PHP Dev Cloud Hosting

Penyidik dan Petugas Tahti Mako Brimob diminta wajib penuhi hak-hak Victor Yeimo

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuas hukumnya Victor Frederik Yeimo menegaskan tersangka Victor Frederik Yeimo yang sedang menjalani proses penahanan dalam kasus apapun memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum sebagaimana terterah pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 74, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk diketahui bahwa penahanan terhadap tersangka oleh penyidik bertujuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di mana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 5, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kordinator Koalisi penegak hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay mengungkapkan, sampai saat ini belum diketahui dengan pasti terkait alasan pemindahan tahanan Victor Yeimo ke Rutan Mako Brimob pasca penangkapannya pada 9 Mei 2021 lalu. Menurut dia, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menandatangani Surat Kuasa Khusus pada pukul 23:00 WIT tanggal 9 Mei 2021 namun anehnya adalah pemindahan Victor Yeimo ke Rutan Mako Brimob Polda Papua dilakukan tanpa sepengetahuan Kuasa Hukum Victor Yeimo.

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak sebagaimana diatur pada Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dan juga tersangka atau terdakwa berhak secara Iangsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan sebagaimana diatur pada Pasal 61, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” tutur Emanuel Gobay melalui keterangannya, Sabtu, (15/5/2021).

Selain itu lanjut dia, tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (1), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Direktur LBH Papua ini menegaskan, Victor Yeimo sebagai tersangka memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi, hak dikunjungi oleh keluarga, hak untuk mengirimkan surat kepada pengacara, hak dikunjungi oleh rohaniawan dan hak berhubungan dengan pengacara namun sepanjang Viktor F Yeimo ditahan di Mako Brimob Polda Papua dari tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 hak-hak tersangka diatas sangat sulit terrealisasi secara maksimal.

“Hambatan pemenuhan hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka, rupanya diakibatkan karena petugas penjaga Pos Mako Brimob yang menggunakan pendekatan SOP internal yang intinya menegaskan bahwa bagi siapapun yang hendak memenuhi hak tersangka wajib berkomunikasi dan atau atas persetujuan penyidik. Sementara, penyidiknya sendiri mengarahkan pihak yang hendak memenuhi hak tersangka untuk terlebih dahulu mengunjungi penyidik yang berada di Polda Papua. Atas kebijakan ini telah berdampak pada terhambatnya hak Victor Yeimo sebagai tersangka yang memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi, hak dikunjungi oleh keluarga, hak untuk mengirimkan surat kepada pengacara, hak dikunjungi oleh rohaniawan dan hak berhubungan dengan pengacara. Dengan melihat fakta di atas secara jelas-jelas menunjukan bukti bahwa penyidik Polda Papua dan petugas pos penjagaan serta petugas tahti Mako Brimob lebih mengedepankan SOP internal dan mengabaikan perintah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya berkaitan dengan hak-hak tersangka,” ujarnya tegas.

Di atas fakta tersebut, kata dia, kondisi ini secara langsung melahirkan pertanyaan terkait apakah tujuan penahanan Victor Yeimo di Mako Brimob Polda Papua untuk membatasi hak-hak Yeimo sebagai tersangka dengan dalil SOP internal sebagaimana yang disampaikan petugas pos penjagaan serta petugas tahti Mako Brimob ataukah untuk apa?.

Atas dasar hak-hak tersangka merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga dengan berpatokan pada kekhawatiran terabaikannya hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka dalam rumah tahanan maka diharapkan Komnas HAM yang memiliki fungsi pemantauan dapat menjalankan tugas “pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut” sebagaimana diatur pada Pasal 89 ayat (3) huruf a, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia.

Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Gustaf R. Kawer dari PAHAM Papua mengatakan Kapolda Papua untuk segera jawab Surat Nomor : 001/SK.KMPH2P/Jpr/V/2021, Perihal : SURAT PERMINTAAN PEMINDAHAN TANAHAN DARI RUTAN MAKO BRIMOB KE RUTAN POLDA PAPUA tertanggal 12 Mei 2021.

“Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua Segera Pantau Pemenuhan Hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka selama dalam Rumah Tahanan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf a, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia,” katanya.

Pihaknya juga meminta kepada Kapala Irwasda Polda Papua segera memerintahkan dan mengawasi penyidik dan petugas tahti tempat Victor Yeimo ditahan untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka yang dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Direskrimum Polda Papua segera memerintahkan penyidik dan petugas tahti tempat Victor Yeimo ditahan untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak Viktor F Yeimo sebagai tersangka yang dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” pungkasnya. [*]

Reporter: Enaakidabii Carvalho

Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *