PHP Dev Cloud Hosting

Bahas Otsus di Jakarta, Aktivis Papua: Pemerintah Indonesia langgar hukum Otsus

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Pembahasan RUU revisi perubahan kedua Otonomi Khusus [Otsus] Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah Indonesia telah melanggar amanah UU Otsus pasal 77.

Pemerintah tidak mesti membahas Otsus sepihak di Jakarta. Karena hasilnya tidak akan berpihak kepada orang asli Papua tetapi akan lberpihak terhadap pejabat pemerintahan Indonesia.

Hal itu dikatakan aktivis Papua, Alexander Gobai kepada wagadei melaui keterangannya, Minggu, [20/6/2021].

“Lebih baik pemerintah Jakarta stop bahas RUU UU Otsus. Pembahasan Otsus harus berdasar amanah UU Otsus pada pasal 77. Kembalikan kepada masyarakat Papua melalui MRP dan DPRP guna melakukan RDP untuk ditindaklanjuti oleh DPR RI dan kepada Presiden RI,” kata Gobai yang juga selaku ketua Tim Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa Papua itu.

Gobai mendukung MRP guna membuka dialog antara Rakyat Papua dan Presiden Republik Indonesia agar dapat membicarakan masalah papua dari hati ke hati demi tanah Papua yang baik kedepan.

Gobai meminta pembahasan RUU Otsus di Jakarta yang dimediasi oleh DPR RI agar diberhentikan terlebih dahulu. Penting untuk menghargai kewenangan MRP untuk menjaring aspirasi rakyat Papua sesuai amanah Presiden RI bahwa Perubahan Otsus kembalikan kepada rakyat dengan melakukan evaluasi UU Otsus secara menyeluruh.

“Saya berharap, evaluasi Otsus harus menyeluruh,” Kata Gobai mengulangi pernyataan Presiden RI.

Kajian Otsus dari Prespektif Mahasiswa Papua pun, nampaknya tidak dibahas di DPR RI. Karena mungkin dinilai tidak berdasar untuk kepentingan Jakarta.

“Saya pikir, kajian Otsus prespektif Mahasiswa Papua telah menulis semua persoalan yang terjadi di tanah papua dengan berbagai indikator. Dan cukup jelas. Mestinya dibahas untuk diambil kesimpulan. Bukan dilihat dan ditonton semata,” ucap aktivis Papua itu.

Gobai berharap, Menkopolhukam telah membuka ruang. Kesempatan ini mesti diambil cepat untuk dilakukan dialog kepada semua pihak termasuk organisasi perlawanan. Dan menghadirkan pihak-pihak luar yang menjadi saksi mata dalam dialog nantinya. [*]

Reporter: Norbertus Douw

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *