PHP Dev Cloud Hosting

Gereja KINGMI Papua keluarkan larangan penggunaan logo empat berganda

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua mengeluarkan pemberitahuan larangan keras kepada siapapun pihak untuk tidak gunakan logo Injil empat (4) berganda yang bergambar pulau Papua dan nama gereja untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa izin.

Larangan itu ditetapkan dari hasil kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke II Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, yang diselenggarakan selama tiga hari, 27-29 April 2021 lalu, di Wamena, kabupaten Jayawijaya.

Dalam surat keputusan diterangkan;

Hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ke II di Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 27-29 April 2021, telah memutuskan dan menetapkan beberapa hal penting berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, di seluruh Indonesia. Dengan ini kami sampaikan kepada warga umat KINGMI di Tanah Papua, Provinsi, Kabupaten/kota di seluruh Indonesia bahwa:

1. Disahkannya nama organisasi Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua berdasarkan Akta Pernyataan Nomor: 03 Tanggal 11 Januari 2019 di Jakarta Logo Injil 4 (empat) berganda pemiliknya adalah Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua maupun di seluruh Indonesia bahkan Internasional.

2. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ke II ini menetapkan penggunaan Logo Injil 4 (empat) berganda, pulau Papua dan nama gereja Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua berdasarkan Hak Paten Logo serta Hak Paten Merek organisasi sesuai dengan 4 legalitas hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah RI yaitu:

– Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Pendaftaran Ciptaan Direktur Hak      Cipta Desain Industri No. Pendaftaran: 0574465, tanggal 14 Februari 2012. Koreksi      Surat Pencatatan Ciptaan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri No.NKI.2.NI.01.07.15 tanggal 09 Oktober 2016.
– Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jendral Hak Kekayaan      Intelektual Sertifikat Merek No. IDM 000365027, Tanggal 28 Januari 2011.
-SK Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0058227.AH.01.07. Tahun       2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI).
– Mentri Dalam Negeri RI Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor:      220/2389/POLPUM, Tanggal 07 Juni 2016, tentang pengesahan dan hal terdaftar      pada Pemerintah Republik Indonesia.

“Maka, dengan ini disampaikan kepada bapak/ibu/sdr/i bagi yang berusaha di tempat-tempat usaha toko/ruko, yaitu percetakan balio, spanduk, stiker, poster, foto copy dan ketikan dengan tulisan kop surat Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua dan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dengan menggunakan/pakai lambang Logo Injil 4 berganda yang sama dilarang dilayani dalam bentuk apapun tanpa seijin pemiliknya diberikan sanksi dan/atau mendapatkan ditempat-tempat usaha bpk/ibu/sdr/i akan diproses sesuai dengan legalitas hukum point ke 2 tersebut diatas dengan ketentuan hukum Perundang- Undangan yang berlaku.”

Lanjut diterangkan, “Disampaikan kepada bapak/ibu/sdr/i pimpinan lembaga, instansi pemerintah dan swasta bahwa dengan tulisan kop surat Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua dan Gereja Kemah  Injil Indonesia (GKII) dengan menggunakan/pakai lambang logo Injil 4 berganda yang sama untuk penjualan proposal dilarang dilayani dalam bentuk apapun tanpa seijin pemiliknya diberikan sanksi dan atau dapat diketahui akan diproses sesuai dengan  legalitas hukum point ke 2 tersebut diatas dengan ketentuan hukum perundang-Undangan yang berlaku.”

Berdasarkan point 3 dan 4 tersebut diatas apabila tidak mentaati atau mematuhi, aturan hukum akan diberikan sanksi pelanggaran sesuai ketentuan pasal 100 ayat 2 Undang-undang Merek dan indikasi Geografis, yaitu:

Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp: 14.000.000.000; (empat belas milyar rupiah); dan setiap orang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Demikian pemberitahuan hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke II ini di sampaikan kepada seluruh warga umat KINGMI di Tanah Papua dan di seluruh Indonesia, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih

Ditetapkan di Wamena
Pada Tanggal  : 29 April 2021

Sinode KINGMI di Tanah Papua Ketua I
PDT. NATAN TABUNI, MA., M.Pd

Tembusan kepada Yth :
1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. DPRP Provinsi Papua di Jayapura
3. Kapolda Provinsi Papua di Jayapura
4. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI di Jakarta
5. Kementrian Kakanwil Agama RI Provinsi Papua di Jayapura
6. Bupati Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua
7. DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua
8. Kementrian Kakanwil Agama RI Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua
9. Arsip.

Reporter: Yas Wenda

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *