Koman: BB VY ikat pinggang, speaker, lampu hias, gantungan kunci dan kalkulator kah?

Nabire, [WAGADEI] – Aktivis dan pengaca HAM Papua, Veronica Koman, mempertanyakan barang bukti (BB) apa yang akan dipakai Kepolisian Indonesia untuk menjerat juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Viktor Yeimo. Menurutnya, karena jika kasus rasisme 2019 sudah basi.

“Kalau mau tangkap orang itu jelas. Surat penangkapan isinya diduga melanggar pasal apa atas peristiwa apa, bukan tangkap orang lalu baru korek-korek kesalahannya apa,” tulis Koman di akun Facebooknya, Senin (10/5/2021).

Koman katakan, penangkapan terhadap Viktor Yeimo adalah upaya kriminalisasi yang telah diakui sendiri Kapolda Papua secara gamblang. Kapolda Papua juga, lanjutnya, mau menghidupkan kembali isu rasisme.

“Kasus rasisme 2019 sudah basi. Jelas-jelas putusan terhadap ‘Balikpapan Seven’ saja ada intervensi politik. Kecuali memang Polda Papua mau menghidupkan kembali isu rasisme,” ujarnya.

Dalam kasus rasisme sendiri, kata Koman, tidak ada satupun tentara maupun polisi rasis yang dipenjara, sedangkan 122 orang Papua korban rasisme yang harus mendekam di penjara.

“Mau tambah menjadi 123 dengan memenjarakan Viktor Yeimo kah?,” ucapnya.

Viktor Yeimo ditangkap pada Minggu, 9 Mei 2021, sekitar pukul 19.15, di Kota Jayapura, Papua. Ia ditangkap Satuan Gugus Penegakan Hukum Operasi (Satgas Gakkum) Nemangkawi setelah ditetapkan sebagai DPO sejak 2019 dalam kasus rasisme 2019.

“Viktor Yeimo mau dikenakan pasal makar dengan barang bukti ikat pinggang, speaker, lampu hias, gantungan kunci dan kalkulator itu lagi kah?,” sindirnya terpisah.

Diakhir cuitnya, Koman menduga pemenjaraan Viktor Yeimo dilakukan untuk membungkam suara rakyat Papua yang menolak Otsus. Karena, kata Koman, VY saat ini merupakan jubir Petisi Rakyat Papua (PRP) tolak Otsus. 110 organisasi sudah tergabung dalam PRP.

Viktor Yeimo terancam dijerat pasal makar, yakni pasal 106 Jo pasal 87 KUHP dan atau pmd 110 KUHP dan atau pasal 14 ayat (1), (2) dan pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 66 UU No. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang Negara, serta lagu kebangsaan dan atau pasal 160 KUHP dan atau 187 KUHP dan atau 365 KUHP dan atau 170KUHP ayat (1) KUHP dan atau pasal 2 UU Drt No, 12 tahun 1951 Jo Pasal 64 KUHP.

Reporter: Glow

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares