PHP Dev Cloud Hosting

Pandangan Fraksi Gabungan II paling keras saat Rapat Paripurna Otsus

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Fraksi Gabungan II Bangun Papua DPR Papua yang terdiri dari PKB, PBB dan Garuda diantaranya

Ketua fraksi Agus Kogoya, wakil fraksi Nason Utty, sekretaris Alfred Freddy Anouw, anggota Orgenes Kaway dan anggota Amos Edoway menegaskan empat hal pada rapat paripurna pada penyampaian pendapat dan pokok pikiran terkait revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus [ UU Otsus] yang berlangsung di ruang sidang kantor DRP Papua, Selasa, [15/6/2021].

Sekretaris Fraksi Gabungan II Bangun Papua Alfred Freddy Anouw selaku pelapor menegaskan, pihaknya sependapat dengan RDP yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua [MRP] di lima wilayah adat Papua. Sesuai hasil laporan RDP yang diterima pihaknya tiga wilayah adat tidak melakukan RDP yakni Tabi, Lapago dan Animha Lantara tak diberikan izin dan dihalangi serta dibubarkan oleh Kepolisian.

“Sementara di wilayah adat Meepago dan Saireri yang dilakukan di Biak dan Nabire direkomendasikan bahwa Otsus ditolak dan meminta referendum di Papua,” ungkap Alfred Freddy Anouw saat rapat sidang dewan yang terhormat.

Politisi Partai Garuda ini menegaskan, fraksi Gabungan II Bangun Papua memantau dukungan negara-negara Alfrika, Pasific dan negara-negara yang di dalamnya sebanyak 84 negara berkulit hitam di seluruh dunia menyatakan setuju mendukung permintaan ULMWP untuk Komisi Tinggi HAM PBB segera turun di Papua dan melakukan investigasi. Selain itu juga Uni Eropa mengizinkan ULMWP mendirikan kantor Free West Papua Champaign.

“Dengan hal ini negara kita banyak hambatan dalam internasional. Maka Presiden Jokowi bisa melakukan dialog dengan ULMWP,” ujarnya tegas.

Pihaknya juga meminta kepada Presiden Indonesia Jokowi membuka ruang dialog dengan ULMWP sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Gerakan Aceh Merdeka yang difasilitasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan melibatkan pihak ketiga yaitu negara Helsingki.

“Kami juga meminta kepada pimpinan DPR Papua agar menyampaikan sikap rakyat Papua sesuai dengan hasil RDP MRP dan segera memfasilitasi rakyat Papua kepada pimpinan DPR RI, DPD RI dan Presiden RI secara terhormat, bermartabat dan berkeadilan sebagai lembaga representasi aspirasi rakyat,” tuturnya. [*]

Redaksi

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *