PHP Dev Cloud Hosting

Hilangnya masa depan OAP dan tragedi kemanusiaan Papua

  • Bagikan

Oleh: Damoye N

A. Pengantar

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dengan tujuan yang kuat untuk melindungi segenab bangsa Indonesia yakni hak setiap orang, dan seluruh isinya, baik manusia, binatang dan tumbuhan, tanah tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan laksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan dan Sosial. Tujuan tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republika Indonesia tahun 1945. Didalamnya sekaligus terkandung makna tugas pekerjaan yang harus di lakukan negara sepanjang sejarahnya. Perwujudan dan pencapaian tujuan-tujuan luhur itu tentu saya tidak lepas dan tidak sepi dari aneka ancaman, tantangan, hambatan dan ganguan, baik yang berasal dari luar negeri. Dalam semuanya bersifat merintangi bahkan membahayakan negara dan karena itu harus sedapat mungkin di cegah, dihadapi dan diatasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu partisipasi setiap dan seluruh warga Indonesia kiranya merupakan suatu keharusan eksistensial dan konstitusional yang tidak bisa di tawar-tawar. Partisipasi itu sesunguhya adalah hak dan kewajiban warga negara, serta merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen warga negara yang secara konstitusional tercantum di dalam UUD Pasal 27 Ayat 3 Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta upaya pembelaan negara. Oleh sebab itu, tak satupun warga Negara yang dewasa dan sehat fisik dan psikis boleh menghindari keharusaan tersebut dengan berbagai alasan. Tetapi memadangi kenyataan dalam Negara ini, hak warga negara tidak menghormati sedangkan UUD Pasal 27 Ayat 3 Tahun 1945, untuk siapa?

Pembicaraan mengenai Papua akan selalu diasosiasikan dengan kekerasan, kebodohan, ketelanjangan, kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisolasian. Lalu, siapakah yang harus bertanggung
jawab atas keterbelakangan mereka? Pada saat ini ada kecenderungan di masyarakat Papua bahwa upaya integrasi yang dibangun dengan jerih payah sejak 50-an tahun silam ternyata hanya sekedar integrasi Sumber Daya Alam [Integrated of Natural Resources], sementara nasib manusianya diabaikan, merana di atas kelimpahan tanah sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Ir. Soekarno yang ingin memerdekakan manusia Papua agar mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri.

A. Hilangnya masa depan OAP

Benar, sumber daya alam [SDA] dibor mesin untuk memanfaatkan atau memperkuatkan KAS negara yang suda lama merdeka. Negara merdeka pastinya malu menginjak kaki di wilayah konflik tetapi negara malah mengirim mesin bor untuk digali kekayaan milik rakyat jelata.

a. Rakyat Jelata vs Negara Merdeka!

Tentunya tidak seimbang pemahaman rakyat jelata dan negara merdeka, jauh beda berpendapat antara keduabelah pihak [negara perlu mempelajari HAM secara menyeluruh] mungkin dengan cara ini, semoga melahirkan bagimana cara menghormati dan menghargai nasib sekumpulan orang? Hal ini para pahlawan RI telah menetapkan didalam UUD 1945 ayat 3 pasal 28E tetapi sayangnya, para pemimpin negara masa kini gagal gagal menghormati ucapan para negarawan yang berjuang penuh dengan penderitaan.

Apa yang dimaksud dengan ‘negara demokrasi’ tetapi kita perlu bertanya apa? Sebagai menjaga baik-baik, melindungi, merawat, melepaskan, dan memihak untuk melindungi hak berpendapat setiap mahkluk didunia terutama di Indonesia.

b. Orang Papua dalam bingkai NKRI

Orang Papua dalam bingkai NKRI adalah warga kelas seratus mengartikan kata tersebut adalah “tidak ada harapan dan masa depannya.” Mengapa emas saja diambil tanpa diperdulikan, pemiliknya dihabisi dengan cara licik dan cerdik demi memiliki kekayaan alam Papua.

Dalam tulisan ini, saya meminta kepada pemerintah Indonesia di Papua, jangan ajak rakyat Papua “Jaga Papua dalam bingkai NKRI”, Rakyat Papua suda korban krisis semua bidang. Tidak ada harapan dan masa depan jika rakyat Papua didalam Indonesia, Ya, benar! Solusi menciptakan kesejahtraan rakyat Papua hanya ada satu jalan terbaik yakni gelar “referedum” demi mengakhiri semua kekacauandi tanah Papua.

c. Tambang emas ilegal di Papua besar-besaran

Saya tidak lari dari kata diatas ‘Hilangnya Masa depan OAP’ Permasalahan yang serius dalam tulisan ini adalah kehilangan masa depan orang Papua bukan kehilangan emasnya. Soal mengali emas secara besar-besaran, orang Papua sangat baik hati, tidak lumpuhkan total PTF timika, tambang emas ilegal, dan badan usaha milik negara [BUMN] lain di Papua.

Lalu Pemprov Papua berjanji menghentikan penambangan emas ilegal di Papua. Namun hingga akhir-akhir ini belum satupun penegak hukum malah memperlancarkan.

Pertambangan emas ilegal ini sangat menganggu keperawanan alam, ditempat lain saya tidak tahu. Berbeda dengan di daerah Meepago yang terkenal dengan sungai-sungai penghasil emas yang berkilauan. Sejumlah masyarakat di daerah Meepago percaya, bahwa penunggu sejumlah lokasi tambang adalah hewan berupa ular ataupun naga. Di daerah Degeuwo atau Nabire misalnya, penunggu tambang emas di daerah itu biasanya menjelma sebagai ular atau naga. Beberapa pekerja tambang bahkan sempat bertemu dengan jelmaan penunggu di daerah itu.

Emas itu kan sesuatu yang sakral. Zaman dahulu saja digunakan untuk persembahan kepada Tuhan Yesus di palungan. Sehingga jika kita bekerja mencari emas, hati kita jangan dikotori oleh hal-hal lain. Harus tulus dan menghormati daerah tempat kita bekerja.

Menurut saya, pembukaan lahan di daerah Nafisi, Kabupaten Nabire misalnya, daerah yang bukan penghasil tambang emas. Saat daerah itu dibuka pada 2007, tak ada emas sedikit pun di daerah itu. Namun Tuhan buka jalan. Hubungan manusia dan Tuhan di lokasi itu sangat sakral. Mereka selalu berdoa dan terus mengucapkan terima kasih atas segala sumber alam yang ada di lokasi itu.Kejadian aneh lainnya juga pernah terjadi pada saat dulang.

B. Tragedi Hak Asasi Manusia di Papua

Dalam rangka mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI], pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan pengkondisian di wilayah Papua yang kemudian diikuti dengan berbagai tindakan penegakan dalam bentuk melakukan operasi-operasi keamanan yang bertujuan untuk menumpas gerakan TPNPB di Papua. Berbagai bentuk tindakan operasi tersebut, telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para korban yang justru tidak punya kaitan dengan kegiatan orang Papua.

Negara, dalam hal ini aparat keamanan, mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan operasi keamanan dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya ditemukan adanya berbagai penyimpangan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia
yang terjadi selama berlangsungnya operasi keamanan di wilayah Papua, antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Tragedi Paniai berdarah

Setelah Pepera, banyak pelanggaran terjadi kepada hak warga Papua, terutama adalah hak yang disebutkan dalam Pasal 22 Perjanjian New York yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak atas kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli tidak diakui dan hak atas partisipasi. Meskipun usaha untuk memenangkan Pepera sudah dilakukan, tetapi ada perlawanan di beberapa tempat seperti di Erambo [Merauke], Dubu atau Ubrub -[dekat perbatasan], Enarotali dan Wahgete [Paniai].

Di Enarotali perlawanan lebih hebat dilakukan dengan melancarkan gerakan bersenjata dan secara terang-terangan menolak bergabung dengan Indonesia yang dipimpin oleh A.R Wamafma, Senen Mote, Mapia Mote, dan Thomas Douw. Gerakan tersebut juga didukung oleh beberapa orang polisi yang berpihak kepada penduduk lokal. Untuk menghentikan gerakan ini, Pangdam Sarwo Edi Wibowo memerintahkan untuk menghancurkan kelompok bersenjata dimana 634 penduduk diindikasikan dalam peristiwa ini terbunuh. (sumbersejarah)

b. Tragedi Timika berdarah

Akumulasi perlawanan masyarakat Amungme atas berbagai kesewenangan PT. Freeport Indonesia terjadi pada 1977. Pada saat itu, masyarakat kembali melakukan aksi damai di Agimuga untuk menyuarakan protesnya atas tindakan perusahaan yang telah merampas tanah-tanah adat tanpa mempedulikan hak-hak masyarakat. Aksi protes masyarakat tersebut dihadapi dengan tindak kekerasan, yakni dengan melakukan operasi melalui pesawat udara. Diperkirakan 30 orang warga sipil terbunuh akibat tindakan tersebut.

Sehari kemudian, tindakan ini direspon oleh masyarakat dengan melakukan pemotongan pipa-pipa saluran yang berfungsi untuk mengantarkan konsentrat emas dan tembaga dari Millsite ke pelabuhan Amamapare. Aparat melakukan operasi dengan menghujani peluru dan bom melalui pesawat udara serta menghancurkan kampung Waa dan Kwamki Lama juga menghancurkan rumah-rumah warga dan gereja di sejumlah kampung seperti Amungin, Womoumaki, Kampung Baru, Nokorumon, Tsinga, Asuwagoumom, Basowagoumom serta daerah-daerah lainnya setelah kurun antara 1973 sampai dengan 1977.

Selanjutnya terdapat fakta peristiwa yang terjadi di Timika antara tahun 1994 dan 1995. Peristiwa tersebut ialah berupa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan dan penganiayaan warga sipil serta perusakan rumah dan kebun milik penduduk yang diduga anggota atau simpatisan atau
keluarga OPM. Pada 31 Mei 1995, aparat menyerbu jemaat gereja Hoea yang menyebabkan 11 orang warga tewas. Sebelumnya, pada 6 Oktober 1994 aparat juga menculik empat orang warga, yakni Sebastianus Kwalik, Romulus K, Marius K, dan Hosea K, dari rumah mereka. Keempat orang tersebut dibawa menggunakan mobil dan selnjutnya ditahan dalam sebuah kontainer. Menurut istri Sebastianus, selama berada di dalam kontainer mereka disiksa dan setelah seminggu ditahan,
keempat orang tersebut tidak dapat lagi ditemukan oleh keluarganya. (sumbersejarah)

c. Tragedi Biak berdarah

Pada tahun 1974, terjadi pembunuhan massal di Kampung Busdori, Krisdori [Biak Barat] dan Ampobukor [Biak Utara]. Diperkirakan sebanyak 45 orang disiksa dan dibunuh. Di sana adanya tiga lokasi kuburan yang menurut penuturan salah seorang tokoh masyarakat setempat merupakan kuburan korban pembunuhan oleh aparat pada tahun 1974. Lokasi pertama berada di pinggir pantai, yang akibat tsunami pada 1996, telah terendam oleh air laut. Di lokasi ini dilaporkan sebanyak 7 [tujuh] orang sekeluarga dibunuh atau dieksekusi. Kemudian di lokasi kedua, terdapat satu liang kuburan yang berisi dua orang yang diduga sebagai korban penembakan. Salah satu korban dilaporkan adalah anak kecil. Lokasi ketiga adalah di pingir jalan dan dilaporkan bahwa ada 3 [tiga] orang yang ditembak mati. Selain di tiga lokasi tersebut, ada empat lokasi lain yang dilaporkan sebagai kuburan massal yang letaknya di tengah hutan belantara.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat, di setiap kampung di Biak Barat hampir bisa ditemukan lokasi kuburan korban penembakan. Namun, karena masih ketakutan dan trauma, masyarakat belum berani menyampaikannya secara terbuka. Juga pada 1974, di kampung Makuker dan Workwar Biak, terjadi penyiksaan dan pembunuhan dengan korban jiwa hampir 121 orang. Kemudian pada 1975, di kampung Arwam dan Rumbin, terjadi pembunuhan terhadap 41 orang secara massal. (sumbersejarah]

d. Tragedi Wamena berdarah

Di wilayah Pegunungan Tengah, khususnya di Jayawijaya, pada tahun 1977/1978 terjadi serangan terhadap penduduk sehingga menimbulkan korban jiwa yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Pada 1977, tepatnya pada Rabu tanggal 23 April jam 03.00, Pos Pemerintahan Kobakma Kecamatan Bokondini, Kabupaten Jayawijaya diserang oleh OPM sehingga Pemilihan Umum menjadi gagal dan tidak terlaksana, terkecuali kota Wamena.

Pasca peristiwa tersebut, OPM melakukan serangan kepada aparat dilakukan secara meluas di wilayah lain, di antaranya di Tiom, Ilaga, dan Tembagapura. Sebagai respon atas serangan tersebut Mayjen [Purn] Samsudin menceritakan bahwa ia memerintahkan anak buahnya untuk tidak balas menyerang, tetapi bertahan di pos masing-masing. Namun karena serangan oleh OPM meluas dan semakin tidak terkendali, ia meminta bantuan tambahan pasukan termasuk dari Angkatan Udara. Angkatan Udara menurunkan 1 Heli Puma, 2 Heli Tempur, dan 1 pesawat pemburu/pembom jenis Bronco OV-10. Berbeda dengan cerita dari masyarakat yang menyebutkan adanya bom dan bekas-bekas bom napalm di wilayah Bolagme.

Mayjen Purn Samsudin menyatakan tidak pernah ada penggunaan bom. Memang ia mengaku pernah meminta bantuan berupa bom napalm, namun tidak diijinkan sehingga helikopter dan pesawat hanya dibekali dengan senjata otomatis. Pesawat-dan heli ini bukan hanya memberondongkan peluru ke desa-desa yang dihuni ribuan orang itu melalui udara, tapi juga menjatuhkan beberapa bom napalm. Pesawat-pesawat itu memberondongkan peluru hingga habis.

Dalam peristiwa Wamena 1977 . Menurutnya, dalam peristiwa tersebut ada setidaknya tiga tahap. Sedangkan jumlah korban di pihak aparat diperkirakan sebanyak 50 hingga 100 orang. Tahap ke dua pasca-penyerangan ini adalah OPM lari ke hutan untuk bersembunyi. Di Kobakma, aparat membakar sejumlah rumah dan desa-desa. Pada tahap ini, kebanyakan masyarakat mati karena kelaparan dan terserang penyakit di hutan. Kemudian pada tahap ketiga adalah yang sangat menghancurkan. Pada tahap ini masyarakat mulai kembali ke desa-desa mereka. Mereka yang kembali di desa kemudian secara sistematis diperkosa dan dibunuh secara kejam aparat dan warga sipil pro Indonesia. Dalam kesimpulannya, pada peristiwa Wamena 1977 ini diperkirakan korbannya antara 10.329 orang hingga 12.397 orang.(sumbersejarah)

e. Tragedi Nduga berdarah

Pemerintah Indonesia kerumitan atau gagal mengendalikan peristiwa penembakan Nduga sehingga meluas dan sedang berlangsung saat ini. Menurut saya, “selama Ideologi bangsa Papua tidak laksanakan, akan ada selalu elemen dari masyarakat Papua yang menempuh jalan kekerasan”. Dan kini situasi sangat panas dengan pedropan TNI/POLRI bahkan 4000 pasukan setan di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua. Dan sebagai kesimpulannya, mari kita ikuti perkembangan seterusnya.?

Sebagai kesimpulan, Segera diberhentikan pertambangan-pertambangan ilegal yang sedang berjalan. Termasuk PTF Timika Papua dan perusahan-perusahaan dan lainnya.
Krisis kemanusiaan di “Tanah Papua”, Ditinjau dari sudut Pandang Hak Asasi Manusia [HAM] sendiri menurut saya adalah hak yang melekat pada diri seseorang dari sejak lahir hingga meninggal dan tidak dapat di ganggugugat oleh siapapun. Menurut kejadian HAM berat di Papua harus dituntaskan sebagai tindakan kejahatan, tidak dapat lagi mendapatkan hak untuk mempertahankan hidupnya dan hak untuk hidup seperti yang tertera di dalam pasal “Pasal 28 A yang berbunyi Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Maka atas dasar itu, biarkan Papua mengatur hidupnya sendiri.

*] Penulis adalah jiwa peduli kemanusiaan Papua

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *