Jokowi diminta segera cabut label teroris dan hentikan operasi militer

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lanny Jaya se-Jawa dan Bali di Surabaya meminta mengingat krisis darurat kemanusiaan di kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Puncak Jaya, makin mencekam, Presiden Joko Widodo harus segera mencabut pelabelan teroris terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan hentikan operasi militer.

“Semenjak terjadi kasus penembakan di Kabupaten Nduga, Intan jaya dan Puncak Papua. Kami mahasiswa Lanny Jaya melihat pendekatan-pedekatan militeristik yang dilakukan oleh Jakarta dapat memberikan dampak buruk untuk masyarakat Lapago dan pada umumnya Papua,” ucap Ivan Yigibalom, sekertaris HIPMAP Lanny Jaya se-Jawa dan Bali, Minggu (9/5/2021), melalui surat elektronik.

Banyak masalah belum diselesaikan, ia contohkan, seperti penembakan terhadap 5 warga sipil di kabupaten Puncak Papua, distrik Gome Utara, Kampung Yaiki-Maiki pada 19-20 November 2020, yang menyebabkan 4 warga sipil meniggal dunia dan 1 terkena tembakan dibagian dada.

“Peristiwa ini belum ada penyelesaian dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, terlebih lagi belum ada perhatian khusus dari lembaga Komnas HAM. Sehingga kami minta Presiden Joko Widodo harus cabut kembali pelabelan teroris itu kepada TPNPB,” pintanya.

Yigibalom menilai kebijakan pemeritah pusat dalam hal penanganan persoalan di tiga kabupaten yaitu Nduga, Intan jaya, Puncak Papua  dan pada umumnya seluruh tanah Papua, bukanya mau menyelesaikan persoalan yang telah terjadi, tetapi mala justru memperparah keadaan.

“Sehingga masyarakat Nduga, Intan Jaya, Puncak dan seluruh Lapago dan pada umumnya Papua mengalami ganguan psikologi yang dapat mengakibatkan trauma, ketakutan terhadap TNI/Polri,” ujarnya.

Arled Yigibalom, Badan Pengurus Pusat (IPMAP-LAN) se-Jawa dan bali, juga meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk mengubah kembali keadaan di seluruh tanah Papua  dan menarik segala bentuk operasi militer organik dan non-organik yang ada di seluruh tanah Papua.

“Karena kami mahasiswa Lanny Jaya melihat operasi militer yang terjadi di kabupaten Nduga, Intan jaya dan Puncak Papua disebabkan oleh Jakarta melakukan pendekatan militer organik dan non-organik  di seluruh tanah Papua,” ujar Arled

Menyikapi itu, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Lanny Jaya (Hipma-Lanny) se-Jawa dan Bali menuntut negara agar:

1. Tarik Militer organik dan non-organik di Kabupaten Puncak Papua intan jaya dan Nduga seluruh Tanah Papua.

2. Hentikan Operasi Militer di Kabupaten Puncak Papua.intan jaya dan Nduga

3. Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini dinas Pendidikan segera mencabut Memorandum Of Understanding (MOU).

4. Segera membuka akses Jurnalis di Kabupaten Puncak Papua dan intan jaya dan Nduga seluruh Tanah Papua.

5. KOMNAS HAM segera menyelesaikan pelanggaran HAM di Kabupaten Puncak Intan jaya dan Nduga

6. Segera mencabut pelabelan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai teroris.

7. Tolak Otonomi Khusus dan Daerah Otonom Baru (DOB) di seluruh Tanah Papua.

8. Pemerintah Kabupaten Puncak Papua, intan jaya dan Nduga Pemerintah Propinsi Papua, pemerintah provinsi Papua barat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Papua, intan jaya dan Nduga beserta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua segera memperhatikan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Puncak Papua.

9. Kami juga meminta pemerintah tetangga seperti lanny jaya, tolikara, puncak jaya pada umumnya seluruh tanah papua dll segera memperhatikan masyarakat sipil di kab nduga, intanjaya, dan puncak papua dimana kondisi saat ini, karena ini berbicara mengenai kemanusisaan, mereka adalah bagian dari kami.

10. Persekutuan gereja-geraja Indonesia (PGI) sebagai lembaga gereja besar di Indonesia bias ikut serta berperan aktif melihat permasalhaan umat di tanah papua.

Reporter: Norbertus Douw

Editor: Glow

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *