Keterbukaan Informasi Publik dan Percepatan Reformasi Birokrasi

  • Bagikan

Sambungan

Oleh: Adii Tiborius

INFORMASI merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik untuk pengembangan pribadi, maupun lingkungan sosialnya. Itulah sebabnya, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia padanya (kecuali informasi yang masuk dalam ketegori rahasia atau dikecualikan).

Tak hanya itu, Pasal 2 UU KIP juga memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Jika dikaitkan dalam konteks pelayanan publik, maka hal ini masuk dalam kategori adanya kepastian layanan dalam hal jangka waktu dan biaya yang menjadi bagian penting dari komponen standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Zayanti Mandasari{02/2020) dalam Ombudzmen Republik Indonesia, mengutarakan bahwa, Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tidak ada lagi ‘sekat’ penghalang masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya terkait dengan standar operasional. Namun demikian, urgensi tersedianya informasi bagi masyarakat belum dipahami oleh semua Badan Publik, sehingga masih terdapat laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman dengan substansi laporan Informasi Publik (74 laporan tahun 2020, 223 laporan tahun 2019, 196 laporan tahun 2018), dengan berbagai dugaan maladministrasi, seperti tidak memberikan pelayanan, dugaan penundaan berlarut, maupun dugaan perlakuan diskriminasi yang bermula dari tidak tersedianya informasi layanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses layanan.

Tak berhenti pada UU KIP, pemerintah juga mengatur keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bagian dalam upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang masuk dalam area perubahan Penataan Tatalaksana. Penataan Tatalaksana sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja, baik pada level kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. Caranya, dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan. Tentunya SPBE diharapkan dapat menghasilkan keterpaduan secara nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi, yakni untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di semua instansi penyelenggara pelayanan publik, baik pada tataran Kementerian/Lembaga, maupun pemerintah daerah.

Keterbukaan informasi publik dalam lampiran Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diukur dalam beberapa kondisi, yakni apakah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik, apakah telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, dan apakah implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di tiap penyelenggara pelayanan publik, setidaknya akan berdampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, dengan terbukanya informasi, dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, karena semua informasi sudah terbuka, sehingga secara internal semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh. Selanjutnya, diharapkan akan meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance.

Secara eksternal, jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat, terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik.

Sebegitu pentingnya keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat turut melakukan monitoring dan evaluasi, keterbukaan informasi terhadap 348 Badan Publik (tahun 2020), untuk nantinya disematkan predikat Informatif (nilai 90-100), Menuju Informatif (80-89,9), Cukup Informatif (60-79,9), Kurang Informatif (40-59,9), hingga Tidak Informatif (0-39,9). Ombudsman RI sebagai salah satu Badan Publik yang menjadi objek monitoring dan evalusi, berhasil meraih Predikat Informatif dengan perolehan nilai 95,66. Hal ini merupakan salah satu komitmen Ombudsman RI untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan hanya dalam konteks pelayanan penanganan pengaduan, juga mencakup pelayanan informasi kepada publik yang membutuhkan informasi yang berada di Ombudsman RI.

Harapannya, semua Badan Publik, khususnya intansi penyelenggara pelayanan publik, turut memenuhi amanah UU KIP dengan berpartisipasi secara aktif untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, baik mengenai proses pelayanan, proses tindak lanjut, informasi umum yang bersifat serta merta, maupun komponen standar layanan sebagaimana dimuat dalam UU Pelayanan Publik. Harapannya dapat tercipta instansi penyelenggara yang benar-benar informatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, sebagai pelayanan masyarakat dan abdi negara yang berkontribusi pada percepatan terwujudnya Reformasi Birokrasi di semua sektor pelayanan publik.

Masyarakat kontrol kebijakan badan publik

Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Karena Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Aspek akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik yang juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024, Komisi Informasi Pusat diamanatkan untuk mengawal 3 Program Prioritas Pemerintah salah satunya ialah Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia. Dalam konteks ini maka di Era Keterbukaan Informasi ini tidak dapat terhindarkan., informasi menjadi daya dorong yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Penjabaran visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik (BP) dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka setiap tahunnya.

Pengukuran keterbukaan informasi publik harus bisa mengukur kinerja penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah, dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mengakses informasi melalui alokasi anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat maupun pejabat publik yang ada. Dengan demikian upaya pembenahan serta langkah-langkah terukur bagi pembangunan rezim keterbukaan informasi publik dapat diukur. Masyarakat akademisi dapat menggunakannya sebagai referensi penting dan kritis dalam social discourse yang berkembang. Perumusan kebijakan berdasarkan bukti (data) menjadi sebuah keniscayaan ketika disertai dengan cara (metode) dan pendefinisian konsep serta penetapan indikator yang tajam, betapa pentingnya data bagi kecerdasan, kini kita memasuki dunia baru di mana data lebih penting daripada perangkat lunak.

Oleh karena itu amatlah diperlukan desaian model sebagai alat kontrol sosial yang memiliki peranan dan urgensinya dalam kerangka penyusunan Indikator Keterbukaan Iinformasi Publik (IKIP) menjadi sebuah keharusan yang patut diperjuangkan secara sustainable lantaran mempunyai pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak atas informasi. Isu keterbukaan informasi selama ini belum dianggap penting karena tak masuk dalam ukuran capaian dan keberhasilan pembangunan sebagaimana halnya pendapatan domestik bruto (PDB) Atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau parameter lain yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDG’s).

Pentingkah kolaborasi?

Kekompakan dan kerjasama menjadi aspek yang amat prinsipil dalam upaya penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi (IKIP) menjadi jawaban Komisi Infornasi Pusat maupun di daerah agar membangun kolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi dan pusat untuk mendapatkan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara atas informasi di Kab/Kota di Indonesia khusunya di Provinsi Papua ini mengingat terjadi kesenjangan antara desa-kota, kesenjangan antara Kabupaten;kota dan provinsi, dan kesenjangan antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Upaya tindakan

Dalam mempersiapkan segala instrument, metodologi dan indikator indeks keterbukaan informasi publik (IKIP), Komisi Informasi Pusat membentuk Kelompok Kerja Daerah yang di ketuai oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi,Kabupaten/Kota serta ditingkat Kecamatan/Distrik dari berbagai Unsur sebagai mitra kerja dan pemangku kepentingan untuk melakukan Penjaringan Informan Ahli Daerah dalam rangka Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, Informan Ahli daerah tersebut terfokus pada beberapa unsur antara lain; 1) Unsur Pemerintah,Akademisi,LSM dan LMA,Pemuda,dan unsur Perempuan dan ormas lainnya untuk mendesaian model dan kerangka kerja Komisi Informasi publik. Keberlangsungan penyusunan IKIP ini dimulai dari proses wawancara yang dilakukan oleh pokja dan informan ahli daerah (IAD), sedangkan proses FGD patut di tindak lanjuti dalam kerangka menjaring data dan informasi yang akurat dan teruji. semata mengkonfirmasi hasil wawancara, penentuan nilai dan juga menyelaraskan dengan data indikator yang tersedia baik dari sisi regulasi, kebijakan maupun standar yang telah dibakukan oleh badan publik pemerintah sepanjang tahun., terus melakukan kolaborasi demi terciptanya keterbukaan informasi publik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. [*]

Selesai!

*] Penulis adalah Pemerhati Masalah Informasi Sosial di Daerah

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *