Gaji ASN dan dana operasional belum dicairkan, Wabup Dogiyai marah

  • Bagikan

Dogiyai, [WAGADEI]- Selain gaji bulan Juni 2021, hak rutin yang wajib diterima seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara [ASN] di Kabupaten Dogiyai, Papua, belum dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyebabnya diduga karena Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [DPKAD] Kabupaten Dogiyai belum memprosesnya lantaran yang bersangkutan tidak ada di tempat tugas selama enam bulan terakhir.

Wakil Bupati Oskar Makai mengatakan, kondisi tersebut sedang dialami para ASN yang bekerja di Kabupaten Dogiyai.

Oskar mengatakan, gaji pokok ASN wajib dibayar setiap awal bulan. Sangat keterlaluan kalau hak ASN berupa gaji bulanan dan uang insentif sesuai ketentuan yang diatur negara belum juga dicairkan hingga tanggal 11 ini. Hak-hak ASN harus segera dibayar karena masih ada tanggungan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.

“Yang namanya gaji itu hak melekat dari setiap ASN. Gaji mereka bulan ini belum terima, mungkin cuma beberapa pegawai yang sudah dapat. Itu belum termasuk insentif, uang kinerja. Coba lihat, ini sudah tanggal berapa? Mengapa gaji saja belum dibayar? Apa kendalanya? Kepala Dinas Keuangan harus bertanggungjawab. Segera percepat. Cairkan gaji ASN. Saya minta pak Whainda Aprianto segera ke Dogiyai. Tempat tugas bukan di Nabire, bukan di Jakarta,” Oskar Makai, Sabtu, [12/6/2021].

Tidak hanya hak-hak ASN, Wabup Dogiyai mengaku haknya juga belum diterima. Dana operasionalnya belum diproses.

“Dana operasional Wakil Bupati juga saya belum terima. Ini pelecehan wibawa saya sebagai Wakil Bupati Dogiyai. Jangan main-main. Hak melekat pegawai saja belum diurus dengan benar. Jangankan gaji pegawai, hak Wakil Bupati enam bulan ini belum dicairkan. Sangat keterlaluan. Kami mau perjalanan dinas, dana tidak ada. Saya kasihan sekali sama para pegawai di Kabupaten Dogiyai,” kata Makai.

Wabup mengungkapkan hak-hak ASN belum direalisasikan akibat pimpinan instansi terkait tidak di tempat. Menurutnya, kepala BPKAD Dogiyai tidak masik kantor untuk bekerja sejak enam bulan lalu.

“Sudah enam bulan tidak masuk kerja. Gaji bulan ini belum diproses, termasuk gaji 13. Hak saya juga belum. Dapur satu kabupaten ini kalau tidak diatur baik dari tempat, pasti seluruh penghuni rumah lapar, ribut, bahkan bisa baku bunuh. Saya dengan tegas minta kepala BPKAD segera masuk kantor. Proses semuanya supaya cepat dicairkan,” tuturnya.

Jika ada kendala atau persoalan tertentu, Wabup Dogiyai sarankan agar disampaikan dan dibahas bersama untuk cari solusi terbaik. “Kalau ada kendala atau persoalan, ya kita bicara,” ujar Oskar.

Oskar Makai juga menyinggung masih belum jelasnya pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, ketidakjelasan itu terlihat masih belum cairnya gaji ASN yang masih dikeluhkan hingga saat ini.

“Mengapa gaji belum diproses? Apakah kendalanya karena adanya aplikasi baru (SIPD)? Sedangkan kabupaten lain saat ini masih pakai SIMDA. Terus kendalanya apa, pak Whainda harus masuk kantor dan bicara. Jangan lari-lari terus. Beliau datang dan harus bicara dari tempat tugas. Coba jelaskan dengan baik. Tidak boleh bebankan anak buahnya, baik kepala bidang maupun sekretaris dinas, karena mereka tidak punya kewenangan,” tegas Oskar.

Pembayaran gaji ke-13 sesuai informasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah diproses sejak awal Juni 2021. Tetapi untuk Kabupaten Dogiyai dananya masih diparkir di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nabire.

“Kementerian Keuangan sudah bersinergi dengan KPPN di seluruh Indonesia untuk melakukan pencairan gaji 13. Hari ini saya diinformasikan bahwa dananya masih parkir di KPPN Nabire. Belum diproses, kapan mau urus? Itu kan hak pegawai sesuai aturan. Kenapa lamban sampai sekarang sudah tanggal 11 ini?,” tutur Makai.

Beberapa ASN di Kabupaten Dogiyai yang dihubungi melalui telepon seluler mengaku hingga pekan pertama ini gaji bulan Juni belum dicairkan. Jika dalam pekan ini tidak ada kejelasan, para pegawai ancam palang kantor DPKAD Dogiyai.

“Gaji belum masuk, jadi nanti hari Senin kami akan tanyakan. Kami ASN marah. Banyak pegawai rencanakan palang kantor keuangan,” ujar salah satu ASN yang identitasnya enggan ditulis.

Selain ketidakjelasan pembayaran gaji pokok bulan ini, katanya gaji 13 PNS juga belum jelas kapan akan dibayar.

“Banyak tanggungan keluarga. Anak-anak kami butuh biaya sekolah. Kebutuhan sehari-hari, urusan dapur dan lain-lain mau atasi dengan apa? Hak kami harus dicairkan segera,” tegasnya. [*]

Reporter: Enaakidabii Carvalho

Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *