PHP Dev Cloud Hosting

Darurat kemanusiaan, Warga sipil di 5 distrik Puncak Papua mengungsi

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Tim peduli kemanusiaan kabupaten Puncak Papua bersama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak Papua (IPMAP) se-Jawa dan Bali melaporkan bahwa darurat kemanusiaan di kabupaten Puncak Papua, Papua, makin mencekam akibat operasi militer oleh Negara yang terus-menerus mengerahkan penambahan pasukan dalam jumlah besar.

Dalam release kepada Wagadei dituliskan, pengungsian besar-besaran telah terjadi. Dari data dihimpun hasil konfirmasi, masyarakat sipil 24 dari 26 Kampung dan Gereja asal lima Distrik di daerah tersebut telah mengungsi pasca operasi militer selain ke hutan, juga ke berbagai tempat [wilayah] terdekat disekitar yang dianggap aman.

“Mengungsi untuk berlindung menyelematkan diri dari tembakan senjata dan bom aparat militer TNI-Polri Indonesia yang sedang membabi buta melalui darat dan udara,” ujar Despinus Wakerkwa, ketua tim peduli kemanusiaan kabupaten Puncak Papua, Minggu (3/5/2021).

Pihaknya meminta operasi militer atas perintah Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikeluarkan pada Kamis (26/4/2021) lalu untuk mengejar, menangkap dan tembak mati Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pasca menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigjen, TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, di distrik Beoga, Puncak, Rabu (25/4/2021) tersebut, segera cabut dan hentikan.

“Pasalnya hingga sekarang, kasus penembakan terhadap lima masyarakat sipil Puncak pada 19-20 November 2020 lalu yang empat orang tewas dan satu kritis tertembak di dada di distrik Gome Utara, kampung Yaiki Maiki, belum selesai,” lanjutnya.

Berikut dirinci pengungsi asal lima distrik berdasarkan kampung dan Gereja dimaksud;

Distrik Ilaga
1. Kampung Wuloni – Gereja Wuloni
2. Kampung Tagaloa – Gereja Tagaloa 1
3. Kampung Tuwunikime – Gereja Tuwunikime

Distrik Ilaga Utara
4. Kampung Maki – Gereja Maki
5. Kampung Akunobak – Gereja Akunobak
6. Kampung Paluga – Gereja Paluga
7. Kampung Palumbur – Gereja Palumbur
8. Kampung Olen – Gereja Olen
9. Kampung Duagi – Gereja Duagi
10. Kampung Mayuberi – Gereja Mayuberi

Distrik Gome
11. Kampung Upaga – Gereja Upaga
12. Kampung/Gereja Efesus
13. Kampung Tegelobak – Gereja Tegelobak
14. Kampung Misimaga – Gereja Misimaga

Distrik Gome Utara
15. Kampung Tobanggi 1 – Gereja Tobanggi 1
16. Kampung Tobanggi – Gereja Tobangggi 2
17. Kampung Walenggaru – Gereja Walenggaru
18. Kampung Mundidok1-Gereja Mundidok 1
19. Kampung Mundidok2-Gereja Mundidok 2

Distrik Beoga
20. Kampung Yulogoma – Gereja Yulogoma
21. Kampung Milawak – Gereja Milawak
22. Kampung Damber – Gereja Damber
23. Kampung Tingilber – Gereja Tingilber
24. Kampung Dagibum – Gereja Dagibum

Kelanus Kulua, BP IPMAP, agar operasi militer dihentikan cepat, meminta pemerintah daerah, Eksekutif dan Legislatif provinsi Papua lebih keras lagi menyikapi.

“Untuk Komnas HAM Pusat dan Papua kami lihat belum respon, kami sangat menyayangkan. Ini rana mereka harus pasang badan untuk bela melawan,” tambahnya.

Kulua juga menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi persoalan di kabupaten Puncak Papua dengan menggunakan kekuatan militer yang dinilainya justru berkedok mengamankan kepentingan negara terus melakukan operasi militer.

Adapun delapan pernyataan sikap dikeluarkan:

1. Tarik Militer organik dan non-organik di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.

2. Hentikan Operasi Militer di Kabupaten Puncak Papua.

3. Pemerintah Propinsi Papua, dalam hal ini dinas Pendidikan segera mencabut Memorandum Of Understanding [MOU].

4. Segera membuka akses Jurnalis di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.

5. KOMNAS HAM segera menyelesaikan pelanggaran HAM di Kabupaten Puncak Papua.

6. Segera mencabut pelabelan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] sebagai teroris.

7. Tolak Otonomi Khusus dan Daerah Otonom Baru [DOB] di seluruh Tanah Papua.

8. Pemerintah Kabupaten Puncak Papua, Pemerintah Propinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Puncak Papua, dan beserta Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi [DPRP] Papua segera memperhatikan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Puncak Papua.

Reporter: Norbertus Douw

Editor: Glow

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *