DAP Dogiyai ajak 18 organisasi turun jalan tuntut basmi miras

Dogiyai, [WAGADEI] – Rakyat Papua di wilayah adat kabupaten Dogiyai, Kamuu, Mapiha dan Piyaiye (Kamapi) yang terdiri dari 18 organisasi dan tergabung dalam Solidaritas Rakyat Dogiyai (SRD) Papua, bersepakat memberantas minuman keras (miras) beralkohol bermerek maupun oplosan jenis apapun diproduksi, edar dan konsumsi yang disebut sebagai mesin pembunuh dan pembabat nyawa orang asli Papua dari wilayah tersebut.

Hal itu disepakati di lapangan Theo Makai, Mowanemani, Kamuu, dalam aksi demonstrasi damai bersama pada Selasa 3 Mei 2021, yang dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan antara ke-18 organisasi dan pemerintah daerah setempat, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sebagai eksekutor mengambil, membuat (membahas) dan mensahkan kebijakan tentang pelarangan Miras berdasarkan dasar hukum perundangan yang berlaku dalam surat pernyataan sikap yang sebelumnya disiapkan penanggung jawab aksi depan ribuan masa aksi rakyat Dogiyai yang datang hadir dari 10 distrik dan 79 kampung.

Penanggung jawab aksi, Germanus Goo, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Kab. Dogiyai, dalam orasi pada kesempatannya menyampaikan aksi digelar dalam rangka mendesak pemerintah daerah kabupaten Dogiyai menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pelarangan Miras yang dibuat bersama DPRD pada 5 Desember 2018 lalu.

“Perda sudah ada, sudah dibuat tapi tidak pernah dijalankan. Akibatnya banyak anak-anak muda Dogiyai mati sia-sia hanya karena miras. Kami minta Pemda harus jalankan Perda itu. Yang menjadi kendala (Perda) segera bereskan. Sudah saatnya miras harus diberantas dari atas tanah ini,” ujarnya.

Goo menegaskan tak ada ampun bagi oknum siapapun yang berani mencoba produksi, edar dan konsumsi miras. Kedapatan, selain denda, diproses hukum (penjara).

“Karena denda itu bisa dilunasi, kami tambah dengan dipenjara. Jadi yang sponsor denda 100 juta atau penjara 10 tahun, konsumsi 500 juta atau 5 tahun penjara, lalu yang jual 600 juta atau penjara 6 tahun. Ini aturannya dan wajib kita semua jalankan dan patuhi. Untuk konsekuensi bentuk apapun tidak ada. Langgar, tetap kena sesuai perbuatan,” tegasnya.

Goo juga meminta agar Pemda membentuk tim pemberantasan Miras melibatkan masyarakat dari perwakilan ke-18 organisasi yang ada.

Elias Anouw, ketua DPRD Dogiyai, menyambut baik inisiatif warganya yang diinisiasi DAP Dogiyai untuk memberantas secara tuntas miras dari Dogiyai.

“Miras memang harus diberantas. Miras sudah banyak bunuh generasi penerus Dogiyai. Kami DPR siap mendukung aspirasi kalian jalankan Perda yang pernah kami buat,” ucapnya.

Terkait Perda, ungkap Anouw, tidak dijalankan selama ini karena pihaknya alami kendala proses legistrasi di Biro Hukum Setda provinsi Papua.

“Kami usahakan cepat proses legistrasi. Setelah sudah, langsung kita akan lakukan sosialisasi. Untuk itu kami minta sambil tunggu, semua aturan yang sudah disampaikan tadi harus semua kita patuhi,” ujarnya.

Agus Tebai, ketua Komisi I DPRD Dogiyai, meminta langsung pada kesempatan tersebut kepada pemerintah eksekutif agar secepatnya dalam waktu dekat membentuk tim pemberantasan Miras.

“Saya minta Pemda segera melanjutkan aspirasi masyarakat bentuk tim anti miras. Supaya hasil dari aksi hari ini kita bisa lihat. Juga supaya kita muda lakukan sosialisasi-sosialisasi kedepan dan terutama itu supaya ada penegasan dari tim ini untuk tegakkan aturan miras yang ada sudah kita sepakati bersama ini,” harapnya.

Di aksi ini selain ke-18 organisasi dan berbagai elemen masyarakat secara individu, turut hadir bupati kabupaten Dogiyai Yakobus Dumupa mendengar langsung tuntutan aspirasi disampaikan.

Reporter: Yulianus Magai

Editor: Glow

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares