PHP Dev Cloud Hosting

Komisi C DPRD Lanny Jaya: Massa aksi hanya segelintir orang

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Danius Wenda mengatakan, massa aksi penolakan Otsus dan DOB di Lanny Jaya pada beberapa waktu lalu hanyalah segelintir orang. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai mewakili seluruh rkyat Lanny Jaya.

 

Buktinya, kata Danius Wenda yang juga sebagai Ketua Partai Garuda Lanny Jaya saat menerima aspirasi ia berada di kantor DPRD bersama ketua DPRD, dan ketua serta anggota Komisi A.

 

“Kami DPRD (Komisi C) merasa bahwa aksi demo penolakan Otsus dan DOB di Lanny Jaya tidak mewakili aspirasi rakyat Lanny Jaya. Pada waktu demo di DPRD, yang hadir dan terima aspirasi Ketua DPRD, Komisi A, dan Komisi C. Korlap-nya adalah adik-adik mahasiswa dari Jayapura, penanggungjawab aksi juga tidak ada surat pemberitahuan ke kami di DPRD, sehingga kami mengindikasi kelompok aksi ini diseting secara sistematis, terstruktur dan masif untuk kepentingan politisi,” ungkap Danius Wenda kepada wagadei.com melalui siaran persnya, Kamis, (1/4/2021).

 

Menurut dia, pihaknya sebagai representasi wakil rakyat melihat aksi penolakan Otsus dan DOB bukan murni dari rakyat Lanny Jaya. “Karena dalam aksi kami tidak melihat perwakilan per distrik, tapi yang hadir hanya beberapa orang,” kata dia.

 

Penggunaan dana Otsus di Kabuoaten Lanny Jaya lanjut dia, cukup signifikan dan menstimulus hingga ke akar rumput. Karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintahan Befa dan Yemis karena dalam kepemimpinan dua periode dengan umur kabupaten 12 tahun Bupati berhasil membangun infrastruktur fisik dan nonfisik, menyiapkan SDM dan lainnya.

 

“Kami DPRD menilai kepemimpinan Bupati Lanny Jaya, Bapak Befa Yigibalom dan Yemis Kogoya sangat berhasil dan memuaskan dengan program berliannya Lanny Jaya Mandiri, Cerdas dan Sehat,” ungkapnya.

 

 

Otsus, kata dia, pemerintah pusat hanya perlu dilakukan evaluasi atas penggunaan anggaran dan hak atas UU 21 tahun 2001, bukan menolak Otsus.

 

 

“Evaluasi asas desentralisasinya yang kurang maksimal terkesan sentralistik, ibaratnya lepas kepala tanpa ekor. Ekornya masih dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Itu yang seharusnya kita bicara,” pungkasnya. [*]

 

Reporter: Yas A. Wenda

Editor: Aweidabii Bazil

 

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *