PHP Dev Cloud Hosting

BEM Uncen tegaskan Freeport Indonesia harus tutup!

  • Bagikan

 

Jayapura, [WAGADEI] – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih [BEM Uncen] mendesak PT. Freeport Indonesia untuk segera angkat kaki dan tinggalkan Tanah Papua karena keberadaannya justru merugikan rakyat Papua.

 

Hal ini disampaikan Ketua BEM Uncen Yops Itlay di hadapan massa aksi di halaman laboratorium Antropologi Universitas Cenderawasih Abepura, Rabu, [7/4/2021] ketika menggelar aksi damai penutupan Freeport Indonesia. Ia menegaskan, pihaknya melakukan demonstrasi bukan untuk menurunkan Gubernur Papua, Lukas Enembe namun murni untuk penutupan Freeport Indonesia.

 

“Kami sangat mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua untuk menghentikan kontrak kerja dengan PT. Freeport Indonesia yang akan berakhir tahun 2021 ini. Karena, sejak Freeport hadir di Papua dari tahun 1967 hingga saat ini, banyak kekayaan yang diambil tapi tidak pernah ada dampak untuk masyarakat Papua, dan Freeport juga tidak menjamin kesejahteraan bagi pemilik hak ulayat dan juga masyarakat Papua pada umumnya,” kata Itlay tegas.

 

Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menghentikan usaha pembukaan tambang baru “Block B Wabu” di Kabupaten Intan Jaya.

 

“Dengan tegas kami minta Freeport angkat kaki dari Tanah Papua dan tutup Freeport! Bersama aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation [MNC] milik negara-negara Imperialis yakni BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo, dan lain-lain dari Tanah Papua,” ungkapnya.

 

Pihaknya juga meminta Freeport wajib nerehabilitasi kingkungan akibat eksploitasi tambang.

 

“Hentikan aktivitas MP3EI dan stop pembangunan pangkalan militer di seluruh tanah Papua,” katanya berharap.

 

 

Koordinator lapangan [Korlap] aksi, Gerson Pigai mengatakan, Gubernur Papua segera mencabut surat perizinan operasi Block Wabu yang dikeluarkan beberapa waktu lalu itu.

 

“Audit kekayaan dan kembalikan Freeport, serta berikan pesagon untuk buruh,” ujarnya.

 

Pihaknya juga mendesak agar segera melakukan audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan.

 

“Usut, tangkap, adili, dan penjarakan aktor pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua. Dan biarkan rakyat dan bangsa Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di Tanah Papua,” ujarnya.

 

Kesempatan itu pihaknya juga meminta agar segera tarik TNI dan Polri organik dan non-organik dari tanah Papua.

 

“Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik bagi rakyat bangsa Papua,” katanya.

 

“Tolak kebijakan Otonomi Khusus jilid II, karena itu [Otsus] merupakan akar persoalan Papua di era reformasi ini,” ujar dia. [*]

 

Reporter: Theresia F. Tekege

Editor: Aweidabii Bazil

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *