Kapolda Papua diminta perintahkan Kapolres Merauke terbitkan SP3

  • Bagikan

Terkait kasus 13 orang aktivis KNPB Merauke

 

Jayapura, [WAGADEI] – Kapolda Papua segera memerintahkan kepada Kapolres Merauke melalui Kasat Reskrim Polres Merauke Untuk menerbitkan SP3 atas kasus 13 orang aktivis Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Merauke sesuai perintah pasal 109 ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981;

 

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay, S.H., M.H mengatakan, pada prakteknya pihak penyidik langsung menahan 13 orang aktivis KNPB Merauke. Dalam rangka melakukan penahanan terhadap 13 orang aktivis KNPB Merauke, berdasarkan ketentuan pihak penyidik diberikan kewenangan menahan hanya berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang selama 40 (empat puluh) hari. (Baca : Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981).

 

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke terkiat P18 dan P19 dalam menyebutkan status kasus 13 orang aktivis KNPB Merauke menunjukan fakta lain dalam kasus ini. Untuk diketahui bahwa berdasarkan pada definisi istilah P18 adalah hasil penyelidikan belum lengkap dan istilah P19 adalah pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

 

“Dengan demikian menunjukan bahwa hingga pada tanggal 15 Februari 2021 status kasus 13 orang aktivis KNPB Merauke P18 dan selanjutnya Kajari akan melakukan P19 kasus 13 orang aktivis KNPB Merauke kepada penyidik Polres Merauke sesuai dengan ketentuan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi sebagaimana diatur pada pasal 110 ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981,” ujar Gobai kepada wagadei.com melalui rilisnya, Senin, [5/4/2021].

 

Selanjutnya lanjut dia, yang harus dilakukan oleh Penyidik Polres Merauke sesuai dengan ketentuan Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 110 ayat (3), UU Nomor 8 Tahun 1981.

 

“Direktur Irwasda Polda Papua segera memeriksa Kapolres Merauke dan Kasat Reskrim Polres Merauke yang mampu menjakankan ketentuan pasal 110 ayat (3), UU Nomor 8 Tahun 1981 selanjutnya mendorong pengalihan status tahanan menjadi tahanan kota dengan dalil hadia paskah hanya untuk menghindari jatuh tempo 120 hari yang tinggal 9 hari untuk memberlakukan ketentuan bebas demi hukum kepada 13 Aktivis KNPB Merauke sesuai ketentuan pasal 29 ayat (6), UU Nomor 8 Tahun 1981,” ungkapnya.

 

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua diminta segera tindaklanjuti pengaduan kasus penyiksaan yang dialami Kristian Yandum sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 009/STTP-HAM/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan perintah Pasal 89 ayat (3) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

“Institusi Kepolisian Resort Merauke, Institusi Kejaksaan Negeri Merauke dan Institusi Pengadilan Negeri Merauke Hentikan Drama Kriminalisasi Pasal Makar Terhadap 13 Aktivis KNPB Merauke Mengunakan Sistim Peradilan Pidana,” katanya tegas. [*]

 

Reporter: Enaakidabii Carvalho

Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *