Referendum, tanggapan pemerintah Indonesia atas otsus yang paling tepat

  • Bagikan

Oleh : Marius Goo

Otonomi Daerah atau Otonomi Khusus (Otsus) diberlakukan dengan maksud membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Khususnya, melalui pemberlakukan otsus masyarakat Papua hendak dipandang sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, mau menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), nilai-nilaiagama, demokrasi, menegahkan hukum dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Otsus diberikan juga demi pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Papua secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, serta memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk mengelola kekayaan alam sendiri. Di samping itu, Otsus diberikan juga untuk mengurasi kesenjangana antara Propinsi Papua dan Propinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat di Propinsi papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua diberikan kebijakkan khusus. Otsus sebagai kebijakkan khusus diberlakukan berdasarkan nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, HAM, supremasi hukum, demokrasi, pluralism serta persamaan kedudukan, hak, kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. Otsus bagi Papua diberlakukan dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia, atau supaya Papua tidak terlepas dari Indonesia. Demi menjaga kedaulatan, Negara membuatke kebijakan khusus bagi rakyat Papua.

Untuk mengontrol sekaligus menjadi promotor dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi daerah dibetuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Undang-Undang otsus ini berakhir tahun ini (2021). Berkaitan dengan kesuksesan dan kegagalan dari pemberlakukan kebijakkan khusus bagi rakyat Papua masih terlihat pro-kontra, masing-masing dengan penilaian dan alasannya. Tanggapan dari pihak Indonesia dan pihak Papua, sekaligus apa solusi (jalan keluar) terbaik yang diambil akan diberikan dalam tulisan ini, dimana mahasiswa sebagaiagen of changebagi masyarakat.

Tanggapan atas Otonomi Daerah

Otonomi Daerah diberikan oleh pemerintah demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena rakyatPapua menginginkan kemerdekaan. Karena itu, Otsus adalah tawaran atas politik tertinggi terhadap rakyat Papua, dimana kemerdekaan Papua dipending karena Otsus ditawarkan.

Otsus sudah berjalan genap 20 tahun sesuai kesepakatan. Terkait kesuksesan dan kegagalan pemberlakuan Otsus menuai kritik dan diskusi yang hangat dewasa ini. Pemerintah Indonesia mengatakan Otsus berhasil, sedangkan rakyat Papua mengatakan Otsus sudah gagal total.

Pertama, Indikasi keberhasilan Otsus dari Pemerintah Indonesia:

1. Adanya pembangunan di Papua, misalnya jalan trans antara satu kabupaten ke kabupaten lain terhubung.
2. Anak Papua banyak yang bisa sekolah di luar Papua atau anak Papua bisa berpendidikan
3. Rakyat Papua bisa mengatur rumah tangga sendiri. Rakyat Papua menjadi pemimpin di tanah sendiri tanpa dikontrol oleh pemerintah Pusat atau orang luar.
4. Rakyat Papua mendapat keadilan hukum dan pembangunan . Rakyat Papua lebih makmur sejahtera dengan otonomi daerah.
5. Rakyat Papua hidup aman dan damai, tidak ada perang dan kalau pun ada,dapat diselesaikan dengan baik.

Kedua, Indikasi kegagalan Otus dari Rakyat Papua:

1. Rayat Papua merasa ditipu oleh Negara karena tidak menemukan satu pun perubahan pembangunan secara signifikan di era Otsus.
2. Rakyat merasa ditipu karena masih ada manusia Papua yang dibunuh tanpa mendapat keadilan hukum yang pasti.
3. Rakyat Papua merasa ditipu karena rakyat Papua banyak yang masih miskin, masih mengalami busung kelaparan (asmat).
4. Di Papua masih terjadi illegal loging, illegal fishing, eksploitasi hutang, terjadi penambangan liar dan lain-lain.
5. Di Papua masih ditemukan perbutan kursi pemerintahan: baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tidak diberikan sepenuhnya kepada rakyat Papua.

Referendum: Solusi tepat yang Selalu Ditawarkan Rakyat Papua

Inti persoalan pemberlakuan Otsus karena perjuangan Papua untuk merdeka. Jakarta berniat mengurungkan keinginan merdeka ini dengan diberikan Otsus, dengan dalil kesetaraan pembangunan, kesejahteran, kemakmuran dan keadilan sebagai warga Negara. Artinya, warga Papua hendak meng-Indonesia-kan lebih dari orang Indonesia di pulau lain. Namun, yang terlihat adalah semua kegagalan. Karena:

1. Masih ada militerisasi di Papua
2. Masih terjadi eksploitasi besar-besar atas hutan Papua
3. Masih ada kekerasan kemanusiaan di Papua
4. Masih ada marjinalisasi bagi rakyat Papua
5. Masih ada kemiskinan dan kemelaratan di Papua
6. Masih didemonasi orang pendatang

Melihat indikasi kegagalan ini, maka pemerintah pusat harus berani mengakui kesalahan, kegagalan dan ketidakmampuan mengatur rakyat Papua dengan segera memberikan referendum bagi rakyat Papua.

Apa pun dalil yang disampaikan oleh Jakarta, Jakarta memang telah gagal total mengindonesiakan Papua. pemberlakukan otsus malah makin membuat rakyat lebih bersatu untuk membentuk sebuah Negara yang lebih berdaulat, tanpa militerisasi, penindasan, marginalisasi, eksploitasi, dan lainnya.Mempertahankan Papua dalam Indonesia dengan cara dan alasan apa pun tidak pernah membuat orang Papua bagian dari Indonesia. Karena, perbedaan ras dan ideologi telah membuat rakyat Papua persis tidak berkeinginan tinggal dengan Indonesia.

Satu-satunya memperjuangkan Papua bagian dari Indonesia adalah referendum. Jika lewat referendum tidak dipertahankan Papua bagian dari Indonesia, Indonesia selamat tinggal, karenaPapua sudah saatnya gulung tikar membangun Negara sendiri.

Penulis adalah guru SD di Meuwodide

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *