Indikator standar pelayanan minimal terhadap implementasi kinerja pembangunan daerah

  • Bagikan

Oleh : Adii Tiborius

Deskripsi dan terminologi SPM

STANDAR Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.Terkait urusan wajib pelayanan dasar, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara yang bermukim di wilayah atau daerah tertentu sebagai wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah yang dimanivestasikan dalam bentuk program dan kegiatan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu Indikator, Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Wajib hukumnya

Secara substansial yang menjadi landasan pikir termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjabarkan dua aspek penting antara lain:

1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: (a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan (b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pada tataran implementatif-operasional lebih dipertegas dalam pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa: (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Selain itu pula dalam UU 23/2014 membeberkan maksud dan tujuan kehadiran sebuah negara yang diterjemahkan kedalam tataran pelaksanaan Pembangunan dan pelaksanaan Pemerintahan serta Pembangunan menganut Prinsip-Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dengan Salah Satu Cirinya: SETIAP WARGA NEGARAMEMENUHI KEBUTUHAN DASAR UNTUK HIDUP SECARA LAYAK, Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: (1) Pendapatan masyarakat; (2) Kesempatan kerja; (3) Lapangan berusaha; (4) Akses dan kualitas pelayanan publik; dan (5) Daya saing Daerah.

Dalam kerangka memanifestasi haluan pikir yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka dipandang urgen untuk berkolaborasi secara komunal bersama dengan satu tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara merata, adil dan berkelanjuta.

Manifestasi SPM terhadap kinerja pemerintah daerah

Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempertimbangkan, kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai, dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional. Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah. Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.

Kapasitas ril SPM dalam siklus perencanaan pembangunan

Aspek konsistensi dan singkronisasi yang integral dalam perspektif siklus perencanaan pembangunan daerah menjadi aspek yang amat urgensif yang juga mengacu kepada faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian Standar Pelayanan Minimal, analisis standar belanja kegiatan berkatian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan satuan harga kegiatan, dan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah. Rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Target tahunan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, RKPD, KUA, PPA, RKA-OPD dan DPA-OPD. Rencana tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam Rencana Kerja OPD disusun berdasarkan Renstra OPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD. Rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA tersebut menjadi dasar penyusunan RKA-OPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan RKA-OPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja,dan satuan harga. RKA-OPD yang disahkan oleh kepala OPD menggambarkan secara rinci dan jelas progam dan kegiatan dalam kerangka pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Mekanisme implementasi SPM pusat daerah

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah provinsi dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, dan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kabupaten/kota, dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pengawasan/Inspektorat Daerah kabupaten/kota.

Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Tim Konsultasi Penyusunan SPM.Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) melalui Sekretariat DPOD.Hasil dari monitoring dan evaluasi umum dipergunakan oleh DPOD sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Presiden.

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitoring,evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah,berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit sekali setahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait. Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dipergunakan pemerintah sebagai bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM, dan bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik.

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen Penerapan Rencana Pencapaian SPM di daerah dilakukan paling lambat satu tahun setelah penetapan SPM oleh Pemerintah

*] Penulis adalah mahasiswa pada Universitas Terbuka UPBJJ Jayapura, UPTD Nabire Konsentrasi Ilmu Pemerintahan (Strata Satu) serta permerhati masalah Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB).

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *