Pembahasan Otsus salahi aturan, lebih berat kepada kepentingan Jakarta

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Pembahasan RUU Perubahan Kedua No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus [Otsus] bagi Provinsi Papua di Jakarta Pusat telah menyalahi aturan UU Otsus sendiri, sehingga dinilai pembahasannya demi kepentingan Jakarta.

Menurut aktivis Papua, Alexander Gobai sebab UU Otsus pada pasal 77 telah diuraikan bahwa evaluasi dilakukan oleh MRP atas dasar aspirasi masyarakat Papua.

“Saya menduga, pembahasan RUU Perubahan kedua UU Otsus di Jakarta akan memfokuskan kepada kepentingan Jakarta semata, bukan kepentingan rakyat Papua,” ujar Gobai melalui keterangannya yang diterima wagadei.com, Rabu, [16/6/2021].

Bahkan, selama ini pembahasan RUU Otsus di Jakarta lebih fokuskan menghadirkan para menteri dan TNI/Polri untuk menyampaikan dan mendengarkan aspirasi mereka selama diberlakunya Otsus di Provinsi Papua.

“Saya pikir itu karena mereka tidak merasakan dampak dana Otsus yang betul-betul merasakan ialah rakyat Papua. Jadi harus mendengar aspirasi rakyat Papua,” kata eks ketua BEM USTJ ini.

Gobai menilai selama dilakukan Rapat Dengar Pendapat [RDP] oleh MRP untuk menjaring aspirasi rakyat Papua telah ditolak oleh berbagai pihak entah Kepolisian, TNI dan masyarakat Papua yang dipasang oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

“Ini kegagalan pihak aparat dan masyarakat Papua yang tidak bertanggungjawab dalam rangka mendengar aspirasi rakyat Papua tentang Otsus selama 20 tahun di tanah Papua,” katanya.

Sementara, Wilayah adat Saireri dan Meepago sukses digelarnya RDP itu. Namun, belum cukup untuk diteruskan aspiasi ke Jakarta pusat untuk dibahas. kata dia.

Gobai menyatakan, pihaknya mendukung kerja MRP yang meminta Presiden RI melalui Menkopolhukam agar adanya dialog antara tokoh-tokoh Papua dan Presiden Republik Indonesia. [*]

Reporter: Norbertus Douw

Editor: Aweidabii Bazil

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *