Pemprov Papua diminta bentuk tim investigasi kasus penembakan guru di Beoga

Jayapura, [WAGADEI] – Terkait dengan penembakan terhadap dua Guru di Beoga, Kabupaten Puncak sangat dibutuhkan langkah-langkah kongrit dari Pemerintah Pusat [Pempus] dan Pemerintah Provinsi [Pemprov] Papua.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem. Menurut dia, kekerasan tidak pernah akan berakhir jika tidak ada upaya kongrit berbagai pihak terutama pemerintah.

“Setiap masalah akan berakhir kalau ada kebijakan dari seorang pemimpin apalagi rakyat Papua menghadapi dengan krisis kemanusiaan yang luar biasa. Masyarakat yang merupakan sebagai warga Negara Indonesia, tetapi pemerintah tidak punya hati dan kepedulian terhadap penyelesaian persoalan di Papua inikan sangat aneh,” kata Theo Hesegem melalui rilis diterima Media ini, Selasa, [13/4/2021].

Kini, ia mengatakan, sampai hari ini rayat Papua terus mengalami korban entah orang Asli Papua [OAP] dan warga non Papua mengalami korban dampak dari siklus kekerasan yang terjadi selama ini. “Rakyat Papua adalah bagian dari warga Negara namun seoertinya tidak punya pemimpinnya dan merasa seperti kehilangan pemimpinnya,” ucapnya.

“Menurut saya, Presiden Rebuplik Indonesia Joko Widodo tidak punya niat yang baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua melalui dialog yang bermartabat dan berwibawah, tetap sebaliknya. Justru meminta aparat melakukan operasi penegakan hukum, tetapi Presiden Rebuplik Indonesia tidak pelajari operasi penegakan hukum yang dilakukan sejak dari tahun 2018,” ungkapnya.

Pada hal menurut dia, operasi penegakan hukum, sudah gagal selama operasi berlangsung. Sehingga bicara dari sisi penegakan hukum, pelaku-pelaku yang melanggar hukum ditangkap. “Tetapi, sejak operasi berlangsung aparat tidak berhasil menangkap Egianus Kogoya dan kawan-kawannya hingga sampai hari ini mereka masih bereksis melakukan perlawanan di hutan,” katanya.

Kekerasan di Nduga berawal pada tahun 2018, kemudian bergeser di Intan Jaya pertengahan tahun 2019 dan kini Puncak. Sehingga siklus kekerasan di Papua mulai meningkat dan sulit untuk dikendalikan oleh siapapun.

“Sekalipun operasi dilakukan oleh aparat, saya pikir pemerintah daerah telah mengetahui kondisi ril, konflik kekerasan di Papua, tetapi tidak ada langka satupun yang dilakukan untuk mengendalikan situasi ini,” ujarnya.

Ketidakmampuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang tidak menangani persoalan konflik Papua. Sehingga Papua telah kehilangan dengan paklawan pendidikan.

Menurut dia, telah menyurat kepada Gubernur Papua, pada tanggal 11 April 2021 guna mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk tim independen untuk melakukan investigasi terkait dengan penembakan terhadap kedua Guru di Kabupaten Puncak, pada tanggal 8 April 2021.

“Penyelesaian persoalan konflik di Papua, Pemerintah daerah tidak punya taring yang cukup untuk selesaikan persoalan di Papua. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk tim invèstigasi atas tertembaknya kedua Guru di Beoga Kabupaten Puncak,” harapnya.

Dan hasil Investigasi kasus penembakan terhadap dua guru di Beoga bisa dilaporkan dengan resmi oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat dengan sejumlah rekomendasi, terkait penyelesaian konflik di Papua.

“Sehingga ada langkah-langkah kongrit yang bisa diambil oleh Pemerintah Pusat, artinya bukan untuk, dilakukan operasi militer, tetapi biar supaya ada langka dialog yang berwibawah dan bermartabat,” ujarnya.

Karena kalau kita melihat dari kaca mata gelap, setelah penembakan terhadap Dua Guru sebagai paklawan pendidikan nanti akan berdampak buruk, maksud saya pendidikan di daerah pedalaman tidak akan berjalan dengan lancar, dan semua guru yang ada di wilayah pegunungan tengah selalu akan diselimuti dengan rasa takut dan secara fisikologi mereka rasa terganggu juga setelah dua guru ditembak.

Koordinator Gereja Kingmi Kabupaten Jayawijaya Pdt. Esmon Walilo mengungkapkan lebih adil bila semua kasus pembunuhan di atas tanah Injil ini diungkapkan.

“Jujur saya dalam kapasitas saya sebagai pelayan umat sangat perihatin. Lebih adil kita buka semua kasus, jangan kita hanya melihat satu kasus ini. Mohon maaf saya secara pribadi berpikir bapak selaku pembela HAM lebih memahami apa yg bpk usulkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini ada OPM tiga kelompok sehingga perlu jelih memilah kelompok mana yang melakukan kekerasan. [*]

Reporter  :  Yas Wenda
Editor   : Aweiidabi Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares