Timotius murib: Otsus itu Peti mati bagi rakyat Papua

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Pemerintah pusat ingin memperpanjang Otonomi Khusus [Otsus] Papua yang berlaku sejak 2001 silam,yang diatur dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Tapi baru 5 tahun berjalan dari 2001, 2006 masyarakat Papua sudah membuat peti mati untuk Otsus dan menguburnya.

Hal itu di sampaikan,Ketua Majelis rakyat Papua [MRP],Timotius Murib,dalam diskusi panel yang diadakan organisasi Cipayung dengan tema “ Otsus Papua dan pemekaran Dob untuk siapa?,” di hotel horison Kotaraja,Jayapura,rabu [21/4/2021].

Ketua MRP,Timotius murib mengatakan, Otsus diberikan sejak tahun 2001, tapi tak lama Otsus berjalan,tahun 2006 masyarakat sudah membuat dan mengantar peti mayat bernama Otsus keMRP dan DPR Papua.

“ Jika merujuk pada Undang-undang nomor 21 tahun 2001, Otsus bertujuan meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; mewujudkan keadilan penerimaan hasil sumber daya alam; penegakan hak asasi manusia serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tapi itu tidak berbuah manis untuk rakyat Papua. Otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Namun, praktik di lapangan disebut-sebut tak semanis yang tertera dalam aturan. LSM dan ormas yang selama ini peduli dengan Papua menilai kesenjangan masih tinggi, ruang demokrasi tertutup,serta pelanggaran HAM kerap terjadi oleh aparat,” Pungkas murib.

Lanjutnya,” dengan melihat banyak persoalan yang terjadi selama 20 tahun Otsus berjalan,yang juga tidak memberikan dampak positif bagi rakyat Papua maka, jika Otsus mau di lanjutkan oleh negara, pemerintah pusat harus datang evaluasi di Papua dan libatkan semua elemen untuk mengevaluasi dan menyusun ulang isi undang-undang Otsus. supaya jika Otsus harus lanjut, masyarakat Papua harus merasakan dampaknya”.

Yunus wonda,Dpr Papua fraksi Demokrat menambahkan,Otsus berjilid2 sekalipun kalau bukan keinginan rakyat maka tidak akan ada keberhasilan satu pun di Tanah Papua.

“ Sejauh ini kan, Otsus jalan tapi Implemetasi tra jalan maksimal. Pelanggaran ham dimana-mana,ruang demokrasi semakin dibungkam,dampaknya juga rakyat tidak merasakan,” ujar wonda.

“ Otsus di Papua itu tidak berhasil. Pemerintah pusat harus dengar, Otsus ditolak oleh hampir 90% rakyat Papua. Rakyat Papua sudah tidak percaya Pemerintah pusat. Jadi,Jika pemerintah pusat ingin disetujui, buatlah pertanggungjawaban atas pelanggaran ham yang dilakukan oleh negara melalui aparat keamanan selama ini, supaya menumbuh suburkan kepercayaan rakyat Papua kepada negara. Kalau tidak ya, rakyat kita cukup pintar, dan dimana-mana mereka sudah nyatakan sikap untuk tolak otonomi khusus bagi rakyat Papua,”tegas wonda.

ia juga berharap, Organisasi kemahasiswaan harus tegas kepada pansus pada pertemuan tanggal 3 Mei 2021 nanti dan nyatakan keinginan rakyat Papua.
“ saya tegaskan kepada Adek-Adek mahasiswa yang akan pertemuan deng PANSUS DPR RI, harus tegaskan kepada DPR RI untuk negara harus kasih jaminan kepada rakyat Papua untuk memperbaiki kondisi 20 tahun lalu sejak Otsus diberlakukan di tanah Papua,” pungkasnya.

Reporter : Theresia F.F Tekege

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *