LBH Papua tegaskan siap gugat Rektor Uncen soal penggusuran asrama

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobai, selaku kuasa hukum mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) aktif penghuni asrama mahasiswa Uncen menegaskan akan gugat Rektor Uncen di Pengadilan Negara Kelas 1A Jayapura jika tidak segera realisasi janji pindah atau sewa kamar bagi mahasiswa.

“Pengusuran paksa adalah pelanggaran HAM dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum,” tegasnya dalam siaran pers Nomor : 013/SP-LBH-Papua/V/2021, kepada wagadei.com, Senin (24/5/2021).

Gobai mengatakan, pada prinsipnya Rektor Uncen dalam jawaban somasinya telah menegaskan bahwa “upaya pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi atau sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara” (Baca : Isi Surat Nomor : 1662/UN20/HK/2021).

“Namun pada prakteknya Rektor Uncen mengabaikannya dan selanjutnya membongkar atap 8 Unit Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasi Sakura Abepura pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021, serta tindakan mengeluarkan mahasiswa Uncen beserta barang-barangnya secara paksa dan membongkar tangga naik menuju lantai atas asrama mahasiswa uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena pada tanggal 21 Mei 2021,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut telah berdampak pada tidak terpenuhinya hak atas tempat tinggal dan dapat berujung pada terlanggarnya hak atas pendidikan bagi para mahasiswa penghuni kedua asrama mahasiswa uncen tersebut. Sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Komentar Umum/General Comment No 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya diatas, dikatakannya, secara langsung menunjukan bukti Rektor Uncen melakukan tindakan pengusuran paksa yang merupakan pelanggan HAM.

Data yang diperoleh, lanjut diterangkan, sejak pembongkaran atap rumah 8 Unit asrama mahasiswa Universitas Cenderawasih Sakuragi Abepura pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 para mahasiswa penghuni 8 Unit asrama mahasiswa Universitas Cenderawasih Sakura, harus menumpang di keluarga-keluarga terdekat maupun menumpang pada kos-kosan teman-temannya.

“Sementara itu, bagi mahasiswa aktif penghuni asrama mahasiswa Uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2021, kurang lebih ada 7 (tujuh) orang yang terpaksa tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) kamar kos-kosan serta ada juga sebanyak 14 (emapat belas) orang yang terpaksa menumpang di satu rumah yang jaraknya tidak jauh dari asrama mahasiswa Uncen Kampwolker, Kampus Uncen Waena,” bebernya.

Atas fakta kondisi mahasiswa uncen aktif penghuni Asrama Mahasiswa Uncen yang demikian, Gobai kembali menegaskan, Rektor Uncen secara langsung menunjukan sikap yang jelas-jelas telah, sedang dan akan mencoreng citra Universitas Cenderasi sebagai sebuah wadah pendidikan yang disediakan Negara melalui pemerintah untuk mememenuhi HAM (baca : Pasal 28i ayat (4) UUD 1945) khususnya terkait “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” sebagaimana diatur pada pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Juga, lanjutnya, terkait ketentuan “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak” sebagaimana diatur pada pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Gobai juga mengatakan, ditengah ketidakjelasan tempat tinggal itu, pada tanggal 21 Mei 2021 pihak universitas cenderawasi bersama pihak pengemban serta kuasa hukum didukung oleh anggota TNI dan Polri serta Pol PP kembali mengeluarkan mahasiswa uncen beserta barang-barangnya secara paksa dan membongkar tanggal naik menuju lantai atas asrama mahasiswa uncen diatas dampak ketidakjelasan tempat tinggal yang akan dialami oleh para mahasiswa uncen aktif penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena.

Atas alasan-alasan tersebut diatas, Gobai meminta dengan tegas kepada:

1. Presiden Republik Indonesia Cq Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Papua segerah perintah Rektor Uncen untuk memenuhi hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal bagi mahasiswa uncen aktif yang menjadi korban pengusuran paksa Asrama Mahasiswa Uncen yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta tanggal 21 Mei 2021;
2. Kapolri Cq Kapolda Papua segera menegur Kapolresta Jayapura dan Kapolsek Abepura beserta jajarannya serta Anggota Brimob yang terlibat dalam TINDAKAN PENGUSURAN PAKSA sesuai Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009;
3. Panglima TNI Cq Pandam Cenderawasi segera menegur anggota TNI yang terlibat dalam TINDAKAN PENGUSURAN PAKSA sesuai Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
4. Komnas HAM RI Perwakilan Papua segara memfasilitasi mediasi antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Sakura sesuai dengan kewenangan Komnas HAM RI yang diatur pada Pasal 89 ayat (4) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk merealisasi isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura diatas;
5. Rektor Uncen segera merealisasi janji “upaya pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi atau sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara” (isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021).

“Jika tidak maka LBH Papua selaku kuasa hukum mahasiswa Uncen aktif penghuni asrama mahasiswa Uncen akan menggugat Rektor Uncen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura,” tegasnya.

Reporter: Yas Wenda

Editor: Glow

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *