PHP Dev Cloud Hosting

LBH Papua launching buku: generasi Papua harus menulis

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Papua, dalam acara launching buku “Pendokumentasian kasus dugaan pelanggaran HAM berat tahun 2020 , yang ditulis oleh Direktur LBH Papua, mengajak anak-anak Papua untuk menulis,guna mendokumentasikan situasi dan kondisi hari ini, untuk nanti jadi bahan dan sejarah yang akan di pelajari oleh anak cucu ke depan.

Hal ini di sampaikan Direktur LBH Papua,Emanuel gobai kepada Wagadei.com sesudah acara launching buku di hotel horison Kotaraja,Jayapura,senin[12/4/2021].

Gobay berharap, daripada kita Sudah tahu baca tapi tidak membaca,sudah tahu tulis tapi tidak menulis, lebih baik kita ubah budaya malas itu dengan mulai membaca dan banyak menulis tentang kondisi kita hari ini.

“ Saya dengar dari tahun 1962 banyak sekali pelanggaran Hak asasi manusia [HAM] di tanah Papua oleh pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan dan militer, tapi hanya sedikit yang mendokumentasikan itu. karena sedikit itulah, saya termotivasi untuk menulis buku dengan sub judul,” Operasi kamtibmas didukung operasi militer dibalik pengembangan investasi lahirkan pelanggaran HAM berat di Papua”,”ujar Gobai

Lanjutnya,Di depan mata kita,banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM,Eksploitasi,kapitalis merampas hak-hak tanah adat,dan masih banyak lagi kebajingan negara. dengan melihat semua itu, apakah anak muda Papua masih mau diam?

“ Adik-adik generasiku, mari kita menulis. kalau kita tidak menulis hari ini,adik-adik kita , tidak akan tahu kekerasan negara,seperti di Intan Jaya,Nduga,Puncak Jaya,Timika dan wilayah lainnya di Papua, seperti saya tidak tahu sejarah dan kekejaman negara di Papua sekitar tahun 1962-2000,” harapnya.

Ia juga menghimbau, Jika ada yang bingung dengan kerangka penulisan dan lain-lainnya, banyak sekali senior kita yang kaya akan pengalaman menulis maka jangan malu untuk bawa diri dituntun dan dibimbing sama mereka,” tutup Gobai.

Di dalam kata pengantar buku yang di launching, Gobai menuliskan,” Pada prinsipnya perlindungan,pemajuan,penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28i ayat 4,UUD 1945. Sekalipun demikian pada praktiknya demi mengembangkan investasi baik melalui program pembangunan dan pengolahan sumber daya alam sejak tahun 1960-an sampai 2020 diwilayah Papua justru menunjukkan fakta pemerintah tampil sebagai subjek pelaku pelanggaran hak konstitusional warga Negara sebagaimana yang dialami oleh Kabupaten Nduga,Intan Jaya,Puncak Jaya dan Mimika.”

Reporter : Yulianus Magai

Editor : TFFT

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *