Korban banjir bandang Sentani minta BPBD Jayapura transparan ambil data

Jayapura, [WAGADEI] – Masyakarat korban terdampak banjir bandang Sentani 16 Maret 2019 meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Jayapura transparan mendata nama korban dan cepat realisasikan bantuan.

Permintaan ini disampaikan dengan harapan agar bantuan tersalur tepat sesuai nasib korban terkena musibah.

“Yang dapat bantuan rehab rumah atau bangun rumah, harus yang benar-benar korban terdampak banjir bandang 16 Maret. Jangan yang rusak ringan dan sedang di kasih berat dan yang berat di kasih sedang. Ini tidak boleh terjadi,” ujar salah satu korban, Bertani Yoman, belum lama ini kepada wagadei.com, di Sentani.

Tidak salah dan asal dalam mendata, BPBD diminta harus turun langsung ke lokasi di setiap pos pengungsian.

“Setiap posko pengungsi masih ada. Kami minta BPBD harus turun tanya siapa saja korban dan kerusakan dialami seperti apa. Setelah itu cocokkan dengan data yang sudah diambil awal-awal,” pintanya.

Hal itu dikatakan sebab pengambilan data juga sedang dilakukan pengurus desa setempat, kepala kampung dan RT/RW.

“Kalau sudah begini, jelas data dari BPBD dan dari pengurus desa pasti akan beda. Korban bencana akan sulit dalam mendapatkan bantuan. Ini masalahnya. Untuk itu, kami harapkan sekali BPBD harus turun ke lokasi. Tidak boleh dengar-dengar dari jauh saja lewat data yang diambil dari para pengurus desa,” bebernya.

Ia pun berharap BPBD dalam mendata tidak mempersulit korban dengan meminta banyak persyaratan.

“Kenapa? Karena kita waktu kena musibah itu tidak pikir selamatkan harta dan berkas-berkas. Yang kita pikir bagaiman bisa selamat dari bencana,” ungkapnya.

Untuk bantuan sendiri, ia berharap penuh dalam waktu yang cepat bisa disalurkan.

“Kejadiannya 2019 dan sampai sekarang masuk pertengahan 2021, bantuan belum juga disalur. Apa harus tunggu lagi masuk 2022, ini kan tidak masuk akal. Dalam waktu dekat harus disalurkan, kami sudah tunggu lama,” tandasnya berharap.

Menanggapi itu, terpisah, Jhonson Nainggolan, kepala BPBD kabupaten Jayapura mengatakan setiap korban yang telah terdaftar di Surat Kuasa (SK) untuk mendapatkan bantuan sesuai kerusakan dialami, rumah baik rusak berat, sedang dan ringan, cukup ada nama dan alamat yang jelas.

“Bagi yang sudah terverifikasi itu cukup ada nama dan alamat sesuai kartu KK, KTP dan ada keterangan dari lurah setempat supaya menunjukkan bahwa benar yang bersangkutan memang terdampak,” kata Nainggolan kepada wagadei.com.

Penyaluran, sebut Nainggolan, akan dilakukan jika semua data telah di falidasi agar memudahkan dalam penyaluran.

“Kita sudah falidasi semua data di SK itu dan kita tunggu produk hasil kajian dari konsultan seperti apa. Apakah rehab rusak berat, rusak ringan atau juga sedang. Nah ini konsultan yang hitung kerusakan dan berapa besar yang butuhkan,” ucapnya.

Bantuan, jelasnya, tidak akan diberi dalam bentuk uang melainkan barang.

“Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang yang dibutuhkan sesuai dengan nilai uang. Dan jika ada yang sudah perbaiki nanti dana itu dihitung berapa besar yang dikeluarkan dari korban. Kalau rusak ringan, nilai uang yang akan dikasih sebagai ganti rugi sebesar 10 juta rupiah per korban,” jelasnya.

Sedangkan yang belum, lanjutnya, sebelum perbaikan harus sepakat antara konsultan dan pemilik rumah.

Dia menambahkan, terkait falidasi data semua sudah tercover baik namun sebagian besar belum terdata.

“Di wilayah Sentani ini, ada sekitar lima ratus dan sekitar 1.709 itu sudah dan semoga tidak beda jauh dengan SK yang sudah ada, nama-nama korban yang terdampak ini kita serahkan ke kepala kampung agar kepala kampung cek juga, kalau ada orang lama tapi tidak ada di SK itu kepal kampung bisa segera laporkan. Tapi kita prioritaskan yang ada disk dulu dan nanti kalau ada susah baru itu kami tidak lanjut bagi mereka yang baru terdaftar,” terangnya.

Reporter: Yas Wenda

Editor: Glow

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares