PHP Dev Cloud Hosting

Sekalipun Indonesia kasih triliunan rupiah, tak ada kedamaian di hati OAP

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Tokoh Gereja di tanah Papua, Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman menegaskan, merevisi dua pasal dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua justru menambah panjangnya penderitaan rakyat asli Papua di atas tanah Papua.

Pasalnya, menurut Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) ini, Otsus lahir lantaran tawaran Pemerintah Republik Indonesia dengan status politik West Papua, karena ketika itu 100 persen rakyat Papua hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Undang-undang Otonomi Khusus bukan Undang-undang keuangan. Revisi hanya keuangan saja itu salah, jangan mengukur orang asli Papua (OAP) dengan uang. Martabat kami tidak bisa diukur dengan uang. Dulu kami bisa dan biasa hidup tanpa uang, sekarang Negara Indonesia hargai martabat kami, bagaimana ada rasa keadilan bagi orang asli Papua supaya tidak ada rasisme, tidak ada kekerasan, tidak ada penembakan terhadap rakyat sipil dna tidak bioleh ada lagi pelanggaran HAM. Tapi Otsus ini sudah dikacaukan oleh negera Indonesia sendiri,” ungkap Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman, Sabtu, (8/5/2021).

Sebenarnya Yoman sarankan dalam merevisi UU Otsus harus pengurangan militer bukan penambahan militer. Sejak adanya Indonesia di tanah Papua ada segudang kegagalan yang dilaksanakan, Otsus secara Undang-undangnya bagus persoalannya adalah pelaksanaannya yang tak tersentuh pada sasaran yang tepat.

“Yang seharusnya Negara bicara bukan perbaiki dua pasal dalam UU Otsus itu, tapi Negara harus berbicara bagaimana mengurangi militer Indonesia di tanah Papua. Itu sebenarnya dilakukan dalam revisi UU Otsus itu. Di situlah baru kita bisa bangun, kalau mau uang-uang, lebih baik bangunlah orang Indonesia sendiri yang hidup di bawah kolong jembatan banyak itu, ada juga banyak pengemis itu bangun di sana,” ujarnya tegas.

Ia juga menyinggung soal kekeradaan pasal 77 dalam UU Nomor 21 2001. Menurut Yoman, jika itu perintah hukum, semestinya kembalikan kepada MRP dan rakyat Papua untuk menentukan apakah Otsus dilanjutkan atau tidak.

“Jadi Jakarta mau drop berapa uang triliun pun tidak akan ada rasa damai dan adil sepanjang rasisme, terorisme dan pelanggaran HAM itu masih ada. Uang itu tidak ada artinya, Jakarta mestinya patuh pada pasal 77 itu. Ya, kami tidak butuh uang. Kami mau martabat kami dihargai dan dengarkan suara kami mau jadi tuan di negeri kami sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR Republik Indonesia, Yan Permenas Mandenas mengatakan, revisi terhadap Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) difokuskan pada dua pasal, selebihnya tak bisa merevisi sekalipun banyak masukan, saran dan kritik terkait pemberlakuan Otsus di tanah Papua sejak tahun 2001.

Menurut Yan, revisi terbatas yang dilakukan pasca 2021 dana Otsus akan berakhir.

“Sehingga revisi terbatas ini mendorong dana Otsus pada tahun 2022 kepada pemerintah akan menaikan dana 2 persen jadi 2,5 persen dari DAU nasional. Revisi ini tidak bisa menjawab seluruh permintaan masyarakat Papua dan pemerintah Provinsi Papua,” kata Mandenas dilansir Jubi. [*]

Reporter: Abeth A. You

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *