Pemekaran tidak memberikan jaminan kesejahteraan untuk rakyat Papua

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Dewan perwakilan rakyat [ DPR ] Papua menilai, pemekaran daerah otonomi baru [DOB] di tanah Papua belum saatnya untuk di mekarkan karena,jumlah penduduk tidak memenuhi syarat, tidak memberikan kesejahteraan bagi orang Papua,dan eksistensi orang Papua hancur. itu artinya, didalam pemekaran tidak ada kesejahteraan bagi orang Papua.

Hal itu disampaikan Anggota DPR Papua, Yunus wonda,dalam materinya pada diskusi panel yang digelar organisasi Cipayung Papua,di hotel horison Kotaraja,Jayapura,rabu [ 21/4/2021 ].

“ Terkait Otsus dan Pemekaran DOB, semua keputusan ada di MRP karena lembaga ini merupakan culture masyarakat Papua, dan apa yang diputuskan atau disampaikan MRP merupakan aspirasi dari masyarakat Papua,” katanya.

Ia juga menegaskan, Jika DPR RI membuat pasal-pasal ke depan dalam undang-undang, kalau bisa harus ada kata kecuali Papua.

Wonda melanjutkan, persoalan Papua hanya bisa diselesaikan oleh orang Papua sendiri melalui diskusi dan kajian ilmiah seperti ini, mencari akar masalah dan menyelesaikannya bukan di putuskan oleh negara (Jakarta) lalu di paksakan di Papua, otomatis persoalan Papua tidak akan pernah selesai meskipun Otsus dan Pemekaran DOB terus di lakukan di tanah Papua.

“ Kalau Aceh bisa berjuang untuk merdeka dengan regulasi pasal yang merakyat,kenapa untuk orang Papua tidak bisa. padahal, Aceh dan Papua sama-sama sedang berjuang untuk bebas dan merdeka,”pungkas wonda.

Wonda juga menegaskan, Jakarta tidak usah mengatur hak hidup orang Papua karena semua sudah termuat dalam undang-undang Otsus. Kami di Papua saat ini sibuk sukseskan PON. jadi pemerintah pusat, stop mengatur kehidupan orang Papua dengan menyebar isu Otsus dan pemekaran daerah otonomi baru yang tentunya tidak menjamin kesejahteraan rakyat Papua.

Ketua MRP,Timotius Murib, dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemekaran DOB sudah diatur dalam pasal 76 bahwa harus melalui MRP,DPRP dan Gubernur untuk melahirkan daerah baru.

“ Jadi, kalau hari ini pemerintah pusat melalui Kemendagri dan DPR RI sedang berupaya lahirkan DOB berarti itu keputusan yang keliru maka kembalikan hak rakyat Papua untuk memutuskan nasib atas dirinya sendiri. Kemendagri dan DPR RI harus baca kembali pasal 76,” tegasnya.

Reporter : Theresia F.F Tekege

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *