Urgensinya Keterbukaan Informasi Publik, wujud Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di era Milenial

Oleh: Adii Tiborius 

“Membuat publik melek informasi, agar tak mudah termakan fitnah dan caci maki.”

Rasionalisasi masalah di daerah lawan Permenpan – RB 26 Tahun 2020 

DI era Milenial kekinian Keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan primer bagi seluruh pemangku kepentingan bahkan sekian banyak elemen Masyarakat di Kabupaten/Kota di daerah, mengacu kepada Permenpan-RP 26 Tahun 2020 maka hendak mengawali dengan beberapa pertanyaan yang kemudian dikolelasikan dengan kondisi empirik di daerah terutama di provinsi papua lebih khusus Wilayah Adat MEEPAGO. Pertanyaan yang patut diajukan dalam mimbar ini dalam kerangka EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIUKUR DENGAN pernyataan sebagai berikut kondisi antara lain yakni (1) Apakah ada kebijakan pimpinan/Bupati/Wali Kota tentang keterbukaan informasi publik, (2) apakah telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, dan apakah implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.(3) Apakah seorang pimpinan daerah telah melahirkan peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Wali Kota sebagai manifestasi dari peraturan turunannya pada tataran operasionalisasi kedalam implementasi kebijakan publik di daerah?

Bermula dari pertanyaan rujukan ini hendak menurunkan permasalahan yang terjadi di daerah Kabupaten di wilayah papua khususnya beberapa kabupaten. Realitas menunjukkan bahwasannya terjadi pembungkaman terhadap penyebaran informasi publik yang tersistematis, masif, dimana terjadi tata kelola administrasi keuangan yang tak transparan,matinya praksis pelaksanaan sistim birokrasi, penempatan jabatan yang nepotisme melulu, kordinasi kerja tak berjalan maksimal, pelaksanaan sistim birokrasi didominasi oleh kebijakan politik, mengakibatkan roda pemerintahan tak berjalan sebagaimana semestinya. Pengelolaan perencanaan pembangunan sampai pada tahapan sidang di dewan tak transparan dan tak terbuka untuk umum dimana publik sebagai penerima manfaat sejatinya. Mendominasi Kepentingan politik di rana birokrasi sehingga sistim birokrasi tak berjalan maksimal sebagaimana mestinya.seluruh perangkat penyelenggara pemilu ada dalam sistimnya Pimpinan daerah dibungkam terhadap penyelewenagan dana dan lainnya. Tidak pernah terjadi pembagian tugas antara Bupati dan wakil Bupati sehingga wakil Bupati hanya sebagai pelengkap pelipurlara/koki di dapur di Kabupaten tertentu adalah realitas yang terbuka lebar dimata publik.Dari sejumlah persoalan yang terjadi inilah maka Dia era ini amatlah penting keterbukaan dan transparansi dalam kerangka pelaksanaan manajemen publik agar selanjutnya jangan ada dusta diantara kita.

Keterbukaan informasi publik pada era keterbukaan informasi

Pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi babak baru bagi Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto menjadi titik awal era reformasi bagi bangsa Indonesia. Saat itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yakin dengan adanya reformasi akan ada keterbukaan demokrasi, yang menjadi pilar kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Euforia keterbukaan ini menjadi cikal bakal munculnya keterbukaan informasi, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses informasi publik, terutama mengenai tata kelola pemerintahan.

Setelah hampir 32 tahun bangsa Indonesia nyaris tidak merasakan keterbukaan dan kemudahan memperoleh informasi. Presiden B.J. Habibie pengganti Presiden Soeharto mengawali keterbukaan informasi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan kebebasan pers. Presiden B.J. Habibie memberikan kesempatan kepada pers dalam membuat berita dan menghapuskan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).

Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan mengenai kebebasan pers dan keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers.

Gerakan reformasi politik juga memunculkan ide untuk melakukan amandemen UUD 1945. Perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 diantaranya adalah setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Semua ini tercantum dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 F.

Dengan munculnya dukungan peraturan-peraturan tersebut pasca Orde Baru, maka hal ini merubah paradigma terkait keterbukaan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik pada badan publik. Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik sendiri menurut UU Nomor 14 Tahun 2018 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Untuk mewujudkan suatu pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menurut undang-undang ini adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Lalu, siapa saja yang dapat melakukan permohonan informasi publik? Menurut undang-undang ini, pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagaimana alur pelayanan yang harus dilalui pemohon informasi publik dalam memperoleh informasi publik? Pertama, pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi publik menuju badan publik yang dituju. Ketika mengajukan permohonan informasi publik, pemohon harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan, tambahan surat kuasa dan KTP pemberi kuasa jika pemohon mewakili orang perorangan atau sekelompok orang, atau bukti pengesahan badan hukum untuk badan hukum serta formulir permohonan informasi yang telah dilengkapi. Kemudian petugas layanan informasi memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat dalam buku register. Selanjutnya PPID akan menjawab permohonan informasi publik dari pemohon dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jika pemohon informasi publik merasa tidak puas dengan layanan informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada PPID hingga mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.

Agar Jangan Ada Dusta Diantara Kita, Informasi publik ada yang dapat diperoleh oleh publik dan ada yang tidak. Terdapat informasi publik yang termasuk Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan. Yang dimaksud dengan informasi ini adalah informasi yang wajib disediakan dan/atau diumumkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-¬undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi jenis ini bisa diakses melalui media informasi badan publik yang bersangkutan atau dimohonkan oleh pemohon informasi publik. Selain itu terdapat Informasi Publik yang Dikecualikan, yaitu informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.

Saat ini kita sudah memasuki era keterbukaan informasi. Pada era ini setiap orang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat mengakses informasi, tidak terkecuali untuk informasi publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi sekaligus demi mendukung pentingnya pengawasan rakyat terhadap badan-badan publik yang nantinya akan menjadi faktor pendorong dalam menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Badan publik wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan agar memahami dengan baik peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik sebagai pemohon dan konsumen informasi publik. Sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berlangsung dengan akuntabel dan kredibel, tanpa merugikan kepentingan umum yang lebih luas.

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F. Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2019 dengan tema “Era Keterbukaan Informasi, Apakah Semua Informasi Harus Dibuka?” di Aula Gedung Djuanda Kemenkeu pada Senin (29/07). “Ini adalah bagian dari tanggung jawab dan sekaligus akuntabilitas kita. Ini juga merupakan apa yang disebut pondasi tata kelola yang baik, good governance keterbukaan transparansi informasi yang akurat, kredibel dan detail, memang merupakan sesuatu yang berhak untuk diperoleh oleh masyarakat mengenai pemerintahan baik itu kementerian, lembaga maupun badan public.

Transparansi informasi publik mengenai kinerja pemerintah memberikan dampak positif, baik bagi Pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, penerapan keterbukaan informasi ini dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah. Sementara bagi masyarakat, selain memenuhi hak untuk mengetahui informasi publik (right to know), keterbukaan informasi diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah, juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

“Transparansi informasi publik mengenai keuangan negara dan kinerja keuangan negara itu merupakan amanat baik Undang-Undang Dasar maupun undang-undang keuangan negara dan undang-undang mengenai keterbukaan informasi. Kami juga yakin bahwa keterbukaan informasi akan memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat.

Sesungguhnya sebagai lembaga penyelenggara kegiatan bernegara di semua matra kehidupan berbangsa dan bernegara setiap Kabupaten/Kota di indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan good governance. Sebagai pengelola amanat rakyat dan bahkan sebagai resultante dari rakayat lembaga Legislatif maupun eksekutif mengelola informasi pelaksanaan pembangunan daerah dipandang amat penting untuk mengelola informasi publik secara maksiamal sebagai upaya dan bentuk pertanggungjawaban publik dalam upaya menghindari preseden buruk dari rakayat kepala pemimpin publik,bahkan sebagai pengelola negara,bahkan sebagai pemerintah maka tempatkan aspek keterbukaan informasi sebagai sebuah keharusan dalam kerangka akuntabilitas publik yang semarak, maka semua lembaga negara di pusat maupun di daerah harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa institusi ini bisa dipercaya dan memiliki kredibilitas. Amanah yang diemban tersebut harus mampu dijelaskan dan disampaikan kepada publik secara transparan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur yang penting untuk menciptakan kepercayaan publik dan kredibilitas dari dan oleh Pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagai penerima manfaat dari sebuah pembangunan. Bersambung….

 

*] Penulis adalah pemerhati masalah informasi sosial di daerah

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares