Mahasiswa Puncak ingatkan Pemda Puncak kembali ke daerah

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Tim Peduli Kemanusiaan Puncak Papua [TPKP] bersama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak [IPMAP] se Jawa dan Bali mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Puncak entah eksekutif maupun legislatif agar segera kembali ke tempat tugas sebagai bentuk dari perlindungan terhadap masyarakat sipil dari ancaman perang TPN-PB dan TNI Polri di Puncak.

Hal itu dikatakan Ketua IPMAP Ketua Tim Peduli Kamanusiaan Puncak bersama IPMAP Sejawa dan Bali, Kelanus Kulua ketika pihaknya bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Puncak di Yogyakarta seketika pimpinan dan para anggota DPRD Puncak itu melakukan bimbingan teknis “Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah” di The Manohara Hotel Yogyakarta di gelar pada tanggal 15-18 Juni 2021 kemarin.

Pertemuan Tim Kemanusiaan Puncak Bersama Mahasiswa IPMAP Sejawa-Bali tersebut di sambut dan diterima langsung oleh ketua DPRD Bapak Likinus Newegaleng, S.IP dan anggota DPRD Kabupaten Puncak lainnya. Rabu, [16/6/2021].

“Pemerintah daerah kabupaten Puncak [Bupati, Sekda, DPRD dan semua OPD] segera kembali ke daerah. Tidak boleh melakukan aktivitas pemerintahan di luar daerah. Sebab masyarakat Puncak masih dalam pengungsian,” ungkapnya tegas.

Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah segera mengevakuasi masyarakat sipil yang sedang mengungsi di hutan-hutan maupun kampung-kampung.

“Pemerintah segera memperhatikan masyarakat sipil sedang mengungsi masalah kebutuhan dasar seperti ekonomi, kesehatan serta pendidikan anak sekolah,” ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya menekankan Pemerintah Daerah segera menyelesaikan perang suku antar marga di Distrik Beoga.
“Lembaga legislatif dan eksekutif harus bersatu untuk menjalakan roda pemerintahan,” katanya.

Ia mengatakan, kasus penembakan terhadap masyarakat sipil di kabupaten Puncak pada Jumat, [19/11/2020] setahun lalu hingga hari ini belum mengungkapkan ke permukaan.

Menurut dia, aspirasi yang disampaikan pihaknya kepada DPRD Puncak untuk segera ditindaklanjuti kepada eksekutif Puncak untuk bekerjasama menangani masalah kemanusiaan di Puncak.

“Kasus demi kasus terus terjadi tak ada upaya avokasi serta langkah-langkah konkrit penyelesaian kasus-kasus penembakan masyarakat sipil di Kabupaten Puncak oleh Negara Republik Indonesia,” kata Kulua.

Untuk advokasi kasus itu, peduli kemanusiaan mahasiswa Kabupaten Puncak di kota studi Jayapura bersama LBH Papua sudah melimpahkan kasus tersebut kepada DPR Papua serta Komnas HAM Perwakilan Papua. Namun terkesan dibiarkan, terbukti bahwa sampai hari ini belum ada kejelasan.

Beberapa bulan terakhir ini operasi militer besar-besaran sedang berlangsung konflik antara TNI/POLRI versus TPN-PB/OPM. Pada hari itu, tanggal 25 April 2021 gugurnya Kepala BIN Daerah Papua (KABINDA) Brigjen Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya di Beoga, Puncak Papua.

Ia menegaskan, hal ini berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat sipil Puncak banyak yang menjadi korban nyawa, harta benda serta menuju pada traumatis berkepanjangan dan menghancurkan peradaban masyarakat Puncak. [*]

Reporter: Norbertus Douw
Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *