Di Manokwari juga aksi tutup Freeport Indonesia

  • Bagikan

Jayapura [WAGADEI] – Sejumlah komponen Manokwari Provinsi Papua barat yang tergabung dalam solidaritas rakyat Papua [SRP] gelar aksi damai dalam bentuk orasi ilmiah di lampu Merah Makalo dan dilanjutkan di kantor Majelis Rakyat Papua Barat [MRPB] Manokwari, Papua Barat, Rabu, [7/42021].

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk respon rakyat Papua terhadap kehadiran PT Freeport Indonesia [PTFI] bertepatan 54 tahun dari [1967-2021] operasi ilegal di atas tanah Papua.

Nelson Wader, tokoh masyarakat Papua Barat mengatakan, kehadiran PTFI dinilai biang masalah di atas tanah Papua.

“Kami protes dan meminta tutup PT Freeport Indonesia sebagai akar masalah kekerasan terhadap alam dan manusia Papua,” kata Nelson Wader.

Kordinator aksi Frans P. Furima, menyampaikan dalam isi orasinya persoalan panjang semenjak hadirnya PTFI menyebabkan segala bentuk polemik politik orang asli Papua mulai bergema.

“Dan sampai hari ini kasus-kasus yang selalu terjadi itu karena PT Freeport itu sendiri,” kata Furima.

Selain itu lanjut dia, PTFI dinilai sebagai hasil kesepakatan gelap antara Amerika yang mementingkan sumber daya alam [SDA] dan Indonesia yang menginginkan Papua menjadi bagian integral dari NKRI.

“Sehingga sebelum pelaksanaan penentuan pendapat rakyat [PEPERA] tahun 1996 telah dilakukan izin operasi secara sepihak. Maka konsekuensinya, rakyat Papua menilai pelaksanaan PEPERA telah berlangsung cacat hukum dan moral sehingga NKRI dipandang ilegal di tanah Papua,” ungkapnya.

Aktivis perempuan Papua, Sayang Mandabayan dalam orasinya menegaskan, PTFI dalam kontak karyanya diberlakukan dua tahun sebelum pelaksanaan Pepera.

“Itu berarti NKRI di tanah Papua ilegal”. kata Mandabayan.

“Sehingga keberadaan NKRI di tanah Papua, rakyak menilai kebijakan pemerintah sudah sedang melakukan peraktek kejahatan dengan pendekatan militeristik untuk mengawal kepentingan investasi,” teganya.

Sem Awom, tokoh pemuda Papua Barat mengatakan, pola, tindakan dan kebijakan pemerintah Indonesia paska Pepera 1969 tidak mengalami perubahan, pendekatan militeristik dalam mengawal semua kebijakan investasi di Papua terus dilakukan hingga saat kini.

Berikut isi pernyataan sikap solidaritas rakyat Papua Barat;

1]. Kami meminta segera angkat kaki dari tanah Papua dan tutup Freeport! Freeport akar masalah kejahatan di tanah Papua.

2]. Kami meminta segera berhenti semua perusahaan tambang 240-an dan 160-an perusahaan sawit dan kayu yang bereksploitasi sumber daya alam Papua di antaranya, BP LNG Tanggu, PT. Korindo, Medco, PT. Blok Hantam Wabu, PT. Bio Inti dan lain-lain.

3]. Audit kekayaan dan kembalikan Freeport serta berikan pasagon untuk buru.

4]. PT. Freeport dan perusahaan lainnya segera merehabilitasi lingkungan akibat operasi perusahaan.

5]. Segera tarik TNI & POLRI organik maupun non-organik dari tanah Papua.

6]. Tolak kebijakan otonomi khusus jilid dua.

7]. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrastis bagi rakyat bangsa Papua. [*]

Reporter : Bendi Pigai
Editor : Norbertus Douw

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *