nduga Papua.

Reporter: Yulianus Magai dan Minggi Dogomo

Editor: Glow

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *