PHP Dev Cloud Hosting

Didatangi Polisi, Koordinator JDRP2 tegaskan bukti NKRI kehilangan akal sehat

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua [JDRP2], Selpius Bobii menilai NKRI melakukan banyak cara dan bentuk ditempuh untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI. Pada Jumat, [11/6/2021] di aula P3W Padang Bulan, Dewan Gereja Papua

Salah satunya, menurut Selpius Bobii adalah membungkam suara kritis warga asli Papua. Seperti kedatangan pihak Kepolisian dari Polresta Jayapura Kota di saat Dewan Gereja Papua menggelar hendak menggelar diskusi buku: ‘Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum’ karya Theo van den Broek di Jayapura, Jumat, [11/6/2021] merupakan bagian dari upaya teror mental untuk membungkam suara kritis warga asli Papua dalam menyikapi segala bentuk pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan oleh NKRI kepada bangsa Papua.

“Penulis adalah salah satu pemerhati persoalan Papua juga sesepuh SKPKC Fransiskan Papua. Buku yang ia tulis ini merekam rentetan peristiwa seputar kasus rasisme terhadap kemanusiaan Papua yang cukup menyita perhatian publik di Tanah Papua, maupun di luar Papua berawal dari penghinaan kepada mahasiswa Papua di Surabaya, 15 Agustus 2019 hingga tahun 2020,” ungkap Bobii melalui keterangannya, Senin, [14/6/2021].

Moderator dalam diskusi itu adalah Pdt Dr Benny Giay dan Pdt Dr Socratez Sofyan Yoman bersama Theo van den Broek selaku penulis buku. Ia menjadi pembicara kunci dan beberapa pembicara lainnya.

Ketika diskusi buku ini berlangsung, tiba-tiba didatangi oleh aparat Polresta Jayapura dilengkapi persenjataan lengkap. Bobii menjadi saksi. Ia menjelaskan, dengan beringgas Aparat Kepolisian menerobos masuk ke tempat diskusi. Aparat memotret buku-buku yang ada di situ dan memotret para penyelenggara, pembicara dan peserta diskusi.

Ketika itu, dilansir Jubi, Advokat Gustaf Kawer kemudian menemui polisi, dan mempertanyakan apa alasan pasukan polisi mendatangi acara itu. “Ada perintah ke sini kah? Kami diskusi, ini seminar dan kegiatan gereja,” kata Kawer.

Osleky, salah satu Polisi mengatakan pihaknya datang karena menerima informasi ada kegiatan. Menurutnya, polisi datang untuk memastikan apa kegiatan yang berlangsung, karena pihaknya belum tahu. “Kami sedang melakukan patroli. Kami tidak tahu sehingga kami datang,” ujarnya menjawab pertanyaan Kawer.

Kawer menegaskan kegiatan diskusi dan seminar itu merupakan kegiatan ilmiah dan diselenggarakan oleh Dewan Gereja Papua. Kawer menegaskan kegiatan ilmiah dan kegiatan keagamaan tidak membutuhkan pemberitahuan kepada Polisi.

Pihak penyelenggara diskusi juga menemui aparat kepolisian. Pdt. DR. Socratez Sofyan Yoman menyerahkan beberapa buku kepada pihak kepolisian untuk baca agar memahami isinya. “Ini silahkan baca. Saya Dr Yoman. Itu buka, selamat membaca,” katanya kepada polisi. Sementara itu Pdt. DR. Benny Giay menanyakan apa alasan membawa masuk senjata dalam forum diskusi buku itu. “Apakah Bapak harus datang [dengan] membawa senjata ini? Untuk apa senjata ini?” tanya Pendeta Benny Giay kepada polisi.

Ketika pihak kepolisian menerobos masuk ke dalam tempat diskusi itu, tiba-tiba hujan deras menyelimuti Kota Jayapura, lebih khusus di Padang Bulan dan sekitarnya. Hujan deras itu bertahan sekitar satu jam, kemudian hujan berhenti dan kembali cerah. Fenomena “hujan deras” ini pertanda alam Papua marah merespon tindakan arogansi aparat kepolisian Polresta Jayapura.

Ironisnya adalah buku yang didiskusikan saat tersebut sudah pernah diluncurkan pada 2 Juli 2020 di Jayapura. Ia mempertanyakan sudah satu tahun buku itu beredar di publik, tetapi mengapa aparat baru merespons buku itu?.

“Apakah karena tidak ada kasus lain yang harus ditangani, sehingga Polisi harus mencari lahan baru mengintervensi lembaga Gereja yang sedang berdiskusi ilmiah mendalami realita umat jemaatnya di Tanah Papua? Ini tindakan teror dalam rangka pelemahan peran Gereja dalam mewujudkan Papua Tanah Damai. Ini memang keterlaluan. Tetapi NKRI tidak akan pernah berhasil, upaya RI bagaikan menjaring angin. Diskusi ilmiah itu sempat berhenti, kemudian dilanjutkan lagi setelah pihak kepolisian pulang,” ujarnya.

Tindakan pihak kepolisian Polresta Jayapura sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, lebih khusus undang-undang kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk melanggar UUD 1945 terkait pasal HAM.

“Tindakan kepolisian ini bertentangan juga dengan Deklarasi Umum HAM PBB dan kovenan internasional terkait lainnya,” ucapnya.

Negara Indonesia memang sudah panik dengan insensitas dukungan atas perjuangan bangsa Papua yang semakin mendunia dan meningkat. Karena itu, NKRI sedang kehilangan akal sehat dan mengedepankan represif daripada persuasif, mengutamakan moncong laras senjata api daripada moncong laras senjata lidah, mengutamakan dentuman timah panas, daripada pendekatan dialog yang humanis sebagai dua bangsa yang setara.

“Karena NKRI panik, maka salah satu upaya yang RI lakukan adalah merekayasa berbagai kejadian di Tanah Papua untuk melabeli TPN OPM sebagai “teroris”,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, pelabelan TPN-PB OPM menjadi teroris adalah sebagai upaya pembenaran untuk menumpas TPN OPM sampai ke akar akarnya, sebagaimana perintah presiden Jokowi agar tidak tersandung pelanggaran HAM atas upaya yang ditempuhnya.

“Walaupun demikian, negara sedang menghadapi warga sipil TPN-PB OPM sebagai kombatan. Kekuatan pertahanan (persenjataan) yang dimiliki NKRI, tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh TPN OPM sebagai kombatan. Bagaimana pun juga dampak dari perang operasi militer itu mengakibatkan warga sipil setempat kehilangan segalanya, termasuk hilangnya ratusan nyawa rakyat sipil yang tidak bersalah pada beberapa tahun terakhir ini,” ungkapnya.

Pelabelan teroris juga sebagai upaya membendung dukungan masyarakat internasional atas perjuangan bangsa Papua untuk merdeka berdaulat. Tetapi masyarakat Internasional sangat paham tentang sejarah perjuangan bangsa Papua untuk memulihkan kembali kemerdekaan Papua yang sudah dianeksasi ke dalam NKRI pada tahun 1960-an.

“Karena itu, upaya pelabelan TPN OPM menjadi teroris tidak akan pernah mempengaruhi dukungan internasional untuk pembebasan bangsa Papua dari kekejaman NKRI. Sebaiknya letakkan senjata api dan majukan dialog yang humanis antara dua bangsa yang setara difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral,” ucapnya.

Mempertahankan Papua dengan senjata api tak akan pernah menyelesaikan persoalan yang ada, dan itu hanyalah menambah daftar korban di atas korban. [*]

Reporter: Norbertus Douw

Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *