PTFI dinilai tak berikan kontribusi bagi tanah Papua

Jayapura, [WAGADEI] – PT Freeport Indonesia [PTFI] hari ini, Rabu, [7/4/2021] bertambah usia operasionalnya di Papua menjadi genap 54 tahun. Atas usianya yang tak muda ini dinilai tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi tanah Papua terlebih khusus kepada pemilik hak ulayat di sekitaran gunung Nemangkawi. Diantaranya suku Amungme, Kamoro, Damal, Dani, Mee Dan Moni.

 

Hal ini disampaikan oleh Laurenzus Kadepa, anggota Komisi I DPR Papua dari daerah pemilihan III yang meliputi Mimika, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Nabire bahwa terkesan tidak patuh pada aturan pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat.

 

 

“ PT Freeport yang berada di Timika merupakan tambang emas terbesar di Indonesia. Tapi sejauh ini, sejak kontrak karya pertama pada 7 April 1967 hingga hari ini [7 April 2021] tidak pernah memberikan kontribusi yang baik bagi tanah Papua, terlebih khusus terhadap pemilik hak ulayat,” tegas Kadepa kepada wagadei.com, Rabu, [7/4/2021].

 

 

Selama ini menurut legislator Papua dua periode ini, tambang yang beroperasi di Kabupaten Mimika tersebut dianggap terkesan tidak patuh pada aturan pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat.

 

“Ya kesannya [PT] Freeport ini memiliki aturan tersendiri. Tidak mengindahkan keputusan pemerintah. Bahkan keputusan hukum sekalipun. Seakan Freeport ini negara di dalam negara,” ujar politisi Partai NasDem ini.

 

Menurut dia, 54 tahun beroperasi di Papua, Freeport tidak menghargai hak hak pemilik ulayat. Lanjutnya,

Perusahaan ini juga dianggap tertutup dalam masalah limbah. Padahal diduga limbah tambang mencemari sungai di sekitar.

 

“PT Freeport Indonesia ini juga tak peduli terhadap nasib 8.300 karyawan yang diputus hubungan kerja secara sepihak pada tahun 2017 silam. Meski Pemerintah Provinsi Papua beberapa tahun lalu, telah menyurati perusahaan untuk membayar hak-hak karyawan dan mempekerjakan mereka kembali.

Beasiswa untuk anak-anak suku Kamoro dan Amungme di Mimika kan itu baru beberapa tahun lalu diberikan Freeport. Belakang ini, PT Freeport juga bicara mengenai hak ulayat. Kenapa baru sekarang itu dibicarakan?” ujar Kadepa bertanya.

 

Freeport memperpanjang operasionalnya di Bumi Amungsa Mimika, melalui kontrak karya kedua pada 1991.

 

Kadepa juga menilai selama ini Freeport serius membangun Papua, Provinsi tertimur Indonesia itu sudah sangat maju. Akan tetapi, yang terjadi selama ini kantor pusat Freeport berada di Jakarta. “Smelter juga dibangun di daerah lain bukan di Papua, dengan berbagai alasan. Situasi ini menyebabkan sebagian besar pajak Freeport, termasuk pajak kendaraan tidak untuk Papua,” ungkapnya.

 

“Pada momen 54 tahun PT Freeport beroperasi di Papua, saya harap ke depan perusahaan ini patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Jangan seenaknya buat negara dalam negara,” harapnya.

 

Ia juga mendesak, PTFI kembali mempekerjakan 8.300 karyawan yang di-PHK sepihak, akibat melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan pada 2017 lalu.

 

“PT Freeport juga diharapkan tidak melakukan perluasan area penambangan, yang tidak menghargai hak hak masyarakat adat,” katanya.

 

“Saya juga menduga, rencana pengelolaan Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya hanyalah akal-akalan. Walau rencananya penambangan di sana akan dikelola perusahaan lain, saya menilai itu Freeport yang berganti bendera,” pungkasnya. [*]

 

Reporter: Theresia F. Tekege

Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares