Label Teroris, LBH Papua: Sedang gunakan jurus “aji mumpung”

Jayapura, [WAGADEI] – Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) hanya diberikan kewenangan menyatakan sebuah organisasi sebatas organisasi terlarang. Tidak bisa untuk menyatakan orang atau sebuah organisasi sebagai teroris. Karena itu bertentangan dengan perundang-undangan (UU) yang berlaku.

Hal itu dikatakan ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobai, menanggapi label baru yang disematkan pemerintah pusat melalui Menkopolhukam kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang selama ini dikatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh pemerintah Indonesia sebagai kelompok teroris, Kamis, 29 April 2021.

Kata Emanuel, label teroris yang dialamatkan kepada TPNPB tidak sesuai UU NO 16 TAHUN 2017 Tentang Ormas dan telah bertentangan dengan ketentuan UU NO 5 TAHUN 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Menkopolhukam diberikan kewenangan untuk menyatakan sebuah organisasi terlarang sesuai UU NO 16 TAHUN 2017 Tentang Ormas. Sementara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan orang atau organisasi teroris adalah hakim PN Jakarta Pusat atas permohonan penetapan yang diajukan oleh Kapolri sesuai UU NO 5 TAHUN 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” ujarnya.

Sehingga dirinya mempertanyakan dasar hukum apa yang diberikan legitimasi kepada Menkopolhukam hingga dapat menetapkan orang atau organisasi yakni TPNPB sebagai teroris yang baru dilakukan.

Menurutnya, secara keilmuan hukum tata negara berbeda dengan ilmu hukum pidana sehingga seorang ahli hukum tata negara tidak memiliki kapasitas memberikan definisi tentang istilah ilmu hukum pidana.

“Jika pada prakteknya si ahli ilmu tata negara memaksakan kehendak untuk berikan definisi atas istilah ilmu hukum pidana maka itu sama saja dengan seorang dokter hewan yang berusaha mengobati manusia dengan obat hewan,” tukasnya.

Gobai juga menuding bahwa sepertinya ada yang sedang gunakan jurus “aji mumpung”.

“Mumpung bergelar profesor dan mumpung Menteri jadi seenak pikirannya mengartikan semaunya,” pungkasnya.

Penolakan juga disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, melalui releasenya Kamis (29/4/2021). Ia meminta pemerintah pusat mengkaji kembali pemberian label tersebut.

“Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi dan hukum terhadap warga Papua secara umum,” ujar Enembe dalam releasenya yang memuat sebanyak tujuh poin.

Salah satu dampaknya adalah, sebut Enembe, dampak psikososial terhadap terutama warga Papua di perantauan. Ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif.

“Sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” tulisnya beri pendapat.

Reporter: Glow

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares