Musprov ilegal, Kadin wilayah Lapago, Meepago dan FPEP: Tidak boleh dilaksanakan

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Sebelum segala persoalan internal yang dilakukan ketua karateker Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Papua versik SK Kadin pusat diselesaikan, pelaksanaan kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) 2021 tidak boleh dilaksanakan.

Penolakan ini disampaikan dengan tegas oleh pengurus Kadin perwakilan wilayah Lapago, Meepago dan Forum Pemerhati Ekonomi Papua (FPEP). Mereka menyatakan Musprov karena ilegal sarat persoalan, harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum dilaksanakan.

“Kami minta Musprov tidak boleh dilakukan. Selesaikan dulu semua masalah internal Kadin. Kami sudah merasa sangat dirugikan dengan tindakan ketua Kadin karateker yang bertindak secara sepihak melakukan Muskab dan Muskot di 12 kabupaten dan satu kota. Dia membekukan SK Kadin definitif, itu sudah menyalahi aturan organisasi,” tegas Onesimus Heluka, ketua Kadin kabupaten Yalimo mewakili wilayah adat Lapago, dalam jumpa pers kepada wagadei.com, Kamis (20/5/2021), di Jayapura.

Heluka meminta Kadin pusat segera melihat dinamika masalah yang sedang terjadi di tubuh Kadin Papua. Kadin pusat juga diminta stop ciptakan dualisme SK karateker yang menjadi biang persoalan.

“Waktu Musprov lalu secara mendadak turun lantik, ini tidak boleh. Pengurus dibentuk untuk kerja di masing-masing daerah sesuai Muskab, bukan lantik secara mendadak,” tegasnya.

Serupa, Frans Magay, ketua Kadin kabupaten Dogiyai dari wilayah adat Meepago, mengatakan Musprov telah melanggar amanat UU Otsus AD/ART dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kadin. Musprov tidak boleh dilaksanakan.

“Dalam semua aturan Undang-Undang ini jelas mengatur bahwa seorang kareteker tidak punya wewenang untuk melantik pengurus Kadin daerah dan membekukan SK Kadin definitif. Seorang karateker juga tidak dibolehkan mencalonkan diri. Tapi semua itu ketua karateker langgar. Maka, kami tegaskan Musprov tidak boleh dilakukan,” tegas Magai kepada wagadei.com, Kamis (20/5/2021), melalui sambungan telepon.

Papua, dikatakan, merupakan daerah kekhususan dimana UU Otsus masih berlaku. Slogannya, orang asli Papua harus menjadi tuan di negeri sendiri.

“Panitia harus selesaikan semua masalah internal yang ada sampai tuntas benar-benar, lalu boleh laksanakan. Kami minta stop orang manapun dan dari manapun mengatur hak kesulungan kami orang asli Papua,” tegasnya lagi.

Sementara dari Forum Pemerhati Ekonomi Papua (FPEP) yang belakangan ini gencar menyoroti persoalan yang sedang terjadi dilakukan oleh ketua karateker, juga nyatakan sikap sama bahwa telah terjadi banyak kejanggalan sehinga harus ditinjau kembali sebelum Musprov dilakukan.

“Panitia Musprov dan ketua carateker Kadin dalam menyeleksi berkas tidak terlepas dari amanat UU Otsus. Kami melihat dalam tahapan selesksi berkas ada indikasi yang dimainkan oleh panitia dan karateker untuk memenangkan salah satu calon, dimana salah satu calon itu adalah ketua karateker sendiri. Parahnya lagi, ada indikasi pungutan liar yaitu uang pendaftaran sebesar 500 juta,” beber Allo Yeimo, ketua FPEP, bersamaan kepada wagadei.com.

Semua masalah harus diselesaikan sebelum Musprov. Jika tidak, ditegaskan, Musprov yang akan dilakukan tetap pihaknya bubarkan apapun konsekuensinya

“Karena tidak sesui amanat UU Otsus dan tidak memberi peluang kepada anak daerah,  kami bersepakat bahwa Musprov ini ilegal,” tambah Maikel Awom, anggota FPEP.

Reporter: Yas Wenda

Editor: Glow

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *